Jokowi, Prabowo, dan Politik Isyarat 2029

HAMPIR sepekan terakhir, ruang publik diwarnai pidato-pidato politik yang secara sepintas terdengar normatif, tetapi sesungguhnya sarat isyarat kekuasaan.

Pernyataan Joko Widodo di Rakernas PSI dan pidato Presiden Prabowo Subianto di forum pemerintah pusat dan daerah tidak berdiri sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai rangkaian komunikasi politik yang mulai menata arah kontestasi 2029.

Pidato dalam dunia politik adalah hal biasa. Namun di politik pula, setiap kata dan tindakan memiliki konteks dan makna.

Lantas, apakah rangkaian pidato ini masih dapat dibaca sebagai ekspresi politik biasa, atau justru menandai bahwa arah kompetisi 2029 mulai dikunci melalui bahasa yang tampak tenang?

Perubahan gestur politik Jokowi

Pidato Jokowi di Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar sangat menyita perhatian. Di hadapan kader partai, Jokowi menyatakan siap bekerja “mati-matian” dan berkeliling seluruh provinsi di Indonesia demi memenangkan PSI pada Pemilu 2029.

Baca juga: Di Balik Kalimat Berjuang Mati-matian Jokowi di Rakernas PSI 2026

Nada pidato sangat menggebu, penuh dorongan emosional, dan terasa berbeda dari citra Jokowi yang selama ini dikenal sederhana, apa adanya, serta relatif menahan diri dalam komunikasi politik.

Perubahan gaya ini tidak bisa dilepaskan dari posisi Jokowi saat ini. Ia tidak lagi menjabat presiden, tetapi pengaruh simboliknya masih relatif kuat.

Dalam politik, fase pascakekuasaan kerap mendorong figur publik menggunakan bahasa yang lebih ekspresif karena instrumen formal telah berkurang.

Karena itu, pidato Jokowi tidak lagi sekadar dukungan personal, melainkan sinyal politik yang dibaca luas oleh elite dan publik.

Pidato tersebut dapat dibaca setidaknya dalam dua lapis makna. Pertama, Jokowi tampak menyerap suasana kebatinan PSI.

Sebagai partai yang belum berhasil menembus parlemen, PSI membutuhkan dorongan simbolik untuk menjaga moral, soliditas, dan keyakinan kolektif.

Dalam konteks ini, Jokowi tampil sebagai figur yang merepresentasikan harapan dan optimisme partai.

Namun, pembacaan kedua lebih bersifat strategis. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PSI gagal melampaui ambang batas parlemen, bahkan ketika Jokowi masih menjabat presiden.

Kini, tanpa kekuasaan formal, tantangannya jelas lebih besar. PSI akan sangat bergantung pada figur pimpinan partai, jejaring relawan, dan sumber daya finansial.

Dalam situasi seperti ini, komunikasi simbolik menjadi instrumen penting untuk menutup kelemahan struktural.

Di sinilah pepatah Sun Tzu menjadi relevan: Tampillah lemah ketika Anda kuat, dan tampillah kuat ketika Anda lemah.

Dalam politik modern, prinsip ini bukan sekadar soal tipu daya, melainkan strategi pengelolaan persepsi.

Ketika posisi objektif tidak sepenuhnya menguntungkan, penampilan kekuatan simbolik berfungsi menjaga daya tawar dan menunda pengakuan atas keterbatasan. Bukankah dunia politik lebih banyak berkaitan dengan permainan persepsi?

Dalam politik, klarifikasi jarang bersifat netral. Langkah Jokowi dapat ditafsirkan setidaknya dalam dua kepentingan.

Pertama, menjaga posisi Gibran Rakabuming Raka tetap aman hingga 2029, bahkan membuka peluang keberlanjutan hingga 2034.

Dengan mengikat Gibran sejak dini dalam narasi dua periode, ruang bagi skenario alternatif dipersempit.

Kedua, dengan Gibran tetap berada dalam orbit kekuasaan, Jokowi mempertahankan jembatan simbolik dan politik dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konfigurasi ini, konsolidasi relawan dan pembesaran PSI menjadi lebih mudah dilakukan.

Baca juga: Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode: Kunci Pilpres 2029 Lebih Awal

Pidato Prabowo dan Logika Sistem Politik

Dua hari setelah pidato Jokowi, Presiden Prabowo Subianto berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul. Pesannya terdengar tenang dan terukur.

