DPR Desak Pemerintah Selesaikan Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Sebelum Lebaran

Baca 10 detik

• Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak pemerintah menyelesaikan rehabilitasi sarana pendidikan terdampak bencana sebelum Idulfitri.
• Data Kemendikdasmen menunjukkan 4.852 sekolah terdampak, dengan 99 masih belajar di tenda darurat akibat kendala lahan.
• Kendala utama penyelesaian meliputi sinkronisasi data pusat dan daerah serta faktor cuaca buruk di lokasi perbaikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah agar proses rehabilitasi dan revitalisasi sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana segera dituntaskan.

Ia menargetkan seluruh perbaikan sekolah selesai sebelum hari raya Idulfitri atau Lebaran agar siswa tidak lagi belajar di tenda darurat.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tercatat sebanyak 4.852 sekolah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 99 sekolah dilaporkan masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda atau kelas darurat karena proses pembersihan lahan yang belum usai.

Sementara itu, 22 sekolah lainnya terpaksa menumpang di lokasi lain akibat bangunan sekolah hanyut dan memerlukan relokasi pascabencana di Sumatra.

Lalu menjelaskan bahwa kepastian target penyelesaian ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kementerian terkait dan Satgas Penanggulangan Bencana.

"Di Rakor terakhir bersama para menteri, Rakor Satgas, nah kami meminta agar sebelum Lebaran, proses rehabilitasi dan revitalisasi khususnya sarana dan prasarana pendidikan harus sudah tuntas. Itu kami meminta itu. Dan Kemendikdasmen siap untuk itu," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Namun, ia menggarisbawahi adanya sejumlah kendala dalam proses perbaikan, terutama terkait sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengungkapkan bahwa perencanaan yang telah disusun kerap tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana jumlah titik kerusakan sering kali membengkak dibandingkan laporan awal.

"Tinggal sekarang bagaimana pemerintah daerah bersama-sama untuk mensukseskan ini. Karena yang terjadi mohon maaf, perencanaan sudah ada, ternyata di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan. Data yang diterima misalnya masuk laporannya 100, ternyata di lapangan membengkak lebih dari 100. Nah ini, ini yang menjadi faktor kendala," jelasnya.

Selain persoalan data, faktor cuaca buruk seperti hujan serta kondisi lapangan yang berlumpur turut menghambat proses pembangunan kembali gedung sekolah.

Kendati demikian, Lalu Hadrian menegaskan tidak boleh ada alasan untuk menunda hak siswa memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.

"Tetapi kami minta apapun itu kendalanya, harus segera dituntaskan. Minimal sebelum Lebaran ini sudah bisa tuntas, khusus bidang pendidikan. Supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Hari ini betul misalnya sudah mulai aktif 100%, tapi aktifnya di tenda, bukan di sekolah," tegasnya.

Politisi tersebut juga meminta agar sekolah yang hancur atau hilang segera dibangun kembali, sementara sekolah dengan kerusakan ringan segera direvitalisasi.

Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal hasil kesepakatan Rakor agar seluruh proses dapat difinalisasi sebelum Lebaran.

"Tetapi itu sudah kami sepakati di Rakor kemarin dan semua sepakat yang hadir akan berupaya maksimal sebelum Lebaran sudah final, selesai, khusus bidang pendidikan," pungkasnya.

Tag:  #desak #pemerintah #selesaikan #perbaikan #sekolah #terdampak #bencana #sumatra #sebelum #lebaran