



Kenapa Dedi Mulyadi Melarang Study Tour Sekolah?
Beberapa hari lalu beredar kabar bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang study tour dilakukan di sekolah se-Jawa Barat.
Dilaporkan Kompas.com, Selasa (25/2/2025), Dedi menyampaikan bahwa sanksi akan diberikan kepada kepala sekolah atau guru yang tetap mengadakan study tour.
"Saya akan membuat surat edaran dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terikat dengan peraturan," kata Dedi.
Lantas, apa alasan Dedi melarang kegiatan untuk siswa tersebut?
Kapan awal mula larangan study tour?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersenyum usai mengikuti upacara pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Dilaporkan Kompas.com, Kamis (20/2/2025), larangan study tour pertama kali diucapkan Dedi ketika menjelaskan program kerjanya ketika dilantik di Istana, Jakarta Pusat, Kamis (20/2025).
"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi.
"Karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," tambahnya.
Pada waktu itu, Dedi menyebut salah satu sekolah yang akan diperiksa adalah SMAN 6 Depok yang tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur dan Bali. Sebelumnya ia sudah mengimbau agar kegiatan tersebut tidak dilakukan.
Pihaknya juga menyelidiki keberadaan pungutan liar di sekolah tersebut.
Kenapa study tour dilarang?
Ilustrasi wisatawan rombongan saat naik kereta cepat Whoosh.
Menurut Dedi, larangan study tour berkaitan dengan beban finansial yang harus ditanggung orangtua murid dan risiko keselamatan murid selama kegiatan.
Kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Jawa Timur dan Bali bisa menjadi contoh. Dedi mengatakan, biaya perjalanan mencapai Rp 3,5 juta per murid, belum ditambah uang saku.
Alhasil, total biaya perjalanan bisa berkisar dari Rp 4,5 juta sampai Rp 5,5 juta per murid.
Dedi berpendapat, tidak sedikit orangtua murid yang harus berutang demi membayar biaya study tour. Hal tersebut menyebabkan beban ekonomi keluarga bertambah.
"Kegiatan ini sering kali membuat orangtua yang tidak mampu harus berutang ke sana kemari, yang akhirnya semakin memperberat beban hidup mereka. Ini yang kami ingin cegah," kata Dedi, dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
Apa kegiatan alternatif dari study tour?
Ilustrasi pelajar yang ikut studi tur di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah.
Dedi menegaskan bahwa larangan study tour bukan berarti larangan untuk berfoto bersama teman-teman seangkatan.
"Kami membaca berbagai postingan di media sosial, ada yang mengartikan larangan ini secara keliru, seperti larangan berswafoto atau berfoto bersama teman seangkatan. Saya tegaskan, yang kami larang adalah kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, atau kunjungan industri yang membebani orang tua siswa secara finansial," bunyi pernyataan Dedi Mulyadi dalam akun Instagram @dedimulyadi71.
Ia menambahkan, kegiatan study tour dan perpisahan tetap bisa dilakukan di lokasi yang dekat, tanpa biaya besar.
Dedi mencontohkan, study tour bisa digelar di sejumlah lokasi di Depok tanpa menyebabkan beban finansial bagi orangtua murid, dilaporkan oleh Kompas.com, Rabu (19/1/2025).
"Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (reduce, reuse, recycle, replace)," ucap Dedi.
OSIS atau organisasi murid lainnya, lanjut dia, bisa mengadakan acara di sekolah dengan penampilan musik, tair, dan sastra.
"Siswa bisa mengumpulkan iuran secara wajar di antara mereka sendiri tanpa melibatkan sekolah sebagai institusi yang melakukan pungutan," ucap Dedi, dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
View this post on Instagram