Akankan Tahun Ini Defisit APBN Tembus 3 Persen?
– Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 mencapai 2,92 persen terhadap produk domestik bruto. Angka tersebut memicu kekhawatiran.
Defisit fiskal hampir menyentuh batas maksimal APBN sebesar 3 persen. Batas tersebut diatur Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran defisit fiskal tahun berjalan mendekati ambang maksimal.
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari memperkirakan defisit APBN 2026 tetap terjaga di bawah 3 persen.
Perkiraan tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah berupaya menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas undang-undang.
"Saya mendengarkan konferensi pers Menteri Keuangan dan setidaknya sampai sekarang beliau terus berbicara tentang mempertahankan batas atas 3 persen. Jadi saya akan mengikuti itu untuk saat ini," ujar Pranjul dalam media briefing, Senin (12/1/2026).
Pranjul menjelaskan tingginya defisit APBN 2025 dipengaruhi pertumbuhan PDB nominal yang rendah. Kondisi tersebut menekan penerimaan pajak.
Realisasi penerimaan perpajakan 2025 tercatat Rp 2.217,9 triliun atau 89 persen dari target. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun.
Pendapatan negara yang rendah berjalan beriringan dengan belanja pemerintah yang tinggi. Total belanja negara terindikasi mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu.
Realisasi belanja kementerian dan lembaga melonjak signifikan. Nilainya mencapai Rp 1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari pagu awal Rp 1.160,1 triliun.
"Jadi pendapatan rendah dan pengeluaran tinggi bergabung bersama sehingga meningkatkan defisit fiskal," ucap Pranjul.
Pranjul tetap optimistis kondisi tersebut tidak terulang pada 2026. Defisit APBN 2026 dinilai berpeluang lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Pertumbuhan PDB nominal diperkirakan meningkat pada tahun ini. Peningkatan tersebut diharapkan mendorong penerimaan perpajakan.
Perbaikan penerimaan negara memberi ruang fiskal lebih kuat. Pemerintah dinilai memiliki kapasitas pendanaan lebih baik untuk program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis.
Pengalaman negara maju seperti Brasil, India, dan Prancis menjadi rujukan. Implementasi program serupa di negara tersebut tidak memicu lonjakan defisit fiskal.
"Apakah pada akhirnya angka 3 persen akan terlampaui atau tidak, waktu yang akan menjawabnya. Namun, saya rasa jangan terlalu terbawa suasana dengan apa yang terjadi pada tahun 2025. Saya pikir ada beberapa hal yang terjadi secara insidental. Misalnya, pertumbuhan PDB nominal yang sangat rendah, beberapa hal ini bisa membaik pada tahun 2026," tuturnya.