IESR Ingatkan Risiko B40 terhadap Pasokan CPO dan Keberlanjutan Fiskal

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim implementasi kebijakan B40 efektif menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Sepanjang 2025, impor solar dilaporkan turun menjadi sekitar Rp 5 juta, seiring penerapan bahan bakar nabati (BBN) dengan campuran 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menekankan pentingnya perhitungan matang terkait pemanfaatan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama BBN.

“Pemerintah perlu menghitung secara cermat trade-off penggunaan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku bahan bakar nabati (BBN), di tengah kondisi produksi CPO nasional yang cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir.” katanya dalam keterangan resmi pada Minggu (11/1/2026).

Fabby menjelaskan, CPO memiliki peran strategis yang tidak terbatas pada sektor energi.

Selama ini, komoditas tersebut juga digunakan sebagai bahan pangan, bahan baku industri, serta menjadi salah satu komoditas ekspor utama penyumbang devisa negara.

Peningkatan alokasi CPO untuk BBN, menurut dia, berpotensi mengurangi pasokan bagi sektor-sektor lain dan menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasar domestik maupun ekspor.

Selain itu, skema subsidi BBN yang selama ini bersumber dari pungutan ekspor CPO juga dinilai memiliki risiko.

Katanya, jika peningkatan pemanfaatan CPO untuk BBN berdampak pada penurunan volume ekspor, maka penerimaan dari pajak ekspor CPO dapat ikut tergerus.

Kondisi tersebut berpotensi melemahkan keberlanjutan pembiayaan subsidi BBN dalam jangka menengah hingga panjang.

Meski demikian, Fabby menegaskan bahwa potensi penurunan ekspor CPO tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membuka lahan sawit baru secara masif.

Menurut dia, alih fungsi hutan justru akan menghilangkan cadangan karbon yang ada sekaligus mengurangi potensi carbon sink di masa depan, yang pada akhirnya memperparah pemanasan global dan krisis iklim.

IESR mendorong pemerintah menyiapkan opsi kebijakan alternatif untuk mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Di antaranya dengan mencari sumber bahan baku lain yang lebih ramah lingkungan untuk BBN, serta mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor secara lebih agresif guna menekan permintaan BBM dan ketergantungan impor energi.

Fabby menekankan, langkah tersebut membutuhkan perencanaan lintas sektor yang kuat, terutama dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dewan Energi Nasional.

Dengan koordinasi yang solid, kebijakan transisi energi diharapkan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.

Tag:  #iesr #ingatkan #risiko #terhadap #pasokan #keberlanjutan #fiskal