Cerita Luhut Tolak Toba Pulp Lestari Sejak Era Gus Dur

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) sejak awal 2000-an, tepatnya pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan pada Senin (12/1/2026). Pernyataan ini Luhut sampaikan untuk membantah kabar kepemilikannya atas Toba Pulp Lestari (TPL).

Luhut mengisahkan awal mula dia menolak beroperasinya perusahaan yang memproduksi bubur kertas tersebut yakni ketika ia melakukan perjalanan ke kawasan Danau Toba pada 2001.

"Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri, waktu saya (menjabat sebagai) Menperindag. Waktu saya pergi ke Toba, ke Gereja HKBP," ucap Luhut memulai kisahnya.

Saat melintas di sekitar area perusahaan, Luhut melihat adanya aksi demonstrasi warga terkait perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Inti Indorayon Utama Tbk. Rasa penasaran membuatnya berhenti dan turun dari mobil untuk langsung menemui warga.

Menurut Luhut, warga menyampaikan kekhawatiran soal kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan tersebut, mulai dari pencemaran air Danau Toba, bau menyengat dari aktivitas pabrik, hingga dampak penebangan hutan.

"Jadi Anda bayangin tahun 2001 saja, rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," kata Luhut.

Setelah mengetahui masalah tersebit, Luhut mengaku langsung menyampaikan usulan kepada Presiden RI ke-4 Gus Dur agar operasional TPL dihentikan sementara.

Meski kondisi ekonomi saat itu tidak mudah dan menuai pro-kontra, perusahaan tersebut sempat ditutup sementara oleh pemerintah pada 2001

Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan kembali beroperasi pada 2003. Jika melihat historisnya, setelah itupun Toba Pulp Lestari sempat beberapa kali berhenti beroperasi sementara.

"Berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa sehingga buka lah itu. Dan situlah menurut saya pemotongan kayu, kalau diurut nanti pakai foto satelit kan bisa dilihat betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ungkap Luhut.

Luhut juga menyampaikan bahwa dia telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan TPL digunakan untuk mendukung pengembangan industri perbenihan hortikultura di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sehingga dapat membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat sekitar.

"Jadi menurut saya, enggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp di situ dan Toba Pulp itu sudah cukup itu, itu kan sudah gak benar," tegasnya.

Luhut juga mengaku telah menyarankan kepada Presiden Prabowo agar izin usaha Toba Pulp Lestari dicabut karena hanya merugikan negara dan merusak lingkungan.

"Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana? Ya enggak benar lah. Saya setuju banget dengan Presiden, itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," kata Luhut.

Oleh karenanya, dia mengecam pihak-pihak yang menuduhnya memiliki sebagian saham Toba Pulp Lestari dan meminta pihak tersebut untuk membeberkan buktinya.

"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin! Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kertanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya," tukasnya.

Tag:  #cerita #luhut #tolak #toba #pulp #lestari #sejak