Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace, Apa yang Harus Diperjuangkan?

- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Hal ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (11/2/2026) lalu.

"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19," ujar Airlangga.

Agenda Prabowo bertandang ke negeri Paman Sam itu tidak hanya sebagai anggota dari Board of Peace, agenda lainnya seperti negosiasi tarif impor juga menjadi bagian acara.

Baca juga: KSAU Pakistan Bertemu Prabowo di Istana, Komitmen Perkuat Hubungan Dua Negara

Airlangga mengatakan, dalam kesempatan itu akan ada penandatanganan kesepakatan tarif resiprokal yang selama ini jadi alat Presiden AS untuk menekan negara-negara lain.

Airlangga mengatakan, Indonesia telah mendapat penurunan tarif impor dari AS dari 32 persen menjadi 19 persen.

Namun, ia enggan menjabarkan lebih lanjut, mengingat kesepakatan bisa saja berubah sebelum penandatanganan berlangsung.

Apa yang harus diperjuangkan?

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, setidaknya ada tiga poin penting yang harus diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dirinya dengan Donald Trump di Amerika Serikat.

Pertama, Prabowo perlu mendapat penegasan terkait mandat pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikirim ke Gaza, Palestina.

"Apakah untuk peacekeeping atau untuk tujuan lain?" kata Hikmahanto, kepada Kompas.com, Kamis (12/2/2026).

Menurut Hikmahanto, penegasan ini sangat penting karena Indonesia tidak bisa mengirim pasukan untuk kepentingan lain, selain menjaga perdamaian di Gaza.

Dia mengatakan, Prabowo harus meminta agar pasukan TNI di Gaza tidak terlibat dalam pelucutan senjata Hamas.

Baca juga: Lapak Pedagang di Pinggir Jalan Palmerah Ditertibkan Jelang Kunjungan Prabowo

"Karena ini bisa jadi reaksi negatif bagi rakyat Indonesia," imbuh dia.

Poin kedua, Prabowo juga harus meminta penegasan dari Donald Trump, apakah masuknya Israel dalam Board of Peace akan memberikan opsi two state solution atau solusi dua negara yang selama ini digaungkan Indonesia.

Penegasan ini dinilai penting, karena mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selalu menegaskan tak akan ada Palestina selama ia menjabat menjadi PM Israel.

Terakhir, penting agar Indonesia tidak membayar iuran dengan jumlah fantastis 1 miliar dollar AS untuk bergabung menjadi anggota permanen Board of Peace.

"Soal iuran, Presiden sebaiknya minta agar Indonesia tidak menjadi anggota permanen sehingga tidak membayar iuran," tutur dia.

Jaminan kemerdekaan Palestina

Aspirasi juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan rapat perdana Board of Peace.

Aspirasinya masih sama, yakni Prabowo harus bisa menjamin kemerdekaan Palestina dalam Board of Peace.

Selain itu, MUI menyoroti rencana pengiriman personel TNI untuk misi perlindungan di Gaza yang jumlahnya disebut berkisar 5.000–8.000 personel.

Sudarnoto menekankan, penugasan itu harus murni untuk melindungi warga sipil dan tidak berbenturan dengan kelompok Palestina.

Baca juga: Anggota DPR Ingatkan TNI: Misi ke Gaza untuk Kemanusiaan, Bukan Tempur

“Jika benar-benar dikirim, posisi TNI harus netral dan tidak tersubordinasi oleh skema pihak lain. Jangan sampai justru berbenturan dengan pejuang Palestina,” ujar dia, kepada Kompas.com, Kamis.

Ia mengingatkan agar keterlibatan tidak masuk dalam skema “international stabilization force” yang berpotensi membuat posisi pasukan Indonesia berada di bawah agenda kekuatan tertentu.

MUI juga menilai, ukuran keberhasilan dan tenggat program BoP yang belum jelas memberikan peluang manuver Prabowo untuk menegaskan kembali kemerdekaan terhadap Palestina.

6 Tausiyah MUI untuk Prabowo

Selain itu, ada enam tausiah MUI untuk Presiden Prabowo dalam menyikapi Board of Peace yang dikeluarkan dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2026.

Pertama, meminta Prabowo mendesak Board of Peace menekan Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Kedua, Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina.

Baca juga: Komisi I DPR Yakin Pengiriman TNI ke Gaza untuk Jaga Stabilitas, Bukan Bertempur

Ketiga, prinsip solusi dua negara harus menjadi subyek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten.

Keempat, pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace.

Kelima, kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dijadikan alat pemukul Hamas dan gerakan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.

Terakhir, Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Tag:  #prabowo #akan #hadiri #rapat #perdana #board #peace #yang #harus #diperjuangkan