Tito Bongkar Pemborosan Anggaran Daerah: Rapat Dibikin 10 Kali, Perjalanan Dinas Membengkak

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskalnya agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah mengefisienkan belanja daerah, terutama belanja rapat dan perjalanan dinas yang selama ini dinilai masih berlebihan.

Menurutnya, ada alokasi anggaran daerah untuk makanan dan minuman bisa mencapai Rp 1 juta.

Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang boros belanja.

"Kita mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran jangan dilebih-lebihin, rapat kalau bisa zoom meeting saja, apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali," kata Tito di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).

Tito menegaskan, belanja pemerintah baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun transfer dari pusat harus benar-benar tepat sasaran.

Ia menilai masih banyak praktik pemborosan anggaran yang seharusnya bisa ditekan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.

Tito menjelaskan, APBD di tingkat provinsi memang dipantau Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dengan kisi-kisi dari instansinya untuk menghemat belanja.

Menurut Tito, pola belanja yang tidak efisien justru menggerus ruang fiskal daerah untuk membiayai program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Karena itu, ia meminta kepala daerah mulai mengubah cara pandang, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi lebih fokus pada upaya memperkuat pendapatan daerah.

Ia menekankan, efisiensi belanja bukan berarti menghambat roda pemerintahan, melainkan mengalokasikan anggaran secara lebih rasional dan berdampak.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan banyak kegiatan dilakukan secara daring tanpa mengurangi efektivitas koordinasi.

Selain menekan belanja, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Salah satu cara yang dinilai paling realistis adalah dengan mempermudah perizinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menilai, daerah yang mampu menarik investasi akan memiliki basis pendapatan yang lebih kuat, baik dari pajak daerah maupun retribusi, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat berkurang secara bertahap.

"Itu yang saya dorong, jadi berpikirlah lebih banyak bagaimana mencari pendapatan. Salah satunya dengan mempermudah perizinan," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa tekanan fiskal nasional menuntut adanya disiplin anggaran di semua level pemerintahan.

Efisiensi belanja daerah, menurut dia, juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional secara keseluruhan.

Ia berharap, dengan belanja yang lebih hemat dan kebijakan yang pro-investasi, daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga mampu berdiri lebih mandiri secara fiskal.

Tag:  #tito #bongkar #pemborosan #anggaran #daerah #rapat #dibikin #kali #perjalanan #dinas #membengkak