Kesenjangan Infrastruktur Mutu Bisa Hambat Ekonomi RI 2045

Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan bahwa pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan ini disampaikan dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menjelaskan bahwa IMN memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas dan daya saing, mulai dari standardisasi, akreditasi, hingga layanan metrologi.

“Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Kristianto, melalui keterangannya, Kamis (27/11/2025).

“Produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan tugas kita adalah memastikan mereka memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi. Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

BSN menilai ketersediaan layanan IMN masih belum merata. Dari total 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) berstatus aktif, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Pulau Jawa.

Di wilayah Indonesia Timur hanya terdapat 233 LPK terakreditasi atau sekitar 5 persen dari total nasional. Untuk layanan sertifikasi produk, dari 140 lembaga yang terakreditasi secara nasional, kawasan Timur baru memiliki 8 lembaga.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha di sejumlah daerah harus menempuh waktu dan biaya lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu. Padahal, industri daerah membutuhkan layanan pengujian dan sertifikasi yang kredibel guna memperkuat hilirisasi dan nilai tambah produk.

Untuk menjawab kesenjangan itu, BSN menjalankan fungsi fasilitasi dan pembinaan, termasuk harmonisasi kebijakan lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta lembaga penilaian kesesuaian. Hingga saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 LPK agar mampu memberikan layanan yang kredibel.

Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, 2.671 pelaku usaha telah menerima pembinaan untuk meningkatkan kesiapan memenuhi persyaratan mutu. Hingga Oktober 2025, BSN menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.

Di tingkat global, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) terus memperkuat keberterimaan internasional. Indonesia telah memperoleh pengakuan dari ILAC dan IAF, termasuk penandatanganan MRA APAC & ILAC serta MLA IAF. Dengan pengakuan ini, hasil pengujian, sertifikasi, hingga inspeksi dari LPK terakreditasi KAN dapat diterima secara global melalui konsep “tested once, accepted everywhere”.

Gelaran BMN 2025 menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem mutu nasional. Tahun ini, agenda mencakup soft launching skema akreditasi baru KAN, penyerahan sertifikat SNI untuk UMKM dan organisasi, serta sertifikat akreditasi LPK. BSN juga menandatangani kerja sama strategis dengan sejumlah mitra.

Selain itu, seminar nasional digelar untuk membahas arah kebijakan IMN dalam RPJMN 2025–2029 dengan menghadirkan Bappenas, pemerintah daerah, asosiasi LPK, dan pelaku industri yang memanfaatkan IMN untuk menembus pasar global.

BSN berharap momentum BMN 2025 memperkuat komitmen seluruh pihak dalam membangun IMN yang inklusif dan adaptif. Pemerataan layanan mutu dinilai menjadi prasyarat agar hilirisasi produk unggulan daerah berkembang, daya saing industri meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel menuju Indonesia Emas 2045.

Tag:  #kesenjangan #infrastruktur #mutu #bisa #hambat #ekonomi #2045