Pembangunan 22 Kodam Baru Dikritik, KSAD: Mungkin Tidak Mengerti Kondisi di Kampung

- Wacana pembentukan 22 Kodam baru menuai kritik dari lembaga masyarakat sipil. Pembangunan ini dianggap tidak terlalu mendesak untuk dilakukan.   Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memahami kritik-kritik tersebut. Namun, kondisi yang terjadi di pelosok-pelosok tidak seperti yang dibayangkan oleh para kritikus tersebut.   "Kadang-kadang yang bisa bicara sampai ke media orang pengamat, kalau saya kunjungan ke daerah mereka pada minta. Jadi ada banyak tempat yang bahkan bilang 'Pak, kami siapkan lahannya, bapak tolong buatkan di sini Kodim Bataliyon, Koramil dan sebagainya'. Karena memang kehadiran kami diperlukan oleh mereka," kata Maruli kepada wartawan, Jumat (1/3).  

  Maruli mempersilakan publik untuk mengecek langsung ke pelosok nusantara agar mendengar langsung aspirasi dari rakyat. Bahkan terkadang teori yang diajarkan tidak melulu sesuai dengan realitas yang terjadi.   "Kan kalau orang yang menanggapi dari Jakarta enggak ngerti kampung, kita juga enggak salahkan, mungkin secara teori sekolahan bagaimana militer, gimana ini perbuatan yang tidak sesuai dengan yang didemokrasikan kami tampung dulu," jelasnya.   Maruli mengaku sudah banyak mengunjungi daerah dan mendengar langsung aspirasi dari rakyat. Sehingga pembentukan Kodam baru ini memang dibutuhkan.   Terlebih cakupan operasi Kodam sekarang terbilang sangat luas. Maruli mencontohkan Kodam di Kalimantan bisa membawahi 3 provinsi. Terkadang Pangdak untuk mengunjungi provinsi lain harus melakukan penerbangan yang tidak singkat.   "Karena mungkin orang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya jadi Pangdam di tiga provinsi di Kalimantan. Pindah provinsi aja harus (terbang) ke Jakarta dulu, itu kira-kira persoalannya," pungkasnya.  

  Sebelumnya, TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini, Kodam hanya berjumlah 15, nantinya Kodam akan ada di setiap provinsi Indonesia.   "Sesuai perintah dari Menhan, dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman saat menjabat KSAD di Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).   Dudung menuturkan, TNI AD telah mengusulkan penambahan Kodam ini kepada Panglima TNI. Selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Kementerian Keuangan.   "Kita menyesuaikan kalau dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C Kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A, semua bintang dua semua, sementara di tempat kami provinisi masih ada yang Kolonel, sehingga nanti seimbanglah," jelas Dudung.

Tag:  #pembangunan #kodam #baru #dikritik #ksad #mungkin #tidak #mengerti #kondisi #kampung