Liburan ke Bali Bakal Dicek Saldo Tabungan, Cek Aturan dan Sasarannya

Rencana liburan ke Bali ke depan tak hanya soal tiket pesawat dan hotel. Pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan aturan baru yang akan meminta wisatawan memastikan kecukupan saldo tabungan sebelum berkunjung ke Pulau Dewata.

Ketentuan ini masuk dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas yang penyusunannya hampir rampung.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan regulasi tersebut akan segera diajukan ke DPRD Bali dan ditargetkan menjadi pijakan kebijakan pariwisata mulai 2026.

Berapa saldo minimal untuk liburan ke Bali?

Koster menjelaskan, pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait saldo minimal wisatawan. Besaran dana tidak akan disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan durasi tinggal dan jenis aktivitas wisata yang direncanakan selama berada di Bali.

Pemeriksaan akan dilakukan melalui riwayat tabungan dalam tiga bulan terakhir, bukan hanya saldo pada saat kedatangan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan wisatawan benar-benar memiliki kemampuan finansial yang memadai selama liburan.

Aturan saldo minimal ini ditujukan khusus bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali untuk tujuan wisata. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wisatawan domestik.

Pemerintah menegaskan kebijakan ini menyasar wisman yang melakukan perjalanan liburan dengan lama tinggal tertentu dan aktivitas yang memerlukan kesiapan finansial. Hingga kini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai kemungkinan pengecualian bagi kategori wisman tertentu, seperti pemegang visa jangka panjang.

Dok. Shutterstock/Marius Dobilas Ilustrasi Bali.

Alasan Bali mengatur saldo wisatawan mancanegara

Menurut Koster, kebijakan ini bukan untuk membatasi wisman datang ke Bali, melainkan sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya kasus wisatawan asing yang kehabisan uang dan akhirnya terlantar.

Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut berujung pada pelanggaran aturan, aktivitas yang tidak sesuai norma budaya, hingga persoalan hukum. Dengan adanya syarat saldo minimal, pemerintah berharap risiko tersebut dapat ditekan.

Dampak bagi UMKM dan ekonomi lokal

Selain menjaga ketertiban, aturan saldo minimal juga diarahkan untuk memperkuat dampak ekonomi pariwisata. Wisatawan dengan kecukupan dana dinilai lebih mampu berbelanja produk lokal dan memanfaatkan layanan UMKM.

Pemerintah juga menilai kebijakan ini penting untuk memastikan wisatawan memiliki tiket kembali ke negara asal, sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial di daerah tujuan wisata.

Perda Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas akan menjadi dasar transformasi pariwisata Bali dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Ke depan, wisatawan yang diharapkan datang ke Bali adalah mereka yang menghormati budaya lokal, memahami aturan setempat, serta menjalani aktivitas wisata secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Tag:  #liburan #bali #bakal #dicek #saldo #tabungan #aturan #sasarannya