Presiden Jokowi Dinilai Perlu Berikan Prabowo Ruang untuk Jalankan Masa Transisi Pemerintahan

    - Rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 akan segera diumumkan secara resmi oleh KPU RI. Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG) Arief Budiman menyampaikan, tahapan Pemilu akan memasuki penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum proses penetapan calon terpilih baik presiden maupun legislatif.   “Setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu, maka sesuai hasil perhitungan terakhir, Prabowo Subianto akan menjadi ‘apparent successful candidate’ atau kandidat terbilang sukses, istilah yang diperkenalkan di UU Transisi Kepresidenan Amerika Serikat tahun 2022. Sementara istilah ‘President-Elect’ atau Presiden Terpilih sesungguhnya baru bisa tersemat pada Prabowo Subianto kelak ketika KPU sudah menetapkan hasil resmi setelah gugatan MK tuntas hingga ia dilantik pada 20 Oktober 2024,” kata Arief Budiman kepada wartawan, Selasa (19/3).   Dalam kedudukan sebagai kandidat yang terbilang sukses, tambah Arief, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai Presiden mendatang dengan menyiapkanrancangan kebijakan di era kepemimpinannya. Serta membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.    “Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, dan Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, dan kontroversi lainnya yang menyelimuti Pemilu 2024 ini. Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap dan posisinya sebagai kandidat yang terbilang sukses untuk memimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jika dirinya menjadi presiden terpilih kelak,” ucap Arief.   Menurut Arief, proses transisi tidak bisa dianggap remeh untuk menunjukkan komitmennya memasukkan program unggulan Prabowo kedalam perhitungan RAPBN 2025. Terlebih, Prabowo merupakan bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi.   “Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," tegas Arief.   Transisi itu, lanjut Arief, bukan hanya sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah. Tetapi bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan, agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya ke depan.   “Disini pula ujian bagi seorang Joko Widodo, apakah dia mampu menepis segala tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak rela kehilangan kekuasaan setelah mencoba berbagai upaya politik baik untuk menunda pemilu atau memperpanjang periodisasi presiden. Joko Widodo perlu memberikan ruang luas bagi Prabowo, jika tidak maka bukan tidak mungkin Prabowo akan mengambil sikap diametral terhadap dirinya pasca 20 Oktober 2024,” tegas Arief.   Lebih lanjut, kata Arief, barisan pendukung Prabowo termasuk parpolnya, yakni Gerindra tentu bercita-cita untuk menjadi penentu arah bangsa dan pemerintahan di lima tahun ke depan.    “Mereka sudah memimpikan hal ini sejak 2009 saat Gerindra baru mampu meraup 26 kursi DPR RI. Jika Gerindra dan lingkaran Prabowo ‘menyerah’ begitu saja dengan pengaturan Joko Widodo dan hiruk-pikuk kepentingan koalisinya, maka hal ini akan menjadi catatan kekecewaan pertama bagi pemilih Prabowo,” pungkas Arief.   

Tag:  #presiden #jokowi #dinilai #perlu #berikan #prabowo #ruang #untuk #jalankan #masa #transisi #pemerintahan