100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Pengamat Sebut Pemberantasan Korupsi Masih Jadi Tantangan Serius
Diskusi bertema 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Kritis dan Tantangan Kedepan', di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). 
21:30
23 Januari 2025

100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Pengamat Sebut Pemberantasan Korupsi Masih Jadi Tantangan Serius

- Pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap 100 hari kerja, pada 28 Januari 2025 mendatang.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menyoroti perihal pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang serius.

Ia menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran masih setengah hati dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

"Saya kira pemberantasan korupsi ini berada di titik ekstrem. Pemberantasan korupsi saat ini kita tahu seperti masih setengah hati," kata Neni, dalam diskusi bertema 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Kritis dan Tantangan ke Depan', di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Hal ini menurutnya, tidak lepas dari sepeninggalan pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan karena kita tahu juga legacy Pak Jokowi, dua periode sebelumnya, melemahkan lembaga institusi KPK itu sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal nama Presiden RI Ketujuh itu yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Ini tentu menjadi tantangan yang serius bagi eranya Pak Prabowo. Karena di eranya Pak Jokowi menyisakan catatan kelam terkait dengan pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Diketahui tak hanya Jokowi saja yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup versi OCCRP ini.

Ada juga nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. 

Nama-nama pemimpin dalam daftar pemimpin terkorup ini dikumpulkan OCCRP dengan meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini. 

OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Respons Jokowi

Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menanggapi hal tersebut, Jokowi pun meminta publik untuk membuktikan apa yang dikorupsinya selama ia menjabat.

"Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi pun menyebut soal banyaknya framing yang merugikan dirinya hingga adanya tuduhan-tuduhan tanpa adanya bukti yang jelas.

"Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat."

"Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," ungkap Jokowi.

Ketika ditanya apakah masuknya Jokowi dalam daftar Tokoh Terkorup Dunia versi OCCRP ini sarat muatan politik, Jokowi hanya meminta untuk menanyakan langsung kepada OCCRP.

Jokowi menilai, framing jahat atau tuduhan jahat yang ditujukan pada dirinya ini bisa menggunakan partai atau ormas sebagai kendaraan untuk menuduhnya.

"Ya ditanyakan aja, tanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah."

"Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu," jelas Jokowi.

Editor: Malvyandie Haryadi

Tag:  #hari #kerja #prabowo #gibran #pengamat #sebut #pemberantasan #korupsi #masih #jadi #tantangan #serius

KOMENTAR