Suara Masyarakat Minta Pilkada Tetap Dipilih Langsung, Elite Jangan Tunggu Didemo

- Tiga lembaga survei, LSI Denny JA, Litbang Kompas, dan Populi Center merilis hasil yang sama terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.

Litbang Kompas misalnya, merilis hasil survei pada 8-11 Desember 2025 melalui telepon terhadap 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak.

Mayoritas responden, sebanyak 77,3 persen menginginkan agar pilkada tetap dipilih secara langsung, hanya 5,6 persen yang ikut usulan dipilih lewat DPRD, sisanya tidak menjawab.

Sedangkan Populi Center merilis dengan hasil yang mirip dengan survei yang dilakukan pada 30 November 2025.

Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona mengatakan, angka responden yang menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung sangat tinggi, bahkan mencapai 89,6 persen.

"(Pemilihan Gubernur) dipilih langsung dalam pemilu 89,6 persen, ditunjuk oleh pemerintah pusat 5,8 persen, dipilih oleh anggota DPRD provinsi 2,3 persen, tidak tahu/tidak jawab 2,3 persen," ujar Afrimadona, dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

Sedangkan hasil survei dari LSI Denny JA menyebutkan hal senada, ada 66,1 persen responden yang tidak setuju wacana pilkada oleh DPRD ini dilanjutkan.

Cerminan Keinginan Publik

Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, hasil survei tersebut adalah sinyal kuat penolakan publik terhadap wacana pilkada dipilih DPRD.

Titi menjelaskan, ketika mayoritas warga menyatakan ingin mempertahankan pilkada langsung, maka ada hak memilih kepala daerah masih dipandang sebagai bagian penting dari kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara.

KOMPAS.com/Egadia Birru Pakar pemilihan umum Titi Anggraini saat memberikan keterangan, Senin (28/10/2024).

"Pengalaman publik juga menunjukkan bahwa Pilkada langsung, meskipun belum sempurna, tetap memberi ruang kontrol dan pertanggungjawaban yang lebih kuat dibandingkan pemilihan oleh DPRD," kata Titi kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).

Titi mengatakan, dalam negara demokrasi, elite politik seharusnya peka dan responsif terhadap aspirasi publik.

Dia menilai, wacana mengembalikan pilkada ke DPRD seharusnya dihentikan untuk terus digulirkan oleh elite, bukan ditunda-tunda seolah sedang menguji reaksi masyarakat.

"Energi politik DPR dan Pemerintah seharusnya diarahkan untuk membenahi pelaksanaan Pilkada langsung, seperti menekan biaya politik, memperkuat penegakan hukum, serta memperbaiki tata kelola tahapan dan seleksi penyelenggara pemilu. Bukan justru mencabut hak pilih rakyat dengan dalih efisiensi atau stabilitas," imbuhnya.

Partai Harus Mendengar

Peneliti Perludem, Haykal mengatakan, hasil survei yang telah dirilis tersebut merupakan cerminan nyata dari keinginan masyarakat secara luas.

Bahkan cenderung terjadi penguatan jika melihat waktu pelaksanaan survei dari dua lembaga yang berbeda, yakni LSI Denny JA pada Oktober 2025 dengan 66,1 persen responden menolak pilkada dipilih DPRD, sedangkan di Litbang Kompas 77,3 persen menolak wacana yang sama.

"Jika melihat waktu pelaksanaan surveinya bisa terlihat pula bahwa terjadi penguatan penolakan masyarakat terhadap survei tersebut," tuturnya.

Haykal menjelaskan, gambaran besar dari penolakan ini seharusnya didengar oleh partai sebagai bagian dari partisipasi publik.

"Jika partai benar-benar memahami makna meaningful participation maka ini adalah waktu yang tepat untuk mundur dan meminta maaf telah menyampaikan wacana yang ditolak oleh masyarakat," ucapnya.

Dia mengatakan, apabila suara ini tak segera direspons dengan bijak, akan ada gejolak yang lahir di tengah publik.

Salah satu contoh gejolak itu adalah pada aksi demonstrasi pada Agustus 2025, sebuah aksi yang ditengarai dari sikap elite politik yang tak mendengar aspirasi rakyat.

"Akan tetapi tentu saja itu akan sangat dipengaruhi kebijaksanaan partai dan elite dalam merespon keinginan publik dengan bijak," ucapnya.

KOMPAS.COM/HANDOUT Ilustrasi Pemilu

Potensi Demonstrasi Jika Tak Segera Ditanggapi

Titi Anggraini juga menyinggung pengalaman demonstrasi besar yang berulang kali terjadi beberapa tahun terakhir.

Dia mengatakan, para pejabat dan elite politik seharusnya mengambil pelajaran dari peristiwa demonstrasi besar tersebut.

"Ketika suara publik tidak didengar melalui jalur representasi dan proses legislasi, masyarakat akan mencari saluran lain untuk menyampaikan penolakan," ucapnya.

Titi mengatakan, demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak boleh terus-menerus bergantung pada tekanan jalanan.

Idealnya, suara rakyat sudah cukup terbaca melalui survei yang kredibel, diskusi publik yang terbuka, dan proses pengambilan keputusan yang transparan.

"Jika aspirasi publik yang begitu jelas ini tetap diabaikan, maka persoalannya bukan pada Pilkada langsung, melainkan pada cara elite politik memaknai kedaulatan rakyat dan menjalankan fungsi perwakilannya," ucapnya.

Titi menyebut, apabila aspirasi publik tidak koheren dengan kebijakan yang dibuat, maka eksesnya adalah eskalasi ketidakpuasan melalui gerakan massa yang akan kembali turun ke jalan dengan skala yang pasti lebih besar lagi.

"Kalau itu sampai terjadi, kredibilitas dan marwah pemerintahan Prabowo akan tercoreng baik secara nasional maupun internasional," ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, saat ini wacana kepala daerah dipilih DPRD terus mendapat dukungan, khususnya dari partai politik yang memiliki kursi di Senayan.

Saat ini ada lima partai politik yang menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Demokrat.

Wacana yang digaungkan adalah mahalnya ongkos politik yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung.

Selain itu, politik uang, hingga gesekan yang terjadi akibat pilkada jadi alasan mereka untuk mengembalikan sistem pilkada dipilih DPRD kembali setelah dikubur di era reformasi.

Tag:  #suara #masyarakat #minta #pilkada #tetap #dipilih #langsung #elite #jangan #tunggu #didemo