Klarifikasi Ucapannya, Cak Imin: Tak Ada Wisata Haram, Pariwisata Harus Hargai Pluralitas
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan usai berziarah ke makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Kamis (11/1/2024). Selain berkampanye di beberapa tempat, Muhaimin menyempatkan berziarah ke makam Presiden Soekarno. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/Spt.(ANTARA FOTO/Irfan Anshori)
08:00
15 Januari 2024

Klarifikasi Ucapannya, Cak Imin: Tak Ada Wisata Haram, Pariwisata Harus Hargai Pluralitas

- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengklarifikasi pernyataannya soal wisata haram yang sebelumnya diungkapkan saat berbicara soal potensi wisata halal Indonesia pada Minggu (14/1/2024).

Dalam klarifikasinya, Cak Imin menegaskan bahwa wisata haram tidak ada.

Ia pun menyebutkan bahwa diksi wisata haram yang sebelumnya diucapkan tersebut tidak benar.

"Bahwa tidak ada wisata haram. Adanya wisata halal bukan berarti ada wisata haram," ujar Cak Imin saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta ada Minggu malam.

"Perlu saya jelaskan, bahwa yang saya sampaikan bahwa wisata halal itu tidak meniadakan (wisata lain) yang sudah ada," tuturnya.

Cak Imin lantas menjelaskan, yang ia maksud dengan mengembangkan potensi wisata halal secara jangka panjang lebih kepada memberikan akses untuk wisatawan mancanegara dari negara muslim agar mendapatkan layanan halal.

Sehingga para turis ke depannya tidak lagi ragu-ragu dalam menikmati destinasi wisata Indonesia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta publik tidak salah persepsi bahwa seolah-olah nantinya wisata Indonesia akan diseragamkan menjadi halal seluruhnya ketika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin terpilih.

Yang dia maksud yakni memberikan akses yang memudahkan wisatawan dari negara-negara muslim bisa menikmati berbagai destinasi wisata di Tanah Air.

"Jadi ini buka wisata syariah, bukan. Ini wisata halal yang tentu menghormati betul lokalitas, keunikan. Misalnya Bali. Bali itu semua ingin menikmati," katanya.

"Tapi berikan akses (di sana). Akses di mana pilihan-pilihan untuk menikmati kuliner halal, fashion muslim, kemudian menikmati fasilitas tempat ibadah yang gampang," lanjutnya.


Aksesibilitas yang dimaksud, kata Cak Imin, juga tidak meniadakan selera yang berbeda-beda maupun keberadaan kultur lokal masing-masing daerah Indonesia.

"Tetap harus wisata Indonesia menghargai pluralitas, menghargai keberbagaian selera, apalagi ke-khasan wilayah-wilayah wisata seperti Bali malah harus kita kembangkan," ungkapnya.

"Tetapi kita harus pintar-pintar promosi, seperti negera lain yang memberikan akses bagi wisatawan muslim mancanegara. Jadi bukan wisata syariah yang semua harus diseragamkan," lanjutnya.

Cak Imin mencontohkan, di Kota London, Inggris sangat mudah bagi wisatawan untuk menemukan masjid untuk beribadah maupun tempat makan yang halal.

Diberitakan sebelumnya, Cak Imin berjanji memajukan wisata halal di Indonesia jika terpilih dalam pemilihan presiden 2024 bersama capres Anies Baswedan.

Menurut dia, semestinya wisata halal di Indonesia bisa lebih berkembang karena merupakan negara dengan umat muslim terbanyak di dunia.

"Wisata halal kita masak kalah sama Malaysia yang jumlahnya sedikit. Insya Allah (jika) Anies-Muhaimin (Amin) menang, Indonesia akan menjadi wisata halal terbesar di dunia," ujar Cak Imin saat memberikan sambutan di acara haul Masyayikh Ke-21 dan Silaturrohim Nasional Alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Pasuruan, Jawa Timur.

"Mboten wonten malih (tidak ada lagi) wisata haram, wisata yang berbagai hal yang menghambat kekuatan ekonomi umat Islam dunia. Insya Allah Amin memang, Indonesia akan menjadi pusat budaya Islam terbesar terbanyak di dunia," tutur dia.

Cak Imin juga menyayangkan wisata halal Indonesia saat ini masih kalah dengan Malaysia.

Menurut dia, pemerintah Indonesia semestinya bertanggung jawab untuk mendorong wisata halal Indonesia menjadi lebih maju.

Editor: Dian Erika Nugraheny

Tag:  #klarifikasi #ucapannya #imin #wisata #haram #pariwisata #harus #hargai #pluralitas

KOMENTAR