KSPI: Dedi Mulyadi Pasang Badan Minta “Alfa” di UMP 2026 Cuma 0,5 Persen 

- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyebut terdapat gubernur yang sudah menginstruksikan agar besaran komponen Alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hanya 0,5 persen.

Pernyataan itu Said sampaikan saat menggelar konferensi pers yang menyatakan keberatan atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

“Catatan yang ketiga. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa para gubernur ini sudah langsung ‘pasang badan’, ‘pasang kuda-kuda’,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/12/2025).

Shutterstock Ilustrasi upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2026. Pemerintah akhirnya mengumumkan rumus penghitungan upah minimum 2026 yang akan menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh Indonesia.

PP itu mengatur bahwa kenaikan UMP dihitung menggunakan formula: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 sampai 0,9.

Adapun alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Said mengatakan, KSPI tidak keberatan dengan formula penentuan besaran UMP 2026 itu dengan catatan indeks Alfa yang digunakan 0,9 persen atau maksimal.

Namun, saat pembahasan kenaikan UMP belum mulai dibahas Dewan Pengupahan Daerah, ada gubernur yang memerintahkan komponen Alfa hanya 0,5 persen.

“Pasang badan atau pasang kuda-kuda tanda petik bahwa mereka akan memberikan indeks tertentunya adalah 0,5 seperti Gubernur Jawa Barat, informasinya begitu,” tutur Said.

Said juga mengaku mendengar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan agar Alfa yang digunakan 0,7 persen.

Menurut Said, sejumlah kepala daerah pasang badan karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlibat dalam sosialisasi penetapan upah minimum.

SHUTTERSTOCK/DEVMOGRAPH Ilustrasi upah minimum provinsi atau UMP 2026.

“Ini sama kayak pemerintahan lama. Nah ini yang kita khawatir, dicoret-coretin nanti rekomendasi bupati/wali kota,” ujar Said.

KSPI lalu mengultimatum akan menggelar unjuk rasa berjilid-jilid jika rekomendasi bupati/wali kota bahwa Alfa yang digunakan 0,9 persen diganti gubernur.

“Kami sudah menerima indeks tertentu 0,5 sampai 0,9 ternyata ada empat catatan tadi dirubah oleh Gubernur, ya ada empat catatan diubah oleh gubernur, maka bisa dipastikan aksi nasional akan dilakukan,” ujar Said.

Kompas.com telah menghubungi  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.

Namun, hingga berita ini ditulis keduanya belum merespons. 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken PP tentang Pengupahan yang mengatur formula dan mekanisme penetapan UMP 2026 hingga UMK pada Selasa (16/12/2025).

PP itu juga memerintahkan perhitungan dilakukan Dewan Pengupahan Daerah masing-masing.  Hasilnya lalu diserahkan kepada gubernur sebagai bentuk rekomendasi.

Selanjutnya, PP juga mewajibkan gubernur menetapkan besaran kenaikan UMP, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

“Perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Selasa (16/12/2025) malam.

Tag:  #kspi #dedi #mulyadi #pasang #badan #minta #alfa #2026 #cuma #persen