Kritik, kata Prabowo, adalah bagian dari demokrasi. Namun, persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan. Ketidaksetujuan, jika ingin diuji, disalurkan melalui Pemilu 2029.

Pidato ini tampak normatif, tetapi justru di situlah daya politiknya bekerja. Dalam perspektif Niklas Luhmann, sistem politik bertahan bukan dengan meniadakan konflik, melainkan dengan mengelolanya melalui komunikasi.

Konflik diakui sebagai bagian dari demokrasi, tetapi diarahkan ke mekanisme yang sah agar tidak meluber menjadi krisis sosial. Dengan menunjuk pemilu sebagai arena uji kekuasaan, Prabowo sedang menata batas konflik secara institusional.

Seruan menjaga persatuan bangsa berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi. Ia bukan sekadar nasihat moral, melainkan upaya memastikan konflik politik tetap berada di ranah politik.

Dalam bahasa Luhmann, inilah cara sistem menjaga keberlanjutannya melalui komunikasi yang terkontrol dan dapat diprediksi.

Pidato Prabowo juga dapat dibaca sebagai kuasi-deklarasi. Ia belum menyebut pencalonan, tetapi telah menetapkan arena, waktu, dan logika pertarungan.

Kritik boleh, oposisi sah, dan ketidaksukaan pada figur tertentu dipersilakan. Namun, semuanya diuji melalui prosedur elektoral.

Dengan cara ini, Prabowo menampilkan diri bukan sebagai penggerak mobilisasi emosional, melainkan sebagai penjaga arena demokrasi.

Jika pidato Jokowi bekerja melalui energi simbolik dan dorongan mobilisasi, pidato Prabowo bekerja melalui penertiban arena dan peneguhan prosedur. Dua gaya komunikasi ini berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk horizon politik menuju 2029.

Kuasi-Deklarasi sebagai Narasi Politik

Walter Fisher, melalui konsep Narrative Paradigm, mengingatkan bahwa politik bekerja sebagai cerita. Pesan akan efektif jika memiliki koherensi dan fidelity—kesetiaan naratif, yakni kesesuaian cerita dengan pengalaman dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pidato Prabowo memiliki koherensi yang jelas dan fidelity yang kuat karena selaras dengan pengalaman kolektif Indonesia: perbedaan disalurkan melalui pemilu, stabilitas dijaga melalui prosedur.

Baca juga: Negara Sibuk Memberi Makan, tapi Lalai Menjamin Pendidikan

Pada titik ini, pidato Presiden Prabowo justru menunjukkan upaya sadar untuk menempatkan kompetisi politik kembali ke koridor prosedural.

Dengan menegaskan pemilu sebagai arena sah, ia tidak menutup kritik, tetapi memberinya kanal institusional yang jelas. Sikap ini patut dibaca sebagai komitmen pada stabilitas demokrasi di tengah iklim politik yang mudah memanas.

Sebaliknya, langkah Jokowi di Rakernas PSI menyisakan pertanyaan normatif. Keterlibatan politik tentu sah dalam demokrasi. Namun, semakin kuat gestur politik seorang mantan presiden, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga jarak agar proses demokrasi tidak terasa ditata terlalu dini.

Pidato Jokowi menambah lapisan emosional dalam narasi besar, sekaligus memperluas tafsir publik tentang batas dukungan politik dan upaya memengaruhi kompetisi sejak dini.

Dominasi seorang mantan presiden dalam politik praktis wajar memunculkan tuntutan kejelasan posisi dan jarak.

Situasi berbeda jika ia menjabat ketua umum partai, karena legitimasi formal memberi dasar sah untuk menyampaikan pandangan politik tanpa embel embel “mantan presiden.”

Pada akhirnya, politik isyarat menuju 2029 memperlihatkan dua pendekatan kekuasaan. Prabowo memilih bahasa peneguhan prosedur dan stabilitas arena. Jokowi menampilkan politik mobilisasi dengan energi simbolik yang kuat.

Keduanya sah secara politik, tetapi implikasinya berbeda. Tantangan demokrasi ke depan bukan hanya soal siapa yang akan menang, melainkan bagaimana kekuasaan—baik yang sedang berjalan maupun yang telah berlalu—bersedia menjaga jarak yang sehat agar ruang kompetisi tetap terbuka dan dipercaya publik.

Tag:  #jokowi #prabowo #politik #isyarat #2029