



Sri Mulyani Perkirakan APBN 2025 Defisit Rp 662 Triliun
Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan bakal menanggung beban berat lantaran defisit terus membesar alias melebar dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Mengutip KONTAN, berdasarkan outlook APBN 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut defisit APBN sepanjang tahun ini diperkirakan bakal mencapai Rp 662 triliun.
Jumlah perkiraan defisit APBN 2025 ini setara dengan 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini terjadi karena seretnya penerimaan negara, di sisi lain sejumlah pos anggaran mengalami kenaikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, proyeksi defisit APBN 2025 ini jauh melampaui target defisit APBN yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni di kisaran Rp 616 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
“(Outlook) defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB. Dari jumlah lebih lebar dibandingkan APBN awal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip pada Selasa (1/7/2025).
Kemenkeu memperkirakan, pendapatan negara hanya akan mencapai Rp 2.865 triliun atau di bawah target sebesar 3.005 triliun.
Ibarat besar pasak daripada tiang, jumlah belanja negara sepanjang 2025 diperkirakan mencapai Rp Rp 3.527 triliun.
Saldo akhir kas negara
Kemenkeu juga mencatat saldo anggaran lebih (SAL) pada APBN 2024 sebesar Rp 457,5 triliun. Angka ini turun jika dibandingkan posisi SAL tahun sebelumnya yang sebesar Rp 459,5 triliun.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, SAL pada 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Namun demikian, karena saldo tersebut dimanfatakan untuk mendukung pembiayaan APBN dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) dari penyesuaian lain, maka saldo akhirnya menjadi Rp 457,5 triliun.
"Saldo akhir kas negara pada akhir tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun," ujar Sri Mulyani.
Menurut Bendahara Negara, saldo kas negara tersebut masih dalam level yang memadai.
Saldo akhir ini juga berfungsi untuk menjaga fiskal terutama selama masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto serta untuk menghadapi berbagai dinamika global.
"Ini mencerminkan bahwa kebijakan fiskal dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan, meskipun kebutuhan untuk mendanai berbagai agenda nasional terus meningkat," ucapnya.
Sebagai informasi, SAL adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran di tahun itu setelah tutup buku, kemudian ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.
SAL berfungsi sebagai bantalan pembiayaan negara dan dapat digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN atau memenuhi kebutuhan pengeluaran negara saat penerimaan negara tidak mencukupi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan posisi neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid.
Dengan total aset mencapai Rp 13.692,4 triliun, posisi kewajiban Rp 10.269 triliun, dan posisi ekuitas Rp 3.424,4 triliun.
"Hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan," kata dia.
(Penulis: Siti Masitoh, Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Noverius Laoli)
Artikel ini bersumber dari pemberitaan di KONTAN dan KOMPAS.com berjudul:
- "Sri Mulyani: Saldo AKhir Kas Negara Rp 457,5 Triliun Per Akhir 2024"
- "Defisit APBN 2025 Diperkirakan Melebar, Sri Mulyani Ajukan Penggunaan SAL"