Ketika Politik Luar Negeri Hanya Mengejar Lampu Sorot

JANUARI 2026, di kota tertinggi di Eropa, Davos, Swiss, di tengah riuhnya Forum Ekonomi Dunia oleh kaum elite global, Presiden Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán untuk meresmikan entitas baru bernama Board of Peace (BoP).

Bagi sebagian pihak, momen ini boleh jadi dianggap sebagai pencapaian gemilang, potret global Ibu Pertiwi yang menegaskan bahwa Indonesia akhirnya bisa “satu ring satu pergaulan” dengan para penguasa dunia.

Namun, tidak sedikit yang justru mempertanyakannya, bahkan menganggapnya sebagai lonceng peringatan keras bagi fondasi politik luar negeri "Bebas Aktif" yang selama ini menjadi roh dari diplomasi luar negeri Republik Indonesia.

Dan saya termasuk pihak yang terakhir ini. Pasalnya, sejak Prabowo Subianto menjadi presiden dan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, arah diplomasi nasional memang mulai bergerak agak menjauh dari marwah politik luar negeri Indonesia.

Pergeseran tersebut terasa memuncak pada langkah strategis yang diambil Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.

Padahal, pada pidato perdananya di hadapan Forum PBB tahun lalu, Prabowo justru sangat memprioritaskan PBB sebagai satu-satunya lembaga multinasional untuk menegakkan perdamaian dunia, termasuk saat Prabowo mengaitkannya dengan situasi di Gaza, Palestina kala itu.

Baca juga: Geopolitik dan Politik Bebas Aktif di Dunia Tanpa Penolong

Sementara di sisi lain, dari sisi desain, BoP sejatinya adalah entitas "bayangan" yang secara terang-terangan menantang supremasi dan relevansi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan struktur yang sangat eksklusif dan mekanisme pengambilan keputusan yang berpusat pada tokoh-tokoh kuat tertentu, dewan ini adalah instrumen hegemonik baru yang dibungkus dengan label kemanusiaan.

Sehingga, saat Indonesia memutuskan untuk melompat masuk ke dalam skema unilateral semacam ini, pemerintah sebenarnya sedang melakukan delegitimasi terhadap tatanan dunia yang berbasis aturan (rules-based order), yang notabene diwakili oleh PBB.

Pemerintah seolah membenarkan narasi bahwa ketertiban dunia bisa "diatur" oleh segelintir orang kuat di luar sistem hukum internasional yang sah dan sudah berlaku lama.

Diakui atau tidak, ini bukan lagi diplomasi bebas aktif dalam rangka mencari keseimbangan khas politik luar negeri Indonesia selama ini, tapi bentuk diplomasi akomodatif yang sangat berisiko menyeret Indonesia ke dalam pusaran polarisasi secara global.

Kekhawatiran semakin menebal jika kita melihat ke dapur birokrasi di Pejambon, yaitu Kementerian Luar Negeri RI. Muncul fenomena yang oleh banyak pengamat disebut sebagai "Diplomasi Komando".

Penunjukan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri sejak awal memang mengundang banyak tanya di kalangan diplomat karier.

Persoalannya bukan sekadar pada kapasitas pribadinya, tapi pada bagaimana posisi Menteri Luar Negeri kini justru diletakkan dalam struktur kekuasaan.

Walhasil, Menteri Sugiono lebih terlihat sebagai seorang operator visi tunggal ketimbang seorang arsitek kebijakan luar negeri yang independen.

Tradisi diplomasi Indonesia yang biasanya sangat teknokratis, berbasis pada kajian strategis yang berlapis, dan mengedepankan kehati-hatian, kini perlahan tergerus oleh gaya kepemimpinan yang sangat personalistik.

Dalam model diplomasi komando ini, kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi lahir dari perdebatan panjang di ruang-ruang rapat kementerian yang penuh dengan data, tapi lebih banyak ditentukan di meja makan atau pertemuan pribadi antar-pemimpin dunia.

Tentu dampaknya cukup fatal bagi kesehatan birokrasi politik luar negeri Indonesia. Diplomasi pada akhirnya kehilangan mekanisme check and balance.

