PT Pos Indonesia: Kami Terbuka untuk Dialog dan Evaluasi Tingkatkan Kesejahteraan Mitra

– PT Pos Indonesia (Persero) tengah menjadi sorotan terkait status dan kesejahteraan pekerja mitranya. Banyak pekerja mitra yang mengeluhkan ketidakjelasan sistem pengupahan, jaminan sosial, serta skema kemitraan yang dianggap merugikan.

Mereka merasa hak-hak dasar seperti upah minimum, tunjangan hari raya (THR), dan kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi.

Menanggapi tudingan itu, Vice President Kesekretariatan PT Pos Indonesia Heri Nugrahanto mengatakan, skema kemitraan yang diterapkan saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri logistik dan layanan keuangan yang terus berkembang.

"Sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari satu abad, kami selalu beradaptasi dengan perubahan industri. Skema kemitraan ini kami terapkan agar mitra memiliki fleksibilitas dalam mengatur jam kerja dan operasional mereka sendiri," ujar Heri Nugrahanto kepada JawaPos.com, Kamis (13/2).

Dia menegaskan, perusahaan terus mengevaluasi sistem kompensasi, insentif berbasis produktivitas, serta jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan mitra tetap diperhatikan. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra. Evaluasi terhadap skema kompensasi terus kami lakukan, termasuk dalam hal insentif berbasis kinerja dan jaminan sosial," tambahnya.

Terkait perjanjian kerja sama, Heri menegaskan bahwa hubungan kemitraan ini telah diatur dalam kontrak bisnis yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa hubungan kerja yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Setiap mitra memiliki kebebasan dalam mengatur jam kerja dan operasional mereka sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut Heri menegaskan, PT Pos Indonesia sangat terbuka untuk berdialog dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan mitra dan keberlanjutan bisnis perusahaan. "Kami menghargai segala masukan yang diberikan dan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan sistem kerja yang lebih baik bagi semua pihak," tutup Heri.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Budi Sulistyono menyoroti kondisi kekaryawanan mitra PT Pos Indonesia. Sorotan itu setelah mendengar pemaparan dari Asosiasi Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (Aspek), Senin (10/2).

Budi Sulistyono menyoroti ketidakpastian sistem kerja kontrak yang terus diperpanjang tanpa kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap. "Jika sistem ini dibiarkan tanpa solusi yang jelas, tidak menutup kemungkinan akan ada gejolak yang lebih besar. Kami mendesak agar ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Kanang, sapaan akrab Budi Sulistyono.

Menurut dia, PT Pos Indonesia sebagai perusahaan milik negara harus memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja mitranya. "Keuntungan perusahaan memang terlihat positif, tetapi jika masalah ini terus diabaikan, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi mogok nasional. Jika itu terjadi, bisa timbul krisis kepercayaan terhadap perusahaan, sebagaimana yang pernah dialami beberapa perusahaan asuransi," tegasnya.

Budi meminta Komisi VI DPR segera memanggil Kementerian Ketenagakerjaan dan manajemen PT Pos Indonesia guna mencari solusi yang adil antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja mitra.

Tag:  #indonesia #kami #terbuka #untuk #dialog #evaluasi #tingkatkan #kesejahteraan #mitra