Pemerintahan Tanpa Oposisi jika PDIP Berhasil Ditaklukkan Prabowo, Haidar Alwi Ingatkan Bahayanya

 - Sebagai presiden terpilih di Pemilu 2024, Prabowo Subianto baru resmi jadi presiden setelah dilantik pada 20 Oktober nanti. Meskipun begitu, saat ini Prabowo diperkirakan super sibuk. Khususnya terkait dengan penyusunan kabinet yang bakal membantunya menjalankan roda pemerintahan kelak. 

Prabowo ditengarai harus bisa mengakomodasi banyak pihak dalam menentukan nama-nama yang masuk di kabinet. Mulai dari kalangan partainya, partai koalisi yang mengusungnya, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) dan Haidar Alwi Care (HAC) R. Haidar Alwi mengingatkan bahaya politik merangkul yang kebablasan. 

Haidar mengingatkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk tidak hanya mengutamakan merangkul semua pihak ke dalam koalisi. Sebab, koalisi yang terlalu gemuk juga berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan.

"Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi," katanya di Jakarta pada Selasa (7/5).

Menurut Haidar, pihak atau kelompok oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa. Supaya tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan. Serta mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan. 

Dia mengatakan, waktu yang tersisa sekitar kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan presiden baru. "Maka perlu diingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan di atas," jelasnya. 

Haidar melihat politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar. Terlebih, Nasdem dan PKB telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo.

Sementara PPP menyatakan siap bergabung. Lalu PKS disebut bersedia jika diajak. Satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan. 

Sebagaimana diketahui saat ini tengah diupayakan untuk merangkul PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam koalisi. Setelah gagalnya rencana pertemuan Prabowo-Megawati, kini muncul rencana pembentukan presidential club yang akan melibatkan Jokowi dan SBY. Semua itu menurut Haidar adalah upaya untuk menaklukkan PDI Perjuangan.

"Kalau akhirnya PDIP takluk, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi," jelasnya.

Dia mengatakan, situasi itu tentunya alarm bahaya untuk demokrasi di Indonesia. Bahkan lebih lanjut juga berbahaya untuk pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Pasalnya tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan. 

Oleh karena itu, Haidar berharap Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang kebablasan. Sebaliknya tetap menyediakan ruang yang cukup untuk oposisi.

Sehingga oposisi tidak dilihat sebagai ancaman tapi dari kacamata positif oposisi menjadi vitamin yang akan memperkuat pemerintahan. "Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi) tapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi)," katanya.

Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda, tetapi akan menimbulkan keseimbangan. Sehingga keduanya  harus tetap dijaga.

Akan semakin kebablasan jika Prabowo sampai meninggalkan para pejuang seperti relawan dan tokoh hebat non-partisan. Pasalnya mereka yang secara mandiri telah berdarah-darah menghantar kemenangan menjadi presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029.

Para relawan itu, tidak mengeluh atau mengungkap kecewanya secara terbuka. Namun do’a mereka yang ditinggal diyakini akan mampu merubah keadaan alam semesta. 

Oleh karena itu, Prabowo disarankan mengutamakan dulu membagi penugasan kepada para pejuang yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing. "Jangan sampai anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Saya yakin Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif, pasti bisa dan tetap ingin bersama para pejuangnya," Haidar. 

Sebelumnya saat berkunjung halal bi halal di PBNU, Prabowo menegaskan pemerintahannya nanti menjadikan program Presiden Joko Widodo sebagai fondasi yang kuat. "Kami akan membangun di atas pondasi itu," katanya. Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan semangat keberlanjutan.

Sebab sejumlah investasi dari uang rakyat yang sudah digulirkan sekian besar, harus diamankan keberlanjutannya. Meskipun begitu Prabowo menegaskan tetap perlu ada perbaikan.

Selain itu, juga tetap perlu ada inisiatif dan inovasi mencari solusi pembangunan kesejahteraan yang lebih cepat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Prabowo bersama Gibran mengatakan, menggunakan sisa waktu sampai pelantikan nanti untuk mempelajari masalah-masalah bangsa.

"Masalah kami kumpulkan. Para pakar kami (ajak) diskusi. Semua unsur kami (ajak) rumuskan langkah-langkah," katanya.

Sehingga setelah 20 Oktober 2024 nanti, yaitu saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, tidak ada kevakuman. Pemerintah yang baru akan langsung bekerja. Prabowo menekankan tidak boleh ada waktu yang terbuang.

Tag:  #pemerintahan #tanpa #oposisi #jika #pdip #berhasil #ditaklukkan #prabowo #haidar #alwi #ingatkan #bahayanya