Ketika kementerian hanya berfungsi sebagai sekretariat administratif untuk stempel keputusan presiden, maka arah bangsa ini dalam pergaulan internasional akan menjadi sangat bergantung pada selera personal dan intuisi sang nakhoda.

Padahal, intuisi seorang pemimpin, betapapun hebatnya, tidak akan pernah bisa menggantikan kedalaman analisis institusional dalam menghadapi kompleksitas geopolitik global yang kian hari justru semakin tak menentu.

Apalagi kalau kita mulai bicara soal harga yang harus dibayar dari pragmatisme semacam ini. Indonesia dikabarkan telah berkomitmen untuk menyetor iuran keanggotaan ke dalam dana operasional BoP dengan angka yang sangat boombastis.

Baca juga: Board of Peace: Antara Mimbar Ulama dan Meja Diplomasi (Bagian I)

Komitmen sebesar satu miliaran dolar AS atau setara dengan belasan triliun rupiah adalah pengeluaran yang sangat luar biasa besar untuk "janji" perdamaian di saat kondisi fiskal nasional yang juga sedang morat-marit.

Secara matematis dan etis, jumlah ini setara dengan miliaran porsi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji politik utama pemerintah saat ini kepada rakyat kecil.

Di sinilah letak ironinya, di saat pemerintah berargumen bahwa ruang fiskal kita terbatas untuk subsidi energi atau pendidikan, pemerintah justru rela menggelontorkan dana jumbo demi mendapatkan "tiket masuk" ke klub elite bentukan Presiden Donald Trump.

Padahal, jika dikaji secara jujur dan mendalam, diplomasi transaksional semacam ini sering kali berakhir sebagai investasi bodong bagi negara berkembang.

Mengharap proteksi politik atau aliran investasi dari pemimpin dunia yang memiliki rekam jejak sangat proteksionis berpotensi berakhir menjadi perjudian besar bagi APBN Indonesia.

Sejarah telah mengajarkan bahwa loyalitas dalam politik transaksional hanya bertahan selama kepentingan materiil terpenuhi.

Begitu angin politik di Washington atau Budapest berubah, Indonesia bisa saja ditinggalkan sendirian setelah kehilangan sumber daya finansial yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan atau infrastruktur desa-desa di pelosok Nusantara.

Selain masalah anggaran, ada gejala "Diplomasi FOMO" (Fear of Missing Out) yang terasa dalam setahun terakhir.

Pemerintahan saat ini tampak memiliki ambisi yang meledak-ledak untuk hadir di setiap panggung elite global, mulai dari Davos, G20, hingga pertemuan-pertemuan eksklusif lainnya, hanya demi menunjukkan bahwa "Indonesia telah kembali" ke panggung utama.

Namun, kehadiran yang masif tersebut sering kali minim visi substansial. Indonesia ibarat sibuk bersolek di panggung-panggung nan jauh, tapi secara tragis melupakan halaman rumah kita sendiri, yakni ASEAN.

Di era Presiden Soeharto, kita adalah sesepuh dan berpengaruh di kawasan ASEAN. Di bawah gaya kepemimpinan yang cenderung globalistik ini, ASEAN seolah menjadi anak tiri yang terlupakan dalam narasi besar luar negeri nasional.

Indonesia jarang sekali mengambil inisiatif kepemimpinan riil dalam menyelesaikan krisis regional yang mendesak, seperti isu Myanmar yang berkepanjangan, Thailand vs Kamboja, atau ketegangan yang kian memanas di Laut Natuna Utara.

Energi diplomatik Indonesia terlalu banyak terserap untuk mengejar legitimasi di tingkat global dan masuk dalam lingkaran "politik orang besar" (Great Power Politics).

Akibatnya, sentralitas ASEAN yang selama ini menjadi pilar utama stabilitas kawasan terancam terabaikan karena Indonesia, sebagai saudara tertua di kawasan, lebih memilih untuk ‘berdansa’ dengan para raksasa daripada merangkul tetangga-tetangganya sendiri.

Kritik ini sebenarnya langsung menyangkut pada aspek moralitas internasional dan identitas bangsa. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai suara jernih dan objektif bagi kemerdekaan Palestina dan penentang segala bentuk kolonialisme.

