Pertumbuhan Tak Cukup, Indonesia Butuh Ketahanan Wilayah

PEREKONOMIAN Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan pertama 2026. Angka kemiskinan pada September 2025 juga turun menjadi 8,25 persen.

Kedua indikator itu menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global.

Namun, pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya menjawab satu pertanyaan penting: seberapa kuat setiap wilayah di Indonesia menghadapi guncangan?

Pertanyaan itu relevan setelah World Economic Forum menerbitkan The Global Risks Report 2026.

Laporan tersebut menggambarkan dunia sedang memasuki “era kompetisi”, ketika perdagangan, teknologi, keuangan, sumber daya strategis, dan rantai pasok semakin sering digunakan sebagai instrumen perebutan pengaruh antarnegara.

Konfrontasi geoekonomi ditempatkan sebagai risiko paling berat dalam dua tahun mendatang, disusul misinformasi, polarisasi, cuaca ekstrem, konflik antarnegara, ketidakamanan siber, dan ketimpangan.

Dalam horizon sepuluh tahun, ancaman lingkungan kembali mendominasi, sementara dampak negatif kecerdasan buatan meningkat tajam.

Baca juga: Kedaulatan yang Disewakan Mingguan

Inti laporan itu bukan bahwa dunia menghadapi satu ancaman baru. Masalahnya, berbagai risiko dapat terjadi bersamaan dan saling memperkuat.

Konflik antarnegara mengganggu perdagangan dan energi. Gangguan rantai pasok meningkatkan biaya produksi serta distribusi.

Kenaikan harga menekan daya beli dan memperbesar ketimpangan. Pada saat yang sama, cuaca ekstrem mengganggu produksi pangan, merusak infrastruktur, dan mempersempit ruang fiskal.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan setiap wilayah tetap mampu menyediakan pangan, air, energi, pelayanan dasar, konektivitas, dan perlindungan sosial ketika guncangan datang.

Kebijakan Telah Tersedia

Pemerintah tidak memulai dari ruang kosong. RPJMN 2025-2029 telah memuat agenda ketahanan pangan dan energi, penguatan wilayah, pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, transformasi digital, serta peningkatan pelayanan dasar.

Indonesia juga telah memiliki Rencana Induk dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, portal InaRISK, serta Pooling Fund Bencana.

Pemerintah juga telah menerapkan penandaan anggaran iklim, membangun Satu Data Indonesia, mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyediakan berbagai instrumen transfer fiskal, serta menyiapkan Peta Jalan AI Nasional dan kerangka etika AI.

Karena itu, saran yang sekadar meminta pemerintah membuat peta risiko, membangun sistem data, mengatur AI, atau memasukkan perubahan iklim ke dalam perencanaan akan tertinggal dari perkembangan kebijakan.

Persoalan Indonesia bukan terutama ketiadaan instrumen, melainkan instrumen yang belum selalu bekerja sebagai satu sistem ketahanan wilayah.

Data tersedia, tetapi tersebar. Peta risiko belum selalu menentukan prioritas belanja.

Indikator belum otomatis mengubah keputusan anggaran, sedangkan pendanaan masih terpecah menurut sektor dan kewenangan.

Pekerjaan rumah berikutnya bukan menambah dokumen, lembaga, atau aplikasi baru, melainkan menghubungkan kebijakan yang telah tersedia dengan keputusan pembangunan yang nyata.

Stres Tes Ketangguhan Wilayah

Mengetahui bahwa suatu wilayah rawan banjir, kekeringan, longsor, atau gempa belum sama dengan mengetahui apakah wilayah tersebut mampu mempertahankan pelayanan dasarnya ketika beberapa gangguan terjadi bersamaan.

Kabupaten kepulauan, misalnya, mungkin tidak hanya menghadapi cuaca ekstrem.

Gelombang tinggi dapat menghentikan pelayaran, menunda pasokan pangan, menaikkan harga bahan bakar, serta mengganggu listrik dan komunikasi ketika kapasitas fiskal daerah terbatas.

Baca juga: Delapan Persen untuk Driver, 100 Persen untuk Masa Depan

Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan Stres Tes Ketangguhan Wilayah Berbasis Risiko Beruntun atau Cascading and Multi-Hazard Stress Testing dengan memanfaatkan data serta kelembagaan yang sudah tersedia.

Pendekatan ini menguji bagaimana satu guncangan menjalar melalui antardependensi infrastruktur kritis.

Listrik menopang distribusi air, fasilitas kesehatan, dan komunikasi; pelabuhan serta jalan menopang pangan, bahan bakar, dan obat; sedangkan kekeringan dapat sekaligus menekan pangan, air, dan energi.

Pangan, air, energi, transportasi, kesehatan, komunikasi digital, dan kapasitas fiskal daerah tidak dapat dinilai sebagai sektor yang berdiri sendiri.

