Melihat Board of Peace dari Sudut Pandang Orang Palestina

Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menjadi sorotan, khususnya di Tanah Air setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung di dalamnya.

Ada beragam tanggapan dari para ahli geopolitik dan hubungan internasional, baik dari sisi positif, maupun dari sisi negatifnya.

Dewan Perdamaian yang bertujuan menyelesaikan konflik Gaza itu dipercaya sebagai salah satu solusi dari sekian banyak solusi yang tidak bisa dijalankan hingga saat ini.

Konflik Gaza, atau tepatnya Palestina dan Israel berjalan alot puluhan tahun.

Penyerangan terbesar abad ini adalah yang dilakukan Israel di wilayah Palestina di Gaza yang menewaskan lebih dari 70.000 warga Gaza.

Baca juga: Purbaya soal Iuran Dewan Perdamaian: Saya Pikir Sebagian Besar dari APBN

Serangan yang bermula pada Oktober 2023 tersebut seperti tak berkesudahan, sebelum lahir resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 2803 sebagai babak baru gencatan senjata antara faksi pejuang Palestina, Hamas dengan Israel di Jalur Gaza.

Namun resolusi PBB ternyata tak bisa menghilangkan secara permanen kebrutalan Israel.

Dalam 24 jam terakhir, dua orang warga sipil Gaza dikabarkan tewas dan sembilan lainnya luka-luka akibat dibredel tentara Israel.

Dilansir dari Antaranews.com, sejak lahirnya resolusi PBB 11 Oktober 2025, jumlah korban tewas mencapai 488 orang.

Dalam resolusi tersebut, Presiden AS Donald Trump hadir, dia mengusulkan 20 langkah untuk rekonstruksi Gaza, salah satunya menginginkan pembangunan kembali untuk kepentingan Gaza.

Baca juga: Kritik Hikmahanto hingga Dino Patti Djalal soal Dewan Perdamaian Trump

Pembentukan BOP

Pada 22 Januari 2026, Donald Trump resmi membuka founding members untuk Board of Peace, di Davos, Swiss.

Salah satu founding members yang ikut menandatangani adalah Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace adalah kelanjutan perjuangan resolusi PBB.

Dia menyebut, BOP sebagai upaya dan langkah strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Sugiono menambahkan, pembentukan BOP diharapkan segera berdampak pada situasi kemanusiaan di Gaza.

Ia menyebutkan, dalam waktu satu pekan setelah BOP terbentuk, perbatasan Rafah ditargetkan dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan.

Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Apa Tujuannya?

Selain itu, ia menyampaikan rencana pembentukan International Stabilization Force sebagai bagian dari tahapan proses yang dijalankan guna mencapai perdamaian di Gaza.

“Sekali lagi, bagi kita Solusi Dua Negara yang riil itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan,” ucap dia.

“Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini, yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut,” tambahnya.

Warga Palestina Berharap Pada Negara-Negara Pendukung di BOP

Di tengah kontroversi iuran 1 miliar dollar AS, dan kontroversi Trump dengan kebijakan geopolitiknya, langkah Indonesia ini diapresiasi dan menjadi harapan baru warga Gaza.

Direktur Lembaga Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YSPS) yang juga merupakan warga Palestina, Ahed Abu Al Atta mengatakan, ia sangat berterima kasih kepada komitmen Presiden Prabowo yang memberikan banyak bantuan kepada Palestina.

Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Trump, Komisi I: Kita Serahkan ke Pemerintah

Ahed mengatakan, di tengah kontroversi Board of Peace, ada sebuah fakta bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa impoten terhadap masalah Palestina.

"Jika kita menengok sejarah PBB, mereka telah mengeluarkan hampir 150 resolusi yang berkaitan dengan masalah Palestina," ucapnya dalam acara dialog Maarif Institute, Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Rabu (29/1/2026).

Namun resolusi tersebut hanya besar dari sisi kuantitas, sedangkan kualitasnya jauh dari kata ideal.

Ahed mempertanyakan, dari ratusan resolusi, berapa yang telah dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Israel dan Amerika Serikat di dalamnya.

"Kita hampir bisa mengatakan jumlahnya sangat sedikit; Dewan Keamanan PBB tidak mampu melaksanakan resolusi-resolusi tersebut," ucapnya.

Kemunculan Board of Peace tentu bukan hal yang sepenuhnya baik untuk Gaza.

Baca juga: Indonesia Ikut Iuran Dewan Perdamaian Trump, Komisi I: Kita Serahkan ke Pemerintah

Karena Ahed yakin, Donald Trump pasti akan berpihak pada Israel.

Hal ini terbukti, kata Ahed, pada periode pertama menjabat Presiden AS, Donald Trump memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel ke Yerusalem dan menganggap wilayah Palestina tersebut sebagai milik Israel.

Sebab itulah, Ahed sebagai warga Palestina menitipkan pesan kepada Indonesia dan negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace untuk menjaga asa kemerdekaan Palestina.

Dia ingin agar negara-negara pendukung Palestina dalam BOP menegaskan kembali agar Dewan Perdamaian menjamin tak ada lagi pembantaian yang dilakukan Israel.

"Saya meyakini akan ada rasa malu yang sangat berat di hadapan Dewan Perdamaian, khususnya bagi negara-negara Islam yang berpartisipasi dalam dewan ini: Turki, Indonesia, Qatar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Mesir, dan negara lainnya, jika mereka tidak mampu mencegah pendudukan Israel melakukan genosida ini," tandasnya.

Tag:  #melihat #board #peace #dari #sudut #pandang #orang #palestina