Namun, dengan merapat secara intim pada blok yang dipimpin oleh figur-figur yang sering kali mengabaikan konsensus internasional terkait hak asasi manusia, Indonesia berisiko kehilangan statusnya sebagai "pemimpin moral" bagi negara-negara berkembang (Global South).

Baca juga: Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden

Sulit bagi Indonesia untuk tetap konsisten menyuarakan keadilan internasional jika kedua kaki menginjak skema yang secara struktural justru meminggirkan aspirasi bangsa-bangsa yang tidak memiliki kekuatan militer atau finansial besar.

Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa berpura-pura menjadi juru damai jika pemerintah sendiri berdiri di atas panggung yang didirikan untuk kepentingan satu blok kekuatan saja.

Selain itu, gaya diplomasi yang terlalu mengandalkan kedekatan personal antarpemimpin punya kelemahan yang cukup fatal, yakni cenderung mengabaikan fakta bahwa politik dalam negeri negara lain bisa berubah sewaktu-waktu.

Artinya, bergantung pada hubungan baik dengan Trump atau Orbán akan menjadi langkah yang rapuh.

Padahal, diplomasi yang kuat dan matang seharusnya dibangun di atas fondasi kerja sama antar-institusi dan kesamaan kepentingan nasional yang permanen, bukan sekadar chemistry antara dua atau tiga orang pemimpin yang kebetulan sedang berkuasa.

Jika tumpuan diplomasi Indonesia hanya pada kedekatan personal, ketika terjadi pergantian kekuasaan di negara mitra, seluruh bangunan kerja sama yang telah dibangun dengan biaya mahal itu bisa runtuh dalam sekejap.

Karena itulah, menurut hemat saya, politik luar negeri Indonesia saat ini justru berada di persimpangan jalan yang cukup mengkhawatirkan.

Transformasi dari diplomasi yang berbasis nilai dan hukum internasional menjadi diplomasi yang bersifat transaksional dan personalistik adalah kemunduran yang bisa merusak citra jangka panjang Indonesia di mata dunia.

Perlu diingat bahwa politik luar negeri bukanlah hobi pribadi seorang presiden atau ajang untuk memuaskan ambisi eksistensial di panggung global.

Politik luar negeri seharusnya menjadi “instrumen suci” untuk mencapai kepentingan nasional yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat di satu sisi dan selaras dengan mandat konstitusi di sisi lain.

Diplomasi "gerak cepat" dan "komando" memang terlihat gagah dan sangat mengesankan di layar kaca maupun di media sosial.

Namun, tanpa rem institusional dan kompas nilai yang jelas, diplomasi justru berpotensi membuat kapal besar bernama Indonesia terombang-ambing sebagai bidak tak berdaya dalam permainan catur negara-negara adidaya.

Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak membiarkan marwah politik luar negeri Indonesia digadaikan demi pengakuan transaksional sesaat dari para pemimpin dunia.

Pendeknya, pemerintah perlu mendengarkan kritik-kritik yang muncul dan menjadikannya sebagai bahan refleksi.

Karena sepanjang pengamatan saya, semua kritik yang muncul terkait dengan politik luar negeri Indonesia semata-mata untuk menjaga kehormatan bangsa di panggung regional dan global.

Selama ini politik luar negeri dan diplomasi Indonesia sangat menghargai kepakaran para diplomat karier dan tidak pernah menukar prinsip-prinsip konstitusional demi kursi di meja makan para raksasa global.

Hasilnya, Indonesia terbukti sangat dihargai sebagai salah satu negara sentral di komunitas negara-negara selatan.

Di sisi lain, rakyat Indonesia pun berhak mendapatkan kebijakan luar negeri yang tidak hanya membuat presidennya terlihat hebat di Davos, tetapi juga yang benar-benar memberikan rasa aman, ikut meningkatkan martabat warga, dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara di tanah air.

Jangan sampai demi mengejar bayang-bayang kejayaan di panggung internasional, Indonesia justru kehilangan jati diri dan marwah sebagai bangsa yang selama ini selalu terdepan dalam memperjuangkan prinsip keadilan internasional di dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Tag:  #ketika #politik #luar #negeri #hanya #mengejar #lampu #sorot