Soroti Kebocoran di Bea Cukai, Thony Saut Situmorang Singgung Indeks Persepsi Korupsi

Baca 10 detik

Thony Saut Situmorang menyoroti dugaan korupsi dan kebocoran negara di Bea Cukai dalam podcast pada 12 Februari 2026.
Ia menekankan solusi meliputi penguatan integritas, pengawasan detail, dan pemanfaatan teknologi seperti blockchain di Bea Cukai.
Saut juga menyinggung lemahnya pengawasan internal serta tanggung jawab pemimpin terhadap posisi IPK Indonesia yang rendah.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015–2019, Thony Saut Situmorang, menyoroti dugaan kebocoran penerimaan negara dan praktik korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal itu ia sampaikan dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Kamis (12/2/2026), dengan menekankan pentingnya penguatan integritas, pengawasan detail di lapangan, serta pemanfaatan teknologi untuk menutup celah korupsi di Bea Cukai.

“Saya pikir karena ini adalah pendapatan negara dan ini merupakan satu cara bagaimana kita menegakkan kan cukai dan pajak ini kan gambaran dari banyak hal. Kedisiplinan nasional, cinta tanah air, pembangun Indonesia, sustainability,” ujar Saut, dikutip pada Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, pembenahan Bea Cukai harus dimulai dari penguatan integritas dan pengawasan detail di lapangan.

Saut mendorong pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meminimalisir celah permainan dalam ekspor-impor karena seluruh rantai distribusi dapat ditelusuri secara transparan.

Ia juga menyoroti perlunya menelusuri kendala kapal bersandar dan antrean kontainer di pelabuhan.

“Detail-detail itu antum harus masuk Bro. Kalau gak you lose your gun, you're gone,” tegasnya.

Selain itu, Saut juga menyinggung lemahnya pengawasan internal dan potensi permainan kelompok dalam institusi. Ia menyebut korupsi kerap dibangun atas dasar kepercayaan antarkelompok, baik sesama angkatan maupun latar belakang tertentu.

Ketika ditanya soal estimasi kebocoran penerimaan negara dari praktik di Bea Cukai, Saut tidak menyebutkan angka pasti. Namun, ia mengaitkannya dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 34.

“Indeks persepsi korupsi kita hari ini 34 sekelas Nepal kan, fix sekelas Nepal. … Jadi angka kita 34, 70 itu gone. Hilang,” katanya.

Ia memperingatkan, jika hanya fokus pada persoalan di permukaan, IPK Indonesia berpotensi terus menurun.

“Kalau Prabowo hanya bicara sesuatu yang di permukaan tahun depan indeks persepsi korupsi kita bukan naik, turun ke 30. Jadi 70% lo hilang sebenarnya,” ujarnya.

Dalam perbincangan tersebut, Saut juga menyinggung tanggung jawab pemimpin negara. Ia menilai tidak mungkin Presiden dan jajaran terkait tidak mengetahui persoalan yang terjadi di Bea Cukai selama bertahun-tahun.

“Apakah Jokowi tahu? Apakah Sri Mulyani tahu? Salah besar kalau dia gak tahu 10 tahun Bro. Salah besar dan kita ada di situ,” ucapnya.

Saut turut mengungkap adanya kasus dengan nilai setoran bulanan yang besar.

“Bang ini satu kasus ya Blu-ray ini ya itu setoran bulanannya 7 M loh. Gede banget,” katanya.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas melalui penguatan instrumen hukum.

“Jadi kebijakan utama itu adalah pedang pemberantasan korupsi yang saya bilang di bawah Presiden itu itu di pedang kalau hanya dipegang begini aja gak takut orang. Itu memang harus ditebas. Even you punya teman sendiri. Caranya dengan tadi itu mengembalikan Undang-Undang KPK,” ujar Saut.

Selain pembenahan pemasukan negara melalui Bea Cukai, Saut juga menekankan pentingnya pengawasan pada sisi pengeluaran serta penguatan sektor produksi nasional agar tidak terjebak pada ekonomi berbasis konsumsi.

Sebagai informasi, dalam podcast tersebut juga disampaikan bahwa tim penyidik KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 17 orang dalam kasus dugaan suap importasi barang di kepabeanan.

Nilai uang yang disita mencapai Rp40,5 miliar dan enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, satu di antaranya pejabat Bea dan Cukai.

Saut menegaskan, institusi Bea Cukai tetap diperlukan sebagai garda terdepan pengawasan pintu masuk negara. Namun, lembaga tersebut harus dibenahi secara menyeluruh agar mampu mendorong peningkatan integritas dan memperbaiki posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi global.

Reporter: Dinda Pramesti K