Bekas Perumahan DPR di Jaksel Diusulkan Jadi Rumah Dinas Menteri, Ini Respons Wamen PKP

- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan adanya usulan pemanfaatan bekas perumahan DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan dijadikan perumahan dinas untuk para menteri dan wakil menteri.

Meski begitu menurut Fahri, usulan itu baru bersifat internal.

Selain itu menurut Fahri, Presiden Prabowo sudah meminta agar eks kompleks DPR di Kalibata digunakan untuk perumahan rakyat.

"Ada permintaan itu (agar kompleks perumahan DPR RI Kalibata) mau dijadikan rumah kementerian," ujar Fahri pada acara Indonesia Economic Prospects di Jakarta, yang disiarkan secara daring, Senin (23/6/2025).

"Ini isu internal. Tapi itu sudah Presiden sudah bilang begitu (dibangun untuk rumah rakyat)," lanjutnya.

Fahri menjelaskan, usulan perumahan DPR dijadikan rumah kementerian bermula dari belum semua menteri dan wakil menteri memiliki fasilitas rumah dinas.

Namun, ia mengusulkan agar para menteri dan wakil menteri sebaiknya disewakan apartemen sebagai rumah dinas.

Untuk diketahui, perumahan DPR di Kalibata saat ini tak digunakan karena para wakil rakyat sudah berpindah tempat.

Penyebabnya karena lokasi perumahan di Kalibata yang dekat dengan kawasan macet.

Sehingga para anggota DPR terhambat saat akan menuju gedung parlemen di Senayan.

"Ini diskusi di kalangan kementerian karena memang bisa dibilang hampir semua menteri belum, terutama wakil, belum dikasih fasilitas rumah," jelas Fahri.

Meski ada usulan, Wamen Fahri menegaskan tidak akan mengubah rencana awal bahwa bekas perumahan DPR di Kalibata akan digunakan untuk perumahan rakyat.

Ia bilang, di kompleks tersebut ada sekitar 500 unit rumah yang masih bisa dimanfaatkan tetapi harus direnovasi terlebih dulu.

"Itu sudah ada ada 500-an unit tuh yang sudah ada disitu. Sebenarnya ada itu tinggal yang mesti direnovasi dan sebagainya," tambahnya.

Tag:  #bekas #perumahan #jaksel #diusulkan #jadi #rumah #dinas #menteri #respons #wamen