Pidato Tahunan Menlu 2026: Payung Retoris atau Strategi Nyata?

PIDATO Tahunan Menteri Luar Negeri 2026 disampaikan pada saat dunia tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang keteraturan yang relatif stabil. Ketegangan geopolitik tidak lagi hadir sebagai gangguan sesekali, melainkan sebagai kondisi struktural.

Perang tidak selalu diumumkan, sanksi tidak selalu dilembagakan, dan tekanan tidak selalu diberi nama.

Dalam konteks inilah pemerintah mencoba merumuskan ulang cara Indonesia membaca dunia dan, secara bersamaan, merumuskan ulang bahasa kebijakan luar negerinya sendiri.

Jawaban yang ditawarkan adalah Diplomasi Ketahanan. Melalui konsep ini, diplomasi Indonesia ingin ditempatkan bukan sekadar sebagai pembawa sikap normatif, tetapi sebagai instrumen untuk menahan tekanan dan menjaga ruang pilihan nasional.

Pilihan bahasa ini penting dan tidak boleh diremehkan. Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Indonesia sering terjebak dalam posisi defensif antara idealisme moral dan pragmatisme teknokratis.

Dengan mengusung ketahanan, pemerintah mengakui bahwa dunia bukan lagi arena yang ramah terhadap negara yang ingin sekadar menjaga keseimbangan tanpa mengambil posisi.

Namun, pengakuan itu baru menjadi awal. Ketahanan hanya bermakna sebagai strategi jika ia memaksa negara memilih.

Tanpa pilihan, ketahanan berubah menjadi bahasa yang menenangkan, bukan alat yang membentuk arah.

Penempatan isu Palestina di bagian awal pidato Menlu Sugiono memperlihatkan upaya sadar untuk menjaga pijakan moral kebijakan luar negeri.

Pernyataan bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nurani dan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi berfungsi sebagai penegasan identitas sekaligus sinyal kesinambungan.

Indonesia ingin menegaskan bahwa pergantian pemerintahan tidak berarti pengaburan prinsip.

Dalam situasi global yang ditandai oleh kelelahan moral dan normalisasi kekerasan, sikap ini memiliki bobot politik yang nyata dan patut diakui sebagai konsistensi, bukan sekadar simbol.

Namun, kebijakan luar negeri tidak pernah berhenti pada konsistensi moral. Setiap posisi moral membawa implikasi strategis.

Dukungan terhadap berbagai inisiatif internasional, termasuk pembahasan mengenai pembentukan International Stabilization Force di Gaza, dipresentasikan sebagai bukti kehadiran aktif Indonesia.

Yang tidak hadir dalam pidato ini adalah pembacaan terbuka tentang risiko dari keterlibatan tersebut.

Konflik Palestina hari ini, bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga simpul kepentingan kekuatan besar, pergeseran politik dunia Arab, dan rapuhnya mekanisme multilateral.

Dalam lanskap seperti itu, kehadiran bukanlah posisi netral. Kehadiran selalu berarti memasuki medan kepentingan yang penuh gesekan.

Ketika pidato memilih menegaskan komitmen tanpa menyentuh konsekuensi, diplomasi ditampilkan seolah berada di wilayah konsensus moral.

Padahal, diplomasi yang matang justru lahir dari pengakuan bahwa pilihan moral tidak pernah bebas biaya.

Ketahanan, jika serius, seharusnya dimulai dari pertanyaan yang lebih jujur, risiko apa yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari. Tanpa pertanyaan itu, ketahanan menjadi bahasa niat baik, bukan bahasa kekuasaan.

Cara dunia Islam dibingkai memperlihatkan ketegangan yang sama. Indonesia diposisikan sebagai negara dengan legitimasi sosial dan pengalaman moderasi yang dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang lebih substantif.

Penyusunan peta jalan kerja sama dengan dunia Islam disebut sebagai langkah menuju kebijakan yang lebih terstruktur dan berjangka panjang.

