Mendagri Larang Kepala Daerah Rekrut Honorer Baru: Jadi Beban dan Buang Waktu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026). (DOK. Humas Kemendagri)
13:14
8 Juni 2026

Mendagri Larang Kepala Daerah Rekrut Honorer Baru: Jadi Beban dan Buang Waktu

- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang kepada seluruh kepala daerah untuk merekrut tenaga honorer baru.

Tito menegaskan bahwa rekrutmen untuk tenaga honorer baru sudah dimoratorium.

"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru," ujar Tito, saat rapat bersama Komisi II DPR dan sejumlah gubernur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tito mengatakan, jika tenaga itu merupakan guru, atau orang yang bekerja di bidang kesehatan, mereka masih bermanfaat.

Baca juga: Mendagri Tito Tegaskan Penilaian Apresiasi Pemda Berprestasi Dilakukan secara Objektif

Namun, kata dia, untuk honorer yang bekerja di bidang administrasi, seringkali mereka tidak kompeten dan tak memiliki kapabilitas.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ucap dia.

Tito menyebut, para honorer yang menumpuk ini kerap meminta kepastian, apakah mereka akan diangkat menjadi PPPK atau PNS.

Ketika tidak menemui titik terang, para honorer pun melakukan aksi demo, sehingga akhirnya diakomodir pemerintah.

Baca juga: Mendagri: Almarhum Ryamizard Sesepuh yang Sangat Dihormati

"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," kata Tito.

"Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu," sambung Tito.

Tag:  #mendagri #larang #kepala #daerah #rekrut #honorer #baru #jadi #beban #buang #waktu

KOMENTAR