Kegagalan satu layanan dapat menjalar menjadi krisis wilayah. Stres tes itu tidak boleh berhenti sebagai kajian akademik.

Ia dapat diposisikan sebagai instrumen pengendalian atau clearing house dalam Musrenbang, penyusunan RKPD, serta pembahasan KUA-PPAS.

Sebelum memperoleh prioritas pendanaan, program dan proyek strategis perlu diuji terhadap skenario ekstrem yang masih masuk akal: musim kering lebih panjang, pelabuhan utama berhenti beroperasi, atau listrik dan jaringan digital terganggu.

Pemerintah perlu mengetahui layanan yang berhenti dan lama cadangan pangan, air, obat, serta bahan bakar dapat bertahan.

Hasilnya tidak perlu melahirkan dokumen baru.

Temuannya cukup digunakan untuk mengoreksi prioritas program, lokasi proyek, standar desain, jalur alternatif, kapasitas cadangan, skema pembiayaan, dan pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah.

Dengan pendekatan itu, Musrenbang dan KUA-PPAS bukan hanya ruang menyaring usulan berdasarkan kesesuaian program serta ketersediaan anggaran, tetapi juga mekanisme memastikan belanja daerah memperkuat kesinambungan pelayanan ketika guncangan datang.

Pemerintah telah menempatkan swasembada dan ketahanan pangan sebagai agenda utama.

Cadangan pangan, bantuan pangan, operasi pasar, pembangunan irigasi, dan peningkatan produksi telah dijalankan.

Persoalannya, angka produksi nasional tidak selalu menggambarkan ketersediaan pangan pada tingkat wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pusat produksi dan konsumsi yang tersebar.

Gangguan pelabuhan, jalan, cuaca, kapal pengangkut, atau distribusi bahan bakar dapat menimbulkan kelangkaan meskipun stok nasional secara agregat tersedia.

Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Kemiskinan perdesaan pada September 2025 masih 10,72 persen, lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan sebesar 6,60 persen. Di wilayah kepulauan, perbatasan, pegunungan, dan Tanah Papua, masyarakat juga menghadapi biaya transportasi serta distribusi yang lebih tinggi.

Karena itu, tahap berikutnya dari kebijakan pangan bukan sekadar menambah produksi, melainkan memperkuat ketahanan sistem pangan antarwilayah.

Pemerintah telah memiliki data produksi, stok, harga, cuaca, transportasi, dan kerawanan pangan. Data itu perlu digabungkan menjadi dasar intervensi cepat.

Setiap wilayah defisit perlu memiliki ambang operasional yang jelas: kapan cadangan dilepas, kapan dukungan transportasi diberikan, kapan pasokan dialihkan dari wilayah surplus, dan berapa lama kebutuhan daerah dapat dipenuhi jika jalur utama terganggu.

Intervensi juga tidak dapat seragam. Beras tetap relevan sebagai instrumen stabilisasi nasional.

Namun, ketahanan pangan wilayah harus memanfaatkan sagu, umbi-umbian, jagung, ikan, dan komoditas lain sesuai ekologi serta kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.

Tujuan pembangunan berlaku nasional, tetapi cara mencapainya harus mengikuti karakter wilayah.

Jangan Membuat Indeks Baru

Indonesia tidak kekurangan indikator.

Pemerintah telah memiliki Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Risiko Bencana Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indikator ketahanan air dan energi, indeks SPBE, serta berbagai ukuran kapasitas fiskal dan pelayanan dasar.

Indeks komposit baru belum tentu memperbaiki keputusan dan dapat menambah beban pelaporan daerah.

Yang lebih dibutuhkan adalah dasbor keputusan berisi sejumlah kecil indikator yang sudah tersedia dan benar-benar menentukan tindakan.

BMKG memperkirakan 64,5 persen zona musim pada 2026 mengalami kondisi lebih kering daripada normal, sedangkan 57,2 persen wilayah mengalami musim kemarau lebih panjang.

Informasi itu seharusnya diterjemahkan ke dalam penyesuaian jadwal tanam, pengelolaan waduk, cadangan air, kesiapan menghadapi kebakaran, distribusi pangan, dan perlindungan petani.

Baca juga: Harga yang Harus Dibayar Saat Oposisi Semakin Hilang

Keberhasilan integrasi data tidak diukur dari jumlah aplikasi yang dihubungkan, tetapi dari seberapa cepat informasi menghasilkan keputusan.

Transfer ke daerah telah memperhitungkan kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan, karakteristik wilayah, dan pencapaian kinerja melalui berbagai instrumen. Reformasi karena itu tidak harus menciptakan jenis transfer baru.

Yang lebih mendesak adalah mempertajam hubungan antara transfer fiskal dan hasil ketahanan wilayah.

DAK bekerja melalui bidang-bidang sektoral yang tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas.

Namun, suatu wilayah dapat gagal bertahan ketika mata rantai antarsektor terputus.

Pelabuhan tidak banyak membantu ketika jalan penghubung rusak.

