Kunjungan Prabowo ke IKN Dianggap Tepis Spekulasi Proyek Mubazir
Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (12/1/2026). Presiden Prabowo pertama kalinya mengunjungi IKN dan menginap sejak menjabat sebagai Presiden RI. (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
13:34
13 Januari 2026

Kunjungan Prabowo ke IKN Dianggap Tepis Spekulasi Proyek Mubazir

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menepis spekulasi pembangunan kawasan tersebut sebagai proyek mubazir.

Kehadiran perdana Prabowo ke IKN sejak menjadi presiden itu juga membawa pesan politik bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut.

“Pesan politiknya, Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” kata Rifqinizamy saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (13/1/2026).

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” sambungnya.

Rifqinizamy menegaskan, dari sisi hukum dan kebijakan, pembangunan dan pemanfaatan IKN sebagai ibu kota negara sudah memiliki dasar yang kuat.

Oleh karena itu, lanjut Rifqinizamy, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mundur dari komitmen tersebut.

“Kalau menurut pandangan kami ya karena dari sisi hukum baik di Undang-Undang IKN maupun Perpres 79 2025 itu sudah di-declare bahwa IKN adalah ibu kota negara, ibu kota politik kita tahun 2028 maka no point to return bagi kami,” kata Rifqinizamy.

Politikus Nasdem itu pun turut menyinggung besarnya anggaran negara yang telah disetujui DPR untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

“Dan karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp 100 miliar kan. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” jelas Rifqinizamy.

Terkait rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN, Rifqinizamy menilai langkah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari strategi teknis pemerintah.

“Bahwa misalnya dari seluruh kementerian lembaga yang ada dari 1,3 juta ASN pusat yang ada itu dicicil itu menurut saya bagian dari strategi taktis saja,” kata Rifqinizamy.

Namun, dia menekankan hal terpenting adalah komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang dan peraturan presiden terkait IKN.

“Tapi yang penting adalah komitmen pemerintah sesuai dengan undang-undang dan perpres itu harus dilaksanakan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan untuk pertama kalinya ke IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2025).

Pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di kawasan Istana di IKN menggunakan helikopter kepresidenan berwarna putih sekitar pukul 17.40 WIB.

Kunjungan Prabowo ke IKN dilakukan usai menghadiri sejumlah agenda peresmian di Kalimantan Timur.

Setibanya di lokasi, Presiden RI langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Kunjungan tersebut menjadi lawatan perdana Prabowo ke IKN sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Sebelum bertolak ke IKN, Prabowo sempat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Setelah itu, Prabowo juga meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, sebelum melanjutkan perjalanan ke IKN Nusantara.

Tag:  #kunjungan #prabowo #dianggap #tepis #spekulasi #proyek #mubazir

KOMENTAR