Hasil Survei SPI KPK: 90 Persen Kementerian atau Lembaga Ada Suap-Gratifikasi, Pemda 97 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 pada Rabu (22/1/2025).

Berdasarkan hasil survei tersebut, masih ada suap dan gratifikasi di 90 persen kementerian dan lembaga.

Hal senada juga terjadi di 97 persen pemerintahan daerah (Pemda).

"Berikutnya kita lihat bahwa suap dan gratifikasi masih terjadi di 90 persen kementerian/lembaga, plus di 97 persen pemerintah daerah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari YouTube KPK RI.

Pahala mengatakan responden yaitu pihak internal kemeneterian, lembaga, ataupun pemda mengaku pernah melihat suap atau gratifikasi di lingkungannya.

"Orang internal, begitu ditanya, lebih banyak yang menyatakan saya pernah lihat lho suap atau gratifikasi," jelasnya.

Kendati suap dan gratifikasi di kementerian hingga pemda begitu tinggi, Pahala menegaskan bukan itu yang menjadi permasalahan utama.

Dia mengatakan masalah utamanya adalah terkait frekuensi suap dan gratifikasi yang dilakukan.

Pahala mencontohokan, meski 90 persen kementerian atau lembaga masih terjadi adanya suap atau gratifikasi, namun skor SPI masih terjaga.

"Jadi oleh karena itu skor itu mencerminkan frekuensi yang ada," tuturnya.

Pahala mengatakan aspek pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan basah untuk tindakan suap dan gratifikasi.

"Pengadaan barang dan jasa seperti biasa masih mendominasi seluruh suap dan gratifikasi, bahkan sekarang sudah ada di 97 persen kementerian atau lembaga dan 99 persen pemda," jelasnya.

Dalam survei tersebut, KPK melibatkan 641 instansi dengan rincian 94 kementerian atau lembaga, 545 pemda, dan dua BUMN.

Sedangkan responden yang dilibatkan sebanyak 601.453 orang dengan metode riset kualitatif dengan pelaksanaan CAPI (computer assisted personal interviews) dan pembaruan data populasi.

Indeks Intergritas Indonesia 2024 Masuk Kategori Waspada

Pada kesempatan yang sama, Pahala juga menyebut bahwa indeks integritas Indonesia tahun 2024 masuk kategori kuning atau waspada dengan skor 71,53.

Kendati demikian, Pahala menuturkan adanya peningkatan terkait skor integritas dibanding tahun sebelumnya.

"Ada peningkatan skor SPI. Jadi, kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat," katanya.

Dalam pemaparannya, Pahala memperlihatkan kementerian hingga pemda terkait integritas dengan membaginya menjadi tiga tipe menurut anggaran dan jumlah pegawai, yaitu tipe besar, sedang, dan kecil.

Sementara, untuk tiap kategori integritas, dibagi menjadi tiga berdasarkan warna yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga).

Selengkapnya berikut daftar integritas kementerian hingga pemda terkait SPI Tahun 2024:

Kementerian

Tipe besar: kategori hijau dengan skor 78,3. Tertinggi adalah Kementerian Keuangan, terendah Kementerian Perhubungan.

Tipe sedang: kategori hijau dengan skor 79,5. Tertinggi yaitu Kementerian Luar Negeri, terendah Kementerian Ketenagakerjaan.

Tipe kecil: kategori hijau dengan skor 79,6. Tertinggi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terendah Kementerian BUMN.

Non-Kementerian

Tipe besar: kategori hijau dengan skor 78,4. Tertinggi adalah Bank Indonesia.

Tipe sedang: kategori hijau dengan skor 80,9. Tertinggi Badan Pusat Statistik (BPS), terendah Badan SAR Nasional (Basarnas).

Tipe kecil: kategori hijau dengan skor 79,6. Tertinggi yaitu Dewan Ketahanan Nasional Wantanas, terendah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pemerintah Daerah (Pemda)

Tipe besar: kategori merah dengan skor 67,8. Tertinggi Pemprov Jateng, terendah Pemprov Sumut.

Tipe sedang: kategori merah dengan skor 68,1. Tertinggi Pemprov Bali, terendah Pemprov Riau.

Tipe kecil: kategori merah dengan skor 66,2. Tertinggi Pemprov DI Yogyakarta, terendah Pemprov Maluku.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

 

 

Tag:  #hasil #survei #persen #kementerian #atau #lembaga #suap #gratifikasi #pemda #persen