Pada level kelembagaan, ini adalah sinyal positif. Namun, dunia Islam dihadirkan lebih sebagai ruang solidaritas daripada sebagai medan politik yang keras dan terfragmentasi.

Dunia Islam hari ini dibentuk oleh rivalitas regional, kepentingan ekonomi, dan perbedaan orientasi geopolitik yang tajam.

Solidaritas sering kali runtuh ketika bersentuhan dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, diplomasi yang berpengaruh tidak lahir dari identitas semata, tetapi dari kemampuan mengelola konflik kepentingan dan memanfaatkan celah strategis.

Ketika contoh konkret yang ditonjolkan adalah Kampung Haji Indonesia, diplomasi dunia Islam direduksi ke ranah administratif.

Penting bagi pelayanan warga, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan ambisi geopolitik yang lebih luas. Yang absen adalah pembacaan tentang bagaimana Indonesia ingin memosisikan diri dalam persaingan pengaruh yang nyata di dunia Islam.

Pidato kemudian kembali pada ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan. Persatuan dan sentralitas ditegaskan sebagai kunci agar Asia Tenggara tidak terseret rivalitas kekuatan besar.

Secara normatif, pernyataan ini sulit disangkal. ASEAN memang menyediakan ruang dialog yang selama ini mencegah eskalasi terbuka.

Namun, tantangan kawasan hari ini, bukan lagi sekadar menjaga ruang dialog, melainkan menghadapi kenyataan bahwa Asia Tenggara telah menjadi arena persaingan strategis yang terbuka.

Laut China Selatan, proliferasi kerja sama pertahanan di luar kerangka ASEAN, dan politisasi rantai pasok menunjukkan bahwa norma kawasan semakin diuji.

Pidato ini mengakui adanya pelemahan prinsip Treaty of Amity and Cooperation, tetapi berhenti pada keprihatinan.

Tidak ada penjelasan tentang bagaimana Indonesia akan bertindak ketika norma tidak dipatuhi.

Sentralitas ASEAN diperlakukan sebagai kondisi yang harus dijaga, bukan sebagai proyek politik yang membutuhkan biaya, kepemimpinan, dan keberanian menciptakan tekanan internal.

Tanpa itu, sentralitas tetap menjadi slogan yang nyaman, tetapi semakin jauh dari realitas kekuasaan.

Konsep Diplomasi Ketahanan kemudian muncul sebagai poros yang menyatukan seluruh pidato. Ketahanan keamanan, ekonomi, energi, dan pangan dipaparkan sebagai pilar utama.

Upaya mengaitkan diplomasi dengan agenda domestik seperti perlindungan warga negara, ketahanan pangan, dan transisi energi menunjukkan keinginan untuk membuat kebijakan luar negeri lebih relevan bagi masyarakat. Ini adalah salah satu kekuatan pidato yang nyata dan layak dicatat.

Namun, justru karena mencakup hampir semua hal, ketahanan kehilangan fungsi utamanya sebagai alat seleksi.

Dari penyelesaian batas wilayah hingga kecerdasan artifisial, dari perjanjian dagang hingga program sosial, semuanya dimasukkan ke dalam kerangka ketahanan.

Akibatnya, ketahanan menjelaskan segalanya, tetapi tidak memaksa apa pun. Dunia disebut keras, tetapi pidato tidak menyebut tekanan mana yang paling menentukan posisi Indonesia.

Tanpa hierarki ancaman, ketahanan berubah menjadi sikap umum, bukan strategi. Dalam politik global, sikap umum jarang menghasilkan daya tawar. Daya tawar lahir dari fokus.

Bagian mengenai multilateralisme memperlihatkan nada yang paling jujur dalam pidato ini. Multilateralisme tidak dipuja sebagai tujuan moral, melainkan dipahami sebagai instrumen untuk memperluas ruang bertindak nasional.

