Akses Putus, BBM Aceh Tetap Mengalir Lewat Skema Estafet BPH Migas-Pertamina

– Upaya menjaga pasokan energi di tengah keterbatasan akses jalan menjadi perhatian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga di Provinsi Aceh. Di saat sejumlah ruas jalan dan jembatan masih terputus akibat bencana, distribusi bahan bakar minyak (BBM) tetap diupayakan menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil melalui skema estafet.

Tinjauan lapangan dilakukan BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah pada Sabtu (17/1/2026). Dari hasil pemantauan tersebut, pasokan BBM secara umum dinyatakan dalam kondisi aman, meski pemulihan infrastruktur belum sepenuhnya tuntas.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebutkan, sekitar 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh telah kembali beroperasi pascabencana. Namun, beberapa daerah masih terkendala akses, salah satunya Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Salah satu contoh akses yang masih terbatas adalah di Kabupaten Bener Meriah di mana aksesnya banyak yang putus, jembatan putus karena longsor,” ujar Wahyudi.

Keterbatasan infrastruktur membuat armada tangki berkapasitas besar belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Meski demikian, distribusi tetap dilakukan dengan pola bertahap agar pasokan BBM tidak terhenti.

Distribusi Estafet Menembus Wilayah Terisolasi

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Hub suplai atau fuel terminal bayangan BBM di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Wahyudi menjelaskan, jalur yang masih dalam perbaikan hanya dapat dilalui mobil tangki berkapasitas sekitar 8 kiloliter (KL). Sementara itu, mobil tangki berkapasitas 16 KL belum bisa masuk langsung ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

BBM dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe terlebih dahulu diangkut menggunakan truk tangki 16 KL menuju hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Dari titik tersebut, BBM dipindahkan ke armada yang lebih kecil agar dapat melewati jalur sempit dan rusak.

Selanjutnya, distribusi ke desa-desa yang terisolasi dilakukan menggunakan kendaraan double cabin berpenggerak 4x4, dengan BBM dibawa dalam jerigen atau drum. Skema ini diterapkan agar pasokan tetap menjangkau masyarakat meski kondisi medan belum memungkinkan dilalui kendaraan besar.

“Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” kata Wahyudi.

Selain memastikan kelancaran suplai, BPH Migas juga memberikan keringanan mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Selama masa tanggap darurat, masyarakat diperbolehkan membeli BBM subsidi secara manual tanpa menggunakan barcode atau QR Code.

Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh, masa tanggap darurat bencana telah berlangsung sejak akhir November 2025 dan saat ini memasuki perpanjangan keempat hingga 22 Januari 2026.

“Saat ini Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual. Harapannya agar masyarakat tidak panic buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya, sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara bagi masyarakat,” papar dia.

Monitoring yang dilakukan BPH Migas menunjukkan kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai kebutuhan warga terdampak. Selama bencana pada akhir November hingga Desember 2025, konsumsi BBM di Aceh tercatat meningkat sekitar 8 persen.

Pada 2025, kebutuhan Biosolar di Aceh, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL. Adapun realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Meski mengalami kenaikan, realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota yang ditetapkan, yakni sekitar 95-98 persen.

Peran Terminal Lhokseumawe dan Pemulihan Bertahap

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi mengatakan, pemulihan pasokan BBM di wilayah terdampak terus menunjukkan perbaikan seiring dengan optimalisasi skema distribusi.

Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu simpul utama penyaluran BBM ke Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, serta wilayah sekitarnya. Dari fasilitas ini, BBM dialirkan ke hub suplai sebelum diteruskan ke SPBU di daerah yang masih sulit dijangkau.

Menurut Sunardi, pola distribusi estafet memungkinkan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah berangsur pulih pascabencana. Saat ini, di lokasi hub suplai dioperasikan 8 unit mobil tangki berkapasitas 16 KL sebagai feeder, serta 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai masing-masing 4 SPBU di Bener Meriah dan 4 SPBU di Aceh Tengah.

Jenis BBM yang disalurkan adalah Biosolar dan Pertalite, yang merupakan BBM subsidi dan kompensasi negara. Penyaluran ini diprioritaskan karena wilayah tersebut masuk dalam kategori area semi-3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sunardi menyebutkan, tingkat suplai BBM di Bener Meriah saat ini telah mencapai sekitar 85 persen dari kebutuhan normal. Sementara itu, untuk Aceh Tengah, pasokan baru mencapai sekitar 75 persen.

“Mudah-mudahan nanti perkembangan jalurnya kalau mobil 16 KL sudah bisa masuk, hub kita tutup. Jadi penyaluran dapat normal kembali, langsung dari Depot Lhokseumawe ke Kabupaten Bener Meriah maupun ke Aceh Tengah,” ucap Sunardi.

Dengan perbaikan akses yang terus dilakukan, pola distribusi diharapkan segera kembali normal. Namun, selama infrastruktur belum sepenuhnya pulih, skema estafet dan pengoperasian armada berkapasitas kecil tetap menjadi andalan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat Aceh di wilayah terdampak bencana.

Tag:  #akses #putus #aceh #tetap #mengalir #lewat #skema #estafet #migas #pertamina