



Danantara Diawasi Jokowi, SBY, hingga Tony Blair, Ekonom: Kalau Masih Ada Korupsi, Keterlaluan
- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diawasi oleh mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.
Selain mengusung ketiga nama tokoh tersebut, Danantara juga wajib melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Presiden RI. Hal itu artinya, Presiden RI bertanggung jawab atas pengelolaan Danantara.
Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan, dengan mengusung nama-nama besar itu, seharusnya Danantara bisa dijamin bebas korupsi.
"Di antara dewannya itu ada pengawas global, ya nanti direncanakan mungkin Tony Blair, dan juga di situ kan ikut Pak SBY, Pak Jokowi. Kalau ada nama tiga presiden di situ masih ada korupsi juga, itu keterlaluan," ujarnya dalam diskusi publik, Senin (24/2/2025).
Menurut dia, tokoh-tokoh besar tersebut sangat dibutuhkan Danantara untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor.
Sebab, menjelang peluncuran Danantara, muncul kabar di masyarakat bahwa badan ini tidak dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga transparansi pengelolaan dananya dipertanyakan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan bahwa besaran aset yang akan dikelola Danantara sangat jumbo, yakni lebih dari 900 miliar dollar AS atau setara Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).
Kekhawatiran masyarakat itu menciptakan aksi tarik tabungan dari bank-bank BUMN yang marak di media sosial beberapa waktu lalu.
"Pembentukan Danantara ini pangkal atau fondasi pentingnya itu adalah trust. Tetapi dalam diskursus ini bahkan ada yang menggerus, 'wah kalau dananya banyak, bank BUMN ada di situ, ada spirit macem-macem', mau tarik dana dan seterusnya, itu harus diselesaikan," ucapnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan dua mantan Presiden RI sebagai penasihat Danantara, yaitu SBY dan Jokowi.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, keterlibatan para mantan Presiden bertujuan menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan lembaga ini.
"Nanti mantan-mantan Presiden itu akan diajak menjadi penasihat agar lembaga ini betul-betul dikawal dan dijaga oleh figur-figur yang memiliki integritas dan cinta Indonesia," ujar Hasan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani mengonfirmasi bahwa mantan PM Inggris Tony Blair menjadi salah satu pengawas di BPI Danantara.
Meski demikian, Rosan tidak menyebutkan siapa saja nama lainnya yang masuk dalam jajaran pengawas Danantara Indonesia.
"Iya (Tony Blair) salah satunya (pengawas)," ujar Rosan di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Saat ditanya soal para mantan presiden RI yang masuk di jajaran penasihat Danantara, Rosan menyatakan semua mantan presiden diajak.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga masuk dalam struktur Dewan Penasihat, Rosan tidak menjelaskan lebih lanjut.
"Semua (mantan presiden) diajak," tegasnya.
Tag: #danantara #diawasi #jokowi #hingga #tony #blair #ekonom #kalau #masih #korupsi #keterlaluan