Dag Dig Dug Ekonomi China dan Nostalgia Krisis Negeri Sakura

DI balik gemerlap gedung pencakar langit Shanghai dan bayang-bayang dominasi kendaraan listriknya, China sebenarnya sedang berdiri di tepi jurang yang sebelumnya pernah menelan kejayaan ekonomi Jepang tiga dekade silam.

Jika diteliti secara mendalam, memang ada pola yang cukup identik di antara keduanya. China saat ini sedang menulis bab pembuka yang lumayan mirip dengan Jepang pra-krisis, namun dengan taruhan yang jauh lebih besar, yakni stabilitas ekonomi global.

Untuk memahami mengapa China dan dunia harus waspada, kita tentu perlu membedah anatomi krisis ekonomi Jepang terlebih dahulu melalui kacamata beberapa pemikir besar yang pernah mengulas gelembung ekonomi negeri Sakura tersebut.

Sederhananya, titik simpul dari semua pemikir ini adalah bahwa krisis ekonomi Jepang pada tahun1990-an bukan hanya soal nasib buruk, tapi hasil orkestrasi kebijakan yang kuran tepat. Paul Krugman, misalnya, dengan analisis "Jebakan Likuiditas"-nya (liquidity trap), melihat Jepang kala itu ibarat seorang pasien yang mengalami gejala mati rasa pada jaringan saraf ekonominya.

Ketika gelembung aset pecah, Bank of Japan (BoJ) memangkas suku bunga sampai ke titik nol. Namun anehnya, ekonomi Jepang tetap bergeming. Masyarakat Jepang, yang sudah terlanjur trauma melihat harga properti terjun bebas, justru memilih menyimpan uang di bawah bantal alias tidak mengalirkannya ke ekonomi riil.

Sehingga menurut Krugman, ketika ekspektasi deflasi telah berurat-berakar kuat di mana masyarakat berangapan bahwa harga besok akan lebih murah dibanding hari ini, maka stimulus moneter secanggih apa pun pada ujungnya akan tumpul. Uang mencair, tapi tidak mengalir ke sektor riil.

Sementara itu, Richard Koo memberikan perspektif yang lebih mendalam melalui konsep "Resesi Neraca" (Balance sheet recession). Menurut Koo, masalah Jepang bukan pada keengganan orang untuk belanja, tapi ketidakmampuan perusahaan untuk bernapas lebih dinamis.

Analoginya, bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki aset tanah senilai 100 miliar yen dengan utang 80 miliar yen. Ketika harga tanah jatuh menjadi 20 miliar yen, perusahaan tersebut secara teknis bangkrut meskipun operasionalnya masih menghasilkan laba. Alih-alih melakukan ekspansi, seluruh keuntungan tentu akan digunakan untuk membayar utang demi memperbaiki neraca yang sudah terlanjur berantakan.

Kata Koo, inilah yang menyunat pertumbuhan ekonomi Jepang, yakni sektor swasta yang mendadak alergi terhadap utang. Walhasil, ekspansi terhenti, harga aset mendadak macet, terutama properti dan aset finansial.

Di sisi lain, Richard Werner, melalui karya provokatifnya Princes of the Yen, misalnya, menyalahkan mekanisme kontrol kredit atau Window Guidance dari BoJ. Werner melihat bahwa bank sentral Jepang memiliki "tangan besi" dalam mendikte bank komersial untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor spekulatif, sehingga menciptakan gelembung yang kemudian meledak secara sengaja agar terjadi reformasi struktural.

Tak lupa, ada juga pandangan dari ekonom Jepang sendiri, seperti Yukio Noguchi yang menyoroti betapa kaku dan usangnya sistem pajak pertanahan di Jepang yang menjadi penyebab spekulasi gila-gilaan.

Jika diperhatikan secara detail, keempat perspektif ini menuju pada sebuah kesimpulan yang hampir mirip, yakni gelembung aset di Jepang pecah karena kombinasi keserakahan atas aset, beban utang terselubung, dan respons kebijakan yang cenderung terlambat.

China dan Jepang

Diakui atau tidak, apa yang kita saksikan di China hari ini adalah refleksi dari Jepang tahun 1989. Sektor properti China, yang selama dua dekade menjadi mesin pertumbuhan utama, kini berubah menjadi beban yang terus menekan pertumbuhan ekonomi. Raksasa seperti Evergrande menjadi simbol dari pecahnya gelembung aset yang jauh lebih besar daripada yang pernah dialami Jepang.

Selain itu, juga ada fenomena "Resesi Neraca" versi Richard Koo yang mulai menjangkiti kehidupan ekonomi rumah tangga di China. Masyarakat kelas menengah yang kekayaannya 70% tertanam di sektor properti kini merasa lebih miskin karena nilai rumah dan properti yang mereka miliki merosot. Akibatnya, mereka berhenti belanja. Walhasil, ada ancaman deflasi yang mulai semakin jelas dan nyata.

Jika China masuk ke dalam spiral deflasi seperti yang digambarkan Krugman, maka utang-utang raksasa di sektor swasta dan pemerintah daerah akan semakin membebani perekonomian China karena nilai riil utang justru meningkat di saat harga-harga turun.

