Indonesia Disarankan Terapkan Flat Tax, Sri Mulyani Yakin Banyak yang Tidak Setuju

- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons saran dari ekonom senior Amerika Serikat (AS) Arthur Laffer agar Indonesia menerapkan flat tax atau pajak tetap agar Indonesia lebih makmur.

Sri Mulyani mempertanyakan apakah jika sistem flat tax diterapkan, seluruh masyarakat Indonesia bakal setuju.

Dirinya yakin banyak warga yang tidak setuju karena flat tax tidak adil terhadap situasi pendapatan masyarakat yang berbeda-beda.

"Kalau disebutkan satu rate tax, flat, di Indonesia kita punya lima bracket of income tax (lima paket pajak penghasilan). Saya tanya sama audience di sini, kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR bayar pajaknya sama, setuju enggak?," ujar Sri Mulyani dalam acara Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

"Saya hampir yakin semua bilang enggak setuju. Kita ada dari 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen. Itu pasti beda banget dengan yang diadvokasi Pak Arthur Laffer. Karena kita mengatakan yang pendapatannya di atas 5 miliar dengan yang pendapatannya 60 juta rupiah per tahun, ya harusnya ratenya beda. Itu asas keadilan distribusi," jelasnya.

Sementara itu, untuk pajak pendapatan korporasi, Indonesia menerapkan 22 persen.

Menurut Sri Mulyani, besaran pajak untuk korporasi itu termasuk level menengah di dunia.

Sebab, masih ada negara lain yang menerapkan pajak pendapatan korporasi lebih tinggi, yakni sekitar 30-35 persen.

Sebelumnya, ekonom senior AS Arthur Laffer menyarankan penerapan flat tax atau pajak tetap agar Indonesia mampu mencapai kemakmuran.

Hal itu disampaikan Arthur saat ditanya soal apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menunjang iklim investasi, bisnis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Arthur bilang, flat tax sangat penting karena tidak mendiskriminasi satu kelompok dengan kelompok lainnya.

"Saya tidak berkapasitas untuk berbicara tentang kebijakan khusus pemerintahan Anda. Namun prinsip-prinsipnya, yang menjadi kunci, Anda perlu memiliki (sistem) pajak tetap dengan tarif rendah dan berbasis luas," ujar Arthur dalam acara Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sehingga Anda tidak mendiskriminasi orang-orang yang sukses. Anda perlu memilikinya (sistem pajak tetap). Itu sangat, sangat penting," lanjut mantan penasihat ekonomi Presiden AS, Donald Trump itu.

Arthur menjelaskan, flat tax bersifat netral dan bisa meningkatkan pendapatan dalam negeri secara signifikan.

Dengan begitu, akan lebih banyak program pemerintah yang bisa didanai anggaran negara.

Selain flat tax, Arthur juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan penghematan dan memberikan kesempatan luas kepada swasta untuk berbisnis.

Pemberian insentif juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum politisi.

"Anda perlu menahan diri dan membatasinya. Biarkan sektor swasta melakukan semua yang mereka bisa dan biarkan pemerintah hanya di area-area yang benar-benar membutuhkan pemerintah, regulasi, keuangan, perdagangan, semua yang mengikuti aturan," jelas Arthur.

"(Terapkan) pajak tetap, tarif rendah dan berbasis luas, pengendalian pengeluaran, anggaran yang aman, meminimalisasi aturan, dan menerapkan perdagangan bebas," tambahnya.

Tag:  #indonesia #disarankan #terapkan #flat #mulyani #yakin #banyak #yang #tidak #setuju