



Prabowo Mau Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 200 Perusahaan
- Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya ada lebih dari 1.000 menjadi hanya 200 perusahaan saja.
Hal itu ia ungkapkan saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2925).
Mula-mula, Presiden menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia.
Menurut Presiden ia sudah meminta kepada Danantara selaku badan yang membawahi BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah.
Yakni dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200-240 saja.
"Saya sudah memberikan arahan kepada Kepala Danantara untuk merasionalisasi semuanya. Mengurangi 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin (akan memberikan) imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," jelasnya.
Selain itu Prabowo juga meminta kepada pimpinan Danantara menjalankan manajemen BUMN dengan standar bisnis internasional.
Salah satunya dengan mencari talenta terbaik untuk masuk di jajaran pengurus BUMN.
Presiden menyebut, talenta terbaik untuk mengisi manajemen BUMN juga terbuka bagi warga asing.
"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana merampingkan 1.000 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 saja.
Rencana itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VI DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN atau revisi UU BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
"Tadi sudah disebutkan ada 1.000 kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan," ujar Prasetyo.
"Di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif dari sekian ribu BUMN kita itu, harapan kita (dipangkas/gabung) menjadi kurang lebih mungkin di 400-200 BUMN," lanjutnya.
Prasetyo bilang, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya agar DPR memberikan masukan untuk BUMN.
Termasuk untuk optimalisasi, hilirisasi dan industrialisasi yang berkaitan dengan BUMN.
"Oleh karenanya di luar pasal-pasal yang nanti akan dibahas di dalam perbaikan tersebut kami tentunya membuka diri untuk kita semua sama-sama memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan," jelasnya.
Prasetyo pun menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan manajemen BUMN.
Presiden antara lain meminta budaya korupsi dihilangkan dari perusahaan pelat merah.
Selain itu, Kepala Negara meminta jumlah komisaris dan direksi BUMN dikurangi.
Jumlah BUMN malah semakin banyak
Sementara itu, Danantara mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan BUMN saat ini justru semakin bertambah.
Managing Director sekaligus Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar mengatakan, awalnya jumlah BUMN ada sekitar 700 sampai 800 perusahaan saat Danantara terbentuk.
Namun, kini jumlahnya malah bertambah menjadi sekitar 1.050 BUMN.
"Pada waktu kami datang, ada sekitar estimasi 700-800 BUMN. Setiap bulan kami analisa, kelihatannya makin lama makin banyak, sekarang estimasi kami sekitar hampir 1.050 BUMN," ungkapnya dalam Seminar Nasional P3N 25 Lemhanas RI di Kantor Lemhanas, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dia menjelaskan, jumlah BUMN tersebut bukan hanya induk perusahaan, tapi mencakup pula anak, cucu, hingga cicit usaha.
Maka dari itu, Danantara tengah memetakan BUMN dengan seluruh lini bisnisnya agar mengetahui angka pasti dari keseluruhan jumlah BUMN.
"Jadi ada anaknya itu BUMN, ada cucunya, ada cicitnya, cicitnya itu ada cicit lagi," kata Reza.