Setahun Prabowo-Gibran: Janji Swasembada Pangan Diuji Realita, Fondasi Mulai Mengakar

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momen penting untuk menilai arah kebijakan swasembada pangan.

Tanda awal kemandirian pangan mulai terlihat dari lonjakan produksi beras nasional di tengah cuaca ekstrem dan fluktuasi harga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton pada akhir tahun.

Angka itu naik 13,3 persen dibanding tahun lalu yang hanya 30 juta ton.

“Sampai dengan hari ini produksi kita 33,1 juta ton sesuai BPS, Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun, dibandingkan tahun lalu produksi kita 30 juta ton,” ujar Amran saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Lonjakan produksi beras menjadi sinyal kuat tercapainya target swasembada nasional.

Pemerintah juga mempercepat langkah. Target empat tahun yang semula dicanangkan, dipangkas menjadi tiga tahun, lalu kembali dipercepat menjadi satu tahun.

“Pertama adalah swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik yaitu empat tahun harus swasembada pangan, khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target empat tahun menjadi tiga tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi, dari target tiga tahun menjadi satu tahun,” kata Amran.

Indonesia berpeluang menghentikan impor beras dalam waktu dekat jika kondisi cuaca mendukung.

Istimewa/Screenshot Kompas TV Presiden RI Prabowo Subianto melakukan panen raya jagung di Kalimantan Bara, Kamis (5/6/2025). Disebutkan, ladang jagung ini merupakan binaan Polri.Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan produksi beras terbesar kedua di dunia setelah Brasil.

Meski begitu, jalan menuju swasembada sejati masih panjang. Tantangan perubahan iklim, keberlanjutan produksi, fluktuasi harga, dan distribusi masih besar.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Hermanto Siregar menilai swasembada sejati mencakup tiga aspek: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Ia menilai capaian produksi beras patut diapresiasi, tetapi ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan.

“Kalau dari data produksi ya ketersediaan sebetulnya mencukupi ya. Jadi dari segi stok ataupun produksi sebetulnya, apa yang ditargetkan itu capai atau terlampaui. Tetapi komponen ketahanan pangan kan bukan hanya ketersediaan atau produk ya,” ucap Hermanto kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2025).

Masalah muncul di harga beras. Harga di tingkat petani sudah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram, tetapi harga di pasar ritel jauh lebih tinggi.

Kondisi ini membebani konsumen. Pemerintah perlu menstabilkan harga agar daya beli masyarakat tidak tertekan.

“Salah satu komponen yang penting itu kan akses atau terkait dengan harga gitu ya. Jadi PR-nya itu kemarin atau masalahnya tinggal di harga. Bagaimana harga, khususnya harga beli ya, daripada konsumen, itu kan sampai sekarang juga relatif tinggi,” ujarnya.

Setelah akses terjamin, tantangan berikutnya adalah pemanfaatan. Swasembada pangan bukan hanya soal berapa banyak masyarakat mampu membeli beras, tetapi juga pola konsumsi yang sehat.

Idealnya, konsumsi beras per kapita menurun seiring meningkatnya konsumsi protein.

Peningkatan konsumsi telur, daging, dan ikan penting untuk menekan masalah gizi dan stunting. Namun, Hermanto menilai konsumsi beras masyarakat masih tinggi.

Ia menekankan perlunya perubahan perilaku konsumsi dan kebijakan diversifikasi pangan agar ketahanan pangan tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dari sisi gizi.

Setelah beras, jagung menjadi komoditas strategis lain. Berbeda dengan beras, jagung banyak digunakan untuk pakan ternak. Kekurangan pasokan jagung akan menaikkan harga pakan, yang kemudian memicu kenaikan harga telur dan daging.

“Sebab kelangkaan jagung akan menyebabkan mahalnya harga pakan, mahalnya harga pakan menyebabkan tingginya harga telur, harga daging ayam dan beberapa daging yang lain gitu. Oleh karena itu yang harus dikejar juga produksinya, artinya ditingkatkan produksinya adalah jagung,” katanya.

Hermanto menilai peningkatan produksi jagung penting untuk menjaga harga pangan hewani tetap terjangkau.

“Nah kalau beras kita relatif sudah bagus ya kemarin ya, jagung ini sebetulnya yang harus ditingkatkan lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya dampaknya itu adalah sumber protein yang tadi saya bilang sangat penting, yaitu telur dan daging itu nanti juga bisa terjangkau harganya gitu,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketika musim kemarau atau pasokan jagung terganggu, harga sumber protein naik tajam. Masyarakat yang sudah kekurangan asupan protein makin sulit menjangkau makanan bergizi.

Selain beras dan jagung, Hermanto menyoroti potensi pangan lokal seperti ubi, pisang, dan sagu. Penguatan pangan lokal dinilai penting agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas.

“Sumber-sumber karbohidrat apa aja? Jangan cuman beras, kalau gandum kan kita impor, nggak bagus juga ya. Tapi ya karena kita sudah di era perdagangan internasional, nggak bisa dipungkiri, silahkan aja. Tapi yang harus diperbanyak adalah sumber karbo yang lain, misalnya sagu, sagu itu kan Papua, Bengkalis, berbagai daerah itu banyak produksi sagu, ini masih belum digalakkan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.

Pemerintah daerah memahami karakter pangan di wilayah masing-masing, sehingga harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional.

Tag:  #setahun #prabowo #gibran #janji #swasembada #pangan #diuji #realita #fondasi #mulai #mengakar