



Manfaat JKP Naik Jadi 60 Persen, Menaker Bantah Indikasikan PHK Bakal Makin Tinggi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membantah bahwa naiknya manfaat tunai program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) menjadi 60 persen mengindikasikan adanya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi semakin naik pada 2025 ini.
Menurut Menaker, kenaikan manfaat dari 45 persen menjadi 60 persen merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja yang terkena PHK.
"Enggak lah, jangan dipahami seperti itu. Itu adalah bentuk kepedulian kita," ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Menurut Yassierli, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang menegaskan aturan soal JKP.
Dengan adanya aturan terbaru itu, ia berharap pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan JKP secara optimal.
"Ya, itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap teman-teman yang memang (karena) banyak hal, yang kemudian ketika industri kita turun, ada yang kemudian kena PHK dan seterusnya," tutur Yassierli.
"Dan itu kita berharap bisa digunakan untuk segera melakukan upskilling, reskilling, atau kemudian jadi wirausaha yang baru," tambahnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.
Aturan itu diteken pada 7 Februari 2025.
Salah satu poin aturan pada PP 6/2025 adalah iuran program JKP turun menjadi 0,36 persen dari upah per bulan.
Sementara itu, pada aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 37 Tahun 2021, besaran iuran program JKP sebesar 0,46 persen dari upah per bulan.
PP Nomor 6 Tahun 2025 juga mengatur soal manfaat uang tunai yang diberikan setiap bulan naik menjadi 60 persen terhitung dari upah. Batas atas upah yang ditetapkan sebesar Rp 5 juta.
Sebelumnya, pada PP 37/2021, manfaat uang tunai yang diberikan adalah 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta.
Tag: #manfaat #naik #jadi #persen #menaker #bantah #indikasikan #bakal #makin #tinggi