Profil Budi Harto, Dirut Hutama Karya Diperiksa KPK Terkait Korupsi Lahan Jalan Tol Trans Sumatra
Pria yang akrab disapa Budi itu bukanlah sosok asing di dunia birokrasi Indonesia.
Ia telah menjabat sebagai Dirut Hutama Karya sejak 2020 dan pernah juga menjadi Dirut PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
Namun, nama Budi Harto kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya ia baru saja diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Proyek tersebut yang dilaksanakan PT Hutama Karya tahun anggaran 2018–2020.
Berikut profil Budi Harto.
Kehidupan Pribadi
Dilansir dari laman resmi Hutama Karya, Budi Harto lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 11 September 1959.
Saat ini, ia telah berusia 66 tahun.
Pendidikan
Budi Harto diketahui pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret (UNS) dan meraih gelar Sarjana (S1) pada 1983.
Kemudian, ia melanjutkan studi S2 dengan mengambil Program Magister Management di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Budi Harto lulus pada 1997.
Tak Sampai disitu, ia kembali mengambil Program Magister Psikologi Industri di Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya dan lulus tahun 2001.
Karier
Budi Harto mengawali karier sebagai karyawan di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dari tahun 1984 hingga 2008.
Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Operasi PT. Wijaya Karya selama tujuh tahun, Mulari dari 2008 hingga 2015.
Berkat kinerjanya yang baik, ia mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Direktur Utama PT Wijaya Karya pada tahun 2015 hingga 2016.
Kariernya makin melejit saat Budi Harto mengemban tugas baru sebagai Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sejak 2016 hingga 2020.
Kemudian, ia dipercaya menjadi Direktur Utama PT. Hutama Karya dari tahun 2020 hingga sekarang.
Di sisi lain, Budi Harto juga tercatat pernah menjabat sebagai:
- Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI-BB) tahun 2012 hingga 2017
- Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) tahun 2015 hingga sekarang
- Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA-UNS) tahun 2015 hingga sekarang
- Anggota Majelis Wali Amanat UNS tahun 2020 hingga sekarang.
Harta Kekayaan
Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Budi Harto diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 46.478.456.710.
Laporan harta kekayaan terbaru Budi Harto diterbitkan pada 31 Desember 2018.
Adapun rincian kekayaan Budi Harto yakni sebagai berikut:
A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 3650 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp 730.000.000
2. Tanah Seluas 3715 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp 743.000.000
3. Tanah Seluas 3465 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp 693.000.000
4. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 1.260.000.000
5. Tanah Seluas 425 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 1.275.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp 5.600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 368 m2/345 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 3.933.000.000
8. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 2.070.000.000
9. Tanah Seluas 1830 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp 91.500.000
10. Bangunan Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp 810.000.000.
Selain itu, ia tercatat masih memiliki tujuh Tanah dan Bangunan di sejumlah daerah.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 1.213.882.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 238.882.000
2. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 625.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 350.000.000.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 2.850.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp 18.236.808.929
E. KAS DAN SETARA KAS Rp 2.677.265.781
F. HARTA LAINNYA Rp 2.100.000.000.
Budi Harto tercatat memiliki utang sebesar Rp 2.500.000.000, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 46.478.456.710.
Diperiksa KPK
Sementara itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Budi Harto, Senin (6/1/2025).
Budi dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dilaksanakan PT Hutama Karya tahun anggaran 2018–2020.
Selain Budi Harto, penyidik KPK memanggil 11 saksi lain, yakni Eka Setya Adrianto, Direktur Keuangan PT Hutama Karya; Bintang Perbowo, Direktur PT Hutama Karya periode 2018–2020; dan Bambang Pramusinto, Pegawai BUMN (pensiun) Direktur Jalan Tol PT Hutama Karya periode 2015–2019.
Kemudian, Muhroni,EVP Keuangan PT Hutama Karya (2018–sekarang); Sukidi, Karyawan Swasta/Outsourcing PT Hutama Karya (driver); dan Achmad Yahya, pensiunan; Ahmad Firdaus, swasta/Outsourcing PT Wijaya Karya (Security).
Berikutnya, Ahmad Rifa’i, Karyawan PT ADIS (1997–sekarang); Aliani Febriyanti Ramadhon, Ibu Rumah Tangga/Staf Admin dan Keuangan PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ) tahun 2018–2021; Nurul Adiniyati, Staf Finance pada CV Bayuastri Kusuma (dahulu Staf Admin dan Keuangan PT Sanitarindo Tangsel Jaya tahun 2019–sekarang); dan Aryodhia Febriansya Szp, wiraswasta (pengusaha).
Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut perkara dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan PT Hutama Karya tahun anggaran 2018–2020.
Korupsi itu disinyalir merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.
(Tribunnews.com/David Adi, Ilhan Rian Pratama)
Tag: #profil #budi #harto #dirut #hutama #karya #diperiksa #terkait #korupsi #lahan #jalan #trans #sumatra