Wakil Ketua MPR: PLTU Cirebon Pensiun Dini Jika Sudah Ada Pengganti

- Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, harus ada pembangkit listrik baru jika pemerintah ingin melakukan pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) Cirebon-1.

Selain itu, harus ada perhitungan biaya yang matang sebelum mempensiunkan pembangkit listrik tersebut.

"Kami sampaikan bahwa satu, kalau itu bisa dipensiun dini itu akan sangat baik, dengan catatan bahwa sudah ada pembangkit listrik baru dari energi terbarukan yang menggantikan. Jadi harus ada substitusinya dari energi terbarukan," ujar Eddy di Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

"Kedua, kita juga harus lihat biaya karena dari perhitungan kami biaya untuk mempensiundini-kan pembangkit listrik ke Suralaya dan Cirebon itu kurang lebih nilainya Rp 25 triliun. Jadi itu bukan angka yang kecil. Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut," katanya.

Namun, Eddy menyatakan pensiun dini PLTU bisa dilakukan jika persyaratan sudah terpenuhi.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melakukan pensiun dini terhadap PLTU yang menggunakan energi batu bara.

Salah satunya untuk PLTU Cirebon-1.

"Sebagai bentuk komitmen kita, Indonesia memensiunkan 660 MW PLTU Cirebon 1. Jadi kita pensiun dini kan tujuh tahun (lebih cepat) sebelum masa pensiun, kita tarik," kata Bahlil dalam konferensi pers Capaian Kinerja ESDM 2024 di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Menurut Bahlil, langkah pensiun dini PLTU Cirebon-1 bisa lebih cepat karena sudah ada pihak membiayai, yaitu pembiayaan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia telah mendapatkan pinjaman berbasis kebijakan dari ADB senilai 500 juta dollar AS atau setara Rp 7,5 triliun.

"Ini sekarang udah mulai jalan (proses pensiun dini), (dana) ADB ya, kayak begini-begini, paten punya," ucap Bahlil. Terkait pelaksanakan pensiun dini PLTU, Bahlil bilang, ada dua syarat yang dipenuhi.

Yang pertama, adanya lembaga yang telah jelas membiayai, sehingga secara ekonomi tidak membebani negara.

"Jadi kita mau mempensiunkan dini, ada yang membiayai, yang itu secara ekonomi, tidak membebankan negara, PLN, dan rakyat. Kalau ada yang membiayai murah begini, alhamdulillah," kata dia.

Kedua, jika pembiayaan dalam bentuk pinjaman maka bunganya tidak besar dan dengan waktu yang panjang.

"Kasih uangnya, nggak boleh bunga mahal, dan pinjaman jangka panjang. Dngan harga sampai ke rakyat yang murah, dan tidak membebani terlalu besar. Andaikan perlu subsidi, oke. Tapi pada harga yang sekarang, jangan dinaikkan," jelasnya.

Bahlil juga menyinggung soal lembaga-lembaga pembiayaan yang sampai sekarang tidak memberikan pendanaan kepada Indonesia untuk mendukung pensiun dini PLTU.

"Jadi, saya mau tanya lembaga mana yang membiayai kita kalau kita mempensiunkan sekarang? Ini dilematik sekali. Bila perlu kita pensiunkan semua, yang penting ada yang membiayai dong," tegasnya.

Tag:  #wakil #ketua #pltu #cirebon #pensiun #dini #jika #sudah #pengganti