Aksi Trump ke Venezuela Dinilai Bikin Takut, Bagaimana RI Harus Bersikap?

- Pada 3 Januari 2026, dunia digegerkan dengan serangan militer Amerika Serikat ke pusat pemerintahan Venezuela di Caracas.

Serangan yang diluncurkan pada dini hari tersebut tak hanya sekadar tembakan rudal, tetapi juga operasi senyap menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dinamakan Operation Southern Spear.

Tangan Maduro terborgol, matanya ditutup. Foto tersebut diumbar di sosial media oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kecaman datang dari berbagai penjuru, terutama yang terafiliasi pada gerakan blok barat, seperti Rusia, China, Iran, Korea Utara.

Begitu juga negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Kolombia, Uruguay hingga Ekuador.

Mereka semua menentang serangan Amerika Serikat yang dinilai merusak tataran hukum internasional dan menyerang kedaulatan suatu negara secara terang-terangan.

Sedangkan Indonesia bersikap netral. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyerukan agar semua pihak terkait penyerangan itu mengedepankan penyelesaian secara damai.

Melalu akun X @Kemlu_RI, Kemenlu RI menegaskan, pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip yang telah tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, Donald Trump menganggap kecaman tersebut sebagai angin lalu. Ia terus menjalankan aksinya, bahkan ingin lebih luas lagi melakukan serangan.

Dia bahkan secara tegas menyebut tak butuh hukum internasional atau batas lain untuk melakukan erangan, menginvasi, dan memaksa negara-negara seluruh dunia tunduk kepada Amerika Serikat.

Batasan dirinya hanyalah moralitas yang dia yakini, dan semua orang tidak mengetahui sejauh mana batas moral seorang Donald Trump.

"Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Hanya itu yang bisa menghentikan saya," kata Trump, dikutip dari New York Times, Kamis (8/1/2026).

"Saya tidak butuh hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang lain," sambungnya.

Atas pernyataan itu, muncul pertanyaan baru, bagaimana dampak kengerian Donald Trump untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia?

Dampak kecil untuk Indonesia

Meski peristiwa penyerangan Venezuela oleh AS memiliki dampak global, Indonesia tidak terlalu banyak terdampak, khususnya terkait dengan roda ekonomi dalam negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa, mengingat eskalasi konflik berada jauh dari letak geografis Indonesia.

Suplai bahan bakar minyak yang menjadi komoditas aktif Venezuela juga tidak berdampak besar kepada Indonesia.

Karena Venezuela tidak terlalu aktif dalam pasar minyak dunia karena keterbatasan kapasitas produksi.

Purbaya menjelaskan, konflik tersebut pun tidak berpengaruh pada penurunan suplai minyