Efisiensi Anggaran Pemerintah Bisa Bikin UMKM dan Retail Lesu

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, membuat  Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia khawatir terkena dampaknya. Pasalnya, melalui regulasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan APBN sebesar Rp 306,69 triliun, anggaran transfer ke Daerah (TKD) pun dipangkas sebesar Rp 50,5 triliun.   Saat kunjungannya ke Surabaya beberapa hari yang lalu, Prabowo memberikan instruksi kepada pejabat untuk mengurangi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, FGD, dan lain sebagainya. "Bandel, nggak usah ke luar negeri, keluar negeri yang tugas untuk atas nama negara boleh. Cukup seminar, kajian-kajian, cukup," tutur Presiden Prabowo Subianto dalam kongres Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2).   Akibatnya, tidak sedikit lembaga yang berbondong-bondong membatalkan seminarnya di hotel. Ini lah yang disoroti oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi.   "Saya khawatirkan akan terjadi. Nah sekarang dengan efisiensi begini, semua seminar-seminar di hotel dibatalkan, meeting-meeting di hotel tidak boleh, otomatis uang berhidang akan berkurang, kan," tutur Sutandi, Jumat (14/2).   Direktur Marketing Pakuwon Grup itu lantas bercerita bahwa saat terjadi kekacauan geopolitik global karena perang dagang antara Amerika, Kanada, Meksiko, kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh ke Indonesia.   "Kenapa? Karena konsumsi dalam negeri kita sangat kuat. Kenapa? Karena tidak ada efisiensi (anggaran)," imbuhnya. Oleh karena itu, dengan kebijakan efisiensi ini. Sutandi khawatir akan berdampak pada penurunan daya beli.   "Nah ini yang kita khawatirkan bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena semua mau ngirit. Nah efeknya baru bisa kita lihat mungkin 1-2 bulan ke depan (setelah kebijakan efisiensi diketok)," tuturnya.   Sutandi menegaskan bahwa dirinya tidak menentang kebijakan efisiensi, namun ia mengingatkan bahwa dampak negatif dari kebijakan tersebut akan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk para pelaku usaha dan UMKM.   “Bukan saya nggak setuju efisiensi, tapi karena dampaknya. Nah kalau dampaknya negatif begitu, yang nggak setuju bukan cuma saya, tapi pasti banyak sekali. Retailer-retailer, pelaku-pelaku UMKM juga itu yang pasti juga akan keberatan gitu ya,” tandas Sutandi.

Tag:  #efisiensi #anggaran #pemerintah #bisa #bikin #umkm #retail #lesu