Tarif Transportasi Nasional Didiskon Besar-besaran, Presiden Instruksikan Berlaku hingga Juli

- Mulai Rabu (4/6), tarif transportasi nasional akan didiskon besar-besaran. Kemarin (4/6), Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka untuk memastikan kebijakan diskon ini segera bergulir selama musim liburan sekolah hingga Juli mendatang. Diskon tarif ini mencakup sejumlah moda transportasi publik strategis.

Misalnya kereta api, jalan tol, hingga pesawat. Diskon ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dicanangkan pemerintah. "Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan," kata Erick usai bertemu Prabowo.

Dia menyatakan, sedang diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai SK bersama agar kebijakan ini bisa dilaksanakan. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat selama musim liburan, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

"Terbukti beberapa dukungan pemerintah di sektor transportasi selama ini hasilnya positif. Dampaknya terasa bagi perekonomian di daerah-daerah," ujar Erick.

Tak hanya memberikan keringanan biaya bagi masyarakat, program ini juga dipastikan tidak membebani keuangan BUMN. Menurut Erick, Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan pendanaan agar program diskon bisa berjalan tanpa mengganggu kesehatan finansial perusahaan transportasi milik negara.

"Kami dari Kementerian BUMN akan menyelaraskan pelaksanaan program ini, sambil tetap menjaga keseimbangan keuangan BUMN, terutama yang dikelola BPI Danantara Indonesia," ungkapnya.

Diskon tarif transportasi ini menjadi kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya sukses dilaksanakan saat mudik Lebaran. Erick optimistis, pelaksanaannya kali ini akan berjalan lebih lancar. "Insya Allah kompleksitasnya tidak terlalu berat karena sebelumnya kita sudah punya pengalaman," pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah berpandangan kebijakan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun dari Pemerintah untuk periode libur sekolah Juni-Juli 2025 memiliki potensi untuk mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan. Dia menilai kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan konsumsi dan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

"Paket stimulus yang dihadirkan Pemerintah dapat mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor informal, pariwisata, transportasi, dan pelaku usaha mikro," kata Charles.

Lima Paket Stimulus

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa Pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 24,44 triliun. Rincian anggaran tersebut terdiri dari Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN. Tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 mendekati 5 persen.

Menurut Charles, lima stimulus ekonomi yang diberikan Pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dia juga mengingatkan pentingnya kementerian terkait memperjelas arah dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini agar manfaatnya tidak hanya bersifat sesaat.

Ditambahkannya, stimulus ekonomi yang dominannya bersifat konsumtif seperti diskon transportasi dan bantuan langsung merupakan respon cepat dari Pemerintah dari tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Charles pun mendorong agar kebijakan paket stimulus ekonomi ini dilengkapi dengan dukungan terhadap sektor produktif.

"Jangan sampai upaya yang baik ini tidak menyentuh akar persoalan di lapangan," ujarnya.

Charles menekankan, masyarakat khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha kecil membutuhkan kepastian ekonomi jangka menengah. Oleh karena itu, dia berharap Pemerintah dapat memperkuat intervensi pada sektor yang menghasilkan nilai tambah seperti pertanian, UMKM, dan sektor padat karya.

Dia juga melihat stimulus ekonomi juga perlu mempertimbangkan kondisi kelas menengah yang kini mulai menunjukkan kerentanan. Apalagi, kata Charles, tidak sedikit kelompok kelas menengah yang terdampak langsung oleh maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun penurunan penghasilan, terutama di sektor industri, jasa, dan kreatif.

"Perlu diingat, kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Menjaga kelompok kelas menengah tetap kuat, artinya kita menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," sebut Charles. 

Tag:  #tarif #transportasi #nasional #didiskon #besar #besaran #presiden #instruksikan #berlaku #hingga #juli