Namun, China punya kartu truf yang tidak dimiliki Jepang di tahun 1990an. Dengan sistem ekonomi yang dikelola secara terpusat, Beijing memiliki kendali penuh atas sektor perbankan. Sehingga negara bisa saja memerintahkan bank BUMN untuk terus memberikan nafas buatan kepada sektor-sektor yang dianggap strategis.

Selain itu, China juga memiliki tingkat urbanisasi yang masih menyisakan ruang untuk tumbuh, berbeda dengan Jepang yang sudah mencapai puncaknya pada tahun1990.

Meski demikian, China juga memikul beban ekonomi unik yang tak kalah berbahayanya, yakni menua sebelum kaya (getting old before getting rich). Jepang sudah menjadi negara berpendapatan tinggi saat krisis datang, sementara China masih terjebak di kluster kelas menengah dengan jaring pengaman sosial yang masih jauh dari mapan.

Selain itu, juga ada tekanan geopolitik. Jepang tahun 1990 adalah sekutu terdekat AS, sementara China hari ini sedang dikepung oleh pembatasan teknologi dan tarif dagang dari Dunia Barat. Kondisi ini membuat China agak sulit untuk menggunakan ekspor sebagai katup penyelamat seperti yang dilakukan Jepang di masa lalu.

Langkah Makroekonomi Xi Jinping 2026

Menjelang 2026, Presiden Xi Jinping melalui pidato terbarunya, menjanjikan kebijakan makro yang lebih "proaktif". Rencana stimulus yang dibiayai dari obligasi negara untuk skema tukar tambah barang konsumsi dan investasi infrastruktur masif senilai ratusan miliar yuan menunjukkan bahwa Beijing menyadari alarm bahaya sudah mulai berbunyi.

Namun, apakah ini cukup? Dari kacamata teori ekonomi, langkah Xi ini adalah upaya klasik untuk mencegah "Jebakan Likuiditas" ala Krugman dengan cara memompa permintaan secara paksa. Dengan memberikan subsidi untuk konsumsi, pemerintah berharap bisa memutus rantai psikologi deflasi.

Di sisi lain, investasi infrastruktur besar-besaran adalah aplikasi dari saran Richard Koo di mana pemerintah dituntut untuk menjadi "peminjam terakhir" di saat sektor swasta berhenti meminjam. Namun, di sinilah letak risikonya. Jika stimulus ini hanya difokuskan pada proyek fisik seperti jembatan atau gedung yang tidak produktif, China hanya akan menumpuk utang baru di atas utang lama.

Richard Werner mungkin akan memperingatkan bahwa tanpa adanya reformasi pada sistem penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan inovatif, uang tersebut hanya akan berakhir sebagai "zombie credit" yang tidak menciptakan nilai tambah.

Dalam hemat saya, langkah-langkah yang diambil Xi Jinping saat ini adalah langkah "penahan rasa sakit" (painkiller) yang sangat diperlukan, tetapi bukan obat penyembuh. Langkah ini mungkin bisa menjauhkan China dari bayang-bayang krisis mendadak seperti yang dialami Jepang di awal 1990-an.

Namun jika tidak diikuti oleh reformasi struktural yang berani, seperti penguatan jaring pengaman sosial agar warga berani belanja dan penyelesaian utang pemerintah daerah secara transparan, maka China hari ini sebenarnya hanya sedang memilih jalur krisis tapi secara perlahan.

Sehingga Beijing perlu menyadari bahwa pelajaran paling berharga dari Tokyo bukanlah bagaimana cara mencegah gelembung pecah, karena gelembung itu sebenarnya sudah pecah, tapi bagaimana cara mengakui kerugian secara terbuka, lalu mendistribusikan beban dan kerugiannya agar ekonomi bisa mengalami reset secara perlahan.

Jika Xi Jinping terus menyuntikkan likuiditas ke dalam kotak hitam utang properti, misalnya, maka "lost decades" versi China mungkin bukan lagi sebagai sebuah probabilitas, tapi sebuah posibilitas yang mungkin akan sulit terelakkan.

Pendeknya, dunia saat ini sejatinya sangat berharap China bisa keluar dari bayang-bayang krisis Jepang. Karena jika raksasa yang satu ini pun jatuh dengan cara yang sama seperti Jepang, guncangannya tidak hanya akan dirasakan di Tokyo atau Beijing, tetapi akan merambat hingga ke pelosok pasar tradisional Indonesia.

Karena itu, tak salah jika dikatakan bahwa kita sedang menonton sebuah pertunjukan ekonomi paling krusial di abad ini, mampukah sang naga terbang melintasi badai yang pernah menenggelamkan matahari terbit? Apakah pemerintah China perlu lebih berani dalam melakukan redistribusi kekayaan langsung ke masyarakat melalui subsidi tunai (direct cash transfer) ketimbang terus-menerus membangun infrastruktur beton? Mari kita tunggu

Tag:  #ekonomi #china #nostalgia #krisis #negeri #sakura