Siapa Izinkan Beras Ilegal Masuk Sabang? Bea Cukai dan Kementan Buka Suara

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budhi Utama memastikan pihaknya tidak pernah mengizinkan beras impor masuk ke Indonesia.

Hal ini menjawab kecurigaan terkait dugaan keterlibatan oknum Ditjen Bea dan Cukai dalam kasus penemuan beras impor ilegal dari Thailand sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh.

"Yang pasti kita enggak mengizinkan. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Djaka mengungkapkan, dari hasil pengecekkan ditemukan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang yang memberi izin beras ilegal itu masuk ke Sabang.

Mengingat daerah tersebut merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Status ini memungkinkan barang impor yang masuk dari Sabang mendapatkan kemudahan fasilitas dan lebih sedikitnya formalitas bea cukai.

"Kalau beras, itu kan dari BPKS Sabang itu mengizinkan," imbuhnya.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama saat konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).Dengan adanya penemuan tersebut, pihak berwajib telah menyegel gudang penyimpanan beras impor ilegal itu agar beras tidak menyebar ke masyarakat.

"Kita menjaga di ujungnya, jangan sampai itu merembes kepada masyarakat sehingga ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang," ucapnya

Dia memastikan pihaknya bersama kepolisian, Kementerian Pertanian (Kementan), dan para pemangku kepentingan terkait bakal mengusut kasus ini dan menindak pelaku penyelundupan beras.

"Pasti akan diusut siapa-siapa aja yang terlibat," tegasnya.

Sebelumnya, Kementan mendapatkan laporan telah ditemukan beras impor ilegal di Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah menyita 250 ton beras impor di sebuah gudang di Sabang, Aceh.

Gudang tersebut diketahui milik perusahaan swasta bernama PT Multazam Sabang Group. Saat ini pihaknya masih mengusut siapa pemilik beras ilegal itu untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon ke Polda, Kabareskrim, Pak Pandam, langsung disegel ini berasnya enggak boleh keluar," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Amran menduga pelaku memang sengaja merencanakan impor tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Sebab dari laporan yang diterima, izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi mengenai impor beras digelar pada 14 November 2025.

"Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan," kata Amran.

Sementara itu, Amran juga telah mengkonfirmasi ke seluruh anak buahnya di Kementan dan mereka mengaku tidak memberikan izin impor beras pada rakor tersebut.

"Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," ungkapnya.

Dia juga telah memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga tidak memberikan izin impor beras pada kasus ini.

"Kami telpon Menteri Perdagangan tadi langsung, beliau katakan bahwa tidak ada, tidak izin," kata Amran.

Tag:  #siapa #izinkan #beras #ilegal #masuk #sabang #cukai #kementan #buka #suara