Ada pengakuan bahwa sistem sering gagal dan aturan sering dilanggar. Pendekatan diversifikasi forum, dari PBB hingga BRICS dan OECD, masuk akal bagi negara menengah yang ingin menghindari jebakan politik kubu.

Namun bahkan di sini, kecenderungan lama muncul kembali. Kehadiran dan posisi sering disamakan dengan pengaruh.

Padahal, pengaruh tidak diukur dari jumlah kursi atau banyaknya forum, tetapi dari kemampuan menggunakan posisi tersebut untuk mengubah hasil.

Tanpa agenda yang tajam dan terbatas jumlahnya, multilateralisme berisiko menjadi etalase keaktifan, bukan alat tekan kepentingan.

Jika pidato ini dibaca sebagai satu kesatuan, terlihat pola yang konsisten. Pemerintah berusaha menjaga semua opsi tetap terbuka, semua nilai tetap terucap, dan semua agenda tetap hidup.

Ini bisa dipahami sebagai kehati-hatian pada awal pemerintahan. Namun, dunia yang keras jarang memberi ruang bagi strategi yang terlalu lama menunda pilihan.

Ketahanan sejati bukan kemampuan merangkul semua agenda sekaligus, melainkan kemampuan bertahan ketika negara harus memilih dan meninggalkan yang lain.

Masalah terbesar dari Diplomasi Ketahanan bukan pada niatnya, melainkan pada cara ia diperlakukan sebagai konsep yang terlalu jinak.

Ketahanan seharusnya membuat negara tidak nyaman, karena ketahanan memaksa pilihan. Ketahanan yang tidak memaksa apa pun hanyalah sinonim baru dari kehati-hatian politik.

Dalam pidato ini, ketahanan lebih sering berfungsi sebagai bahasa yang meredakan ketegangan, bukan sebagai kerangka yang mengungkap konflik kepentingan secara jujur.

Di dunia yang semakin transaksional, konsep yang terlalu lentur justru mudah dibaca sebagai ketidaktegasan.

Mitra internasional tidak menilai ketahanan dari seberapa banyak isu yang disentuh, tetapi dari seberapa jelas garis yang ditarik.

Ketika semua agenda dianggap bagian dari ketahanan, tidak ada satu pun yang benar-benar terlihat sebagai prioritas. Dalam kondisi seperti itu, diplomasi tampak aktif, tetapi daya tawarnya kabur.

Di sinilah letak risiko politik terbesar dari pidato ini. Bukan karena Indonesia salah membaca dunia, melainkan karena Indonesia terlalu berhati-hati untuk menyatakan apa yang paling ingin dipertahankan ketika dunia memaksa pilihan.

Dunia yang keras tidak selalu menghukum negara yang keliru mengambil keputusan. Dunia yang keras jauh lebih sering menghukum negara yang berusaha mempertahankan semua posisi sekaligus.

Jika Diplomasi Ketahanan ingin menjadi strategi, bukan sekadar istilah yang terdengar aman, maka ia harus berani mengorbankan sebagian agenda demi memperkuat yang lain.

Ketahanan bukan kemampuan untuk terus hadir di semua forum, tetapi kemampuan untuk mengatakan tidak ketika kehadiran tidak lagi menambah daya tawar.

Ketahanan bukan kemampuan untuk mengulang semua nilai, tetapi kemampuan untuk menentukan kapan nilai harus diterjemahkan menjadi kepentingan yang bisa dipertahankan.

Tanpa keberanian itu, Diplomasi Ketahanan berisiko menjadi konsep yang rapi secara bahasa, tetapi kosong secara kekuasaan.

Dunia tidak berubah karena negara memiliki niat baik. Dunia berubah karena negara berani menentukan batas.

Dan justru di situlah ketahanan Indonesia akan diuji, bukan pada seberapa luas agenda yang dirangkul, tetapi pada seberapa tegas garis yang akhirnya ditarik.

Tag:  #pidato #tahunan #menlu #2026 #payung #retoris #atau #strategi #nyata