Produksi pertanian kehilangan manfaat tanpa gudang, pasar, dan transportasi. Puskesmas pun tidak berfungsi optimal tanpa listrik, air, obat, tenaga kesehatan, dan komunikasi.

Evaluasi transfer perlu melihat kesinambungan layanan dalam satu wilayah, bukan hanya penyelesaian keluaran pada setiap bidang.

Insentif Fiskal juga telah memberi penghargaan atas berbagai capaian daerah.

Pengembangannya dapat mempertajam ukuran yang konkret: berkurangnya waktu gangguan layanan, meningkatnya cadangan air dan pangan, terpeliharanya infrastruktur kritis, menurunnya kerugian akibat bencana, atau semakin cepatnya pemulihan pelayanan dasar.

Pengukurannya harus membandingkan daerah dalam kelompok kapasitas dan karakteristik yang setara.

Kabupaten kepulauan dengan biaya logistik tinggi tidak adil dinilai menggunakan ukuran yang sama seperti kota besar dengan infrastruktur matang.

Penandaan anggaran iklim merupakan kemajuan karena pemerintah dapat mengetahui belanja yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi.

Namun, penandaan hanya menunjukkan bahwa anggaran telah diklasifikasikan, bukan membuktikan bahwa belanja itu efektif mengurangi risiko.

Tahap berikutnya adalah mengevaluasi manfaatnya. Apakah rehabilitasi irigasi memperpanjang ketersediaan air pada musim kering? Apakah tanggul mengurangi penduduk terdampak banjir? Apakah infrastruktur tetap berfungsi ketika cuaca ekstrem terjadi?

Orientasi yang sama perlu diterapkan pada pembangunan infrastruktur.

Pemerintah tidak hanya menghitung panjang jalan, jumlah jembatan, kapasitas bendungan, atau fasilitas yang dibangun. Evaluasi harus melihat kontinuitas pelayanan.

Keberhasilan jalan di daerah terpencil bukan hanya ditandai konstruksi yang selesai, melainkan distribusi pangan, akses kesehatan, dan mobilitas penduduk yang tetap berjalan sepanjang tahun.

Agenda pemerintah bukan mengurangi pembangunan fisik, melainkan memastikan setiap investasi menghasilkan layanan yang lebih tahan terhadap gangguan.

Karena pemerintah sedang menyiapkan Peta Jalan AI Nasional dan kerangka etika AI, rekomendasi tidak lagi cukup berhenti pada permintaan untuk mengatur kecerdasan buatan.

Persoalan berikutnya adalah penerapannya dalam pelayanan publik.

AI dapat membantu penyaluran bantuan, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi.

Namun, kesalahan data atau algoritma dapat menyebabkan warga kehilangan layanan atau hak administratif.

Sistem dapat keliru menandai keluarga sebagai tidak layak menerima bantuan atau menghasilkan rekomendasi yang bias.

Untuk penggunaan berisiko tinggi, pemerintah perlu mewajibkan penilaian dampak algoritma, jejak audit, pengawasan manusia, perlindungan data, serta saluran bagi masyarakat untuk meminta penjelasan dan mengajukan keberatan.

Prinsipnya sederhana: keputusan yang memengaruhi hak warga tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin tanpa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Negara yang Antisipatif

The Global Risks Report 2026 mengingatkan bahwa ketahanan tidak lahir dari kemampuan menangani satu krisis secara terpisah, melainkan dari kemampuan melihat hubungan antarrisiko sebelum berkembang menjadi kegagalan sistemik.

Indonesia telah memiliki dokumen perencanaan, peta risiko, sistem data, instrumen fiskal, cadangan pangan, pembiayaan bencana, dan agenda transformasi digital.

Baca juga: Generasi Tanpa Monopoli Pengetahuan

Tantangannya bukan menyusun daftar kebijakan baru, tetapi membuat seluruh instrumen itu bekerja sebagai satu sistem pada tingkat wilayah.

Perencanaan harus menguji skenario guncangan. Data harus menghasilkan keputusan sebelum krisis.

Transfer fiskal harus memperkuat kesinambungan layanan. Anggaran iklim harus dinilai berdasarkan pengurangan risiko.

Infrastruktur harus diukur dari keandalannya. Penggunaan AI harus melindungi hak warga.

Pertumbuhan tetap diperlukan. Namun, pertumbuhan yang terkonsentrasi dan mudah terganggu tidak cukup menjamin keberlanjutan pembangunan.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, negara yang kuat bukan hanya negara yang tumbuh cepat.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan bahwa ketika guncangan datang, desa tetap memiliki pangan, kota tetap memperoleh air, fasilitas kesehatan tetap beroperasi,

jaringan komunikasi tetap tersambung, dan kelompok paling rentan tidak dibiarkan menanggung risiko sendirian.

Tag:  #pertumbuhan #cukup #indonesia #butuh #ketahanan #wilayah