PDI-P Ogah Ikut Campur soal Koalisi Pemerintah Usulan Golkar

PDI-P menegaskan tidak ingin ikut campur dalam wacana pembentukan koalisi permanen pemerintah yang diusulkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sikap tersebut disampaikan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira saat konferensi pers usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

“Apakah apa yang dimaksudkan dengan koalisi permanen? Apakah untuk selama-lamanya? Mungkin keinginan para politisi ya silakan. Tapi kan kita tidak ikut campur soal itu,” ujar Andreas di Ancol, Jakarta.

Andreas menerangkan, PDI-P memilih tidak mencampuri urusan tersebut karena posisinya berada di luar pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, lanjut Andreas, PDI-P telah memosisikan diri sebagai partai penyeimbang dalam sistem politik nasional, bukan sebagai partai oposisi.

“PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan kami memosisikan diri sebagai partai penyeimbang tadi. Tidak menyebut diri sebagai partai oposisi. Itu poin, sikap PDI Perjuangan di dalam sistem politik yang berjalan saat ini,” ujar Andreas.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menambahkan, sikap partainya ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.

“Dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sebagai dasar negara kita,” kata Andreas.

Terlepas dari hal itu, Andreas menekankan bahwa koalisi permanen belum pernah terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia.

“Kalau kita perhatikan dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah terjadi koalisi kemarin. Kemarin yang ada adalah, kalau PDI Perjuangan, kami menyebut itu kerja sama antar partai,” kata Andreas.

Dia menjelaskan, istilah koalisi secara konseptual hanya dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer.

Sementara itu, Indonesia menganut sistem presidensial multipartai yang lebih menekankan kerja sama antarpihak.

“Textbook koalisi itu hanya ada di dalam sistem parlementer. Kalau dicek di mana saja, yang ada itu hanya di sistem parlementer, yang namanya koalisi itu. Sementara di sistem presidensi multipartai, ya orang berupaya untuk bekerja sama,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan pembentukan koalisi permanen disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyampaikan gagasan tersebut dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

“Partai Golkar berpandangan, Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil.

Dia menekankan agar koalisi pemerintahan tidak bersifat sementara atau berubah-ubah.

“Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, Indonesia membutuhkan prinsip yang kuat dalam membangun kerangka koalisi yang solid.

Dia menegaskan, seluruh pihak dalam koalisi harus siap berbagi beban dan tanggung jawab.

“Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegasnya.

Tag:  #ogah #ikut #campur #soal #koalisi #pemerintah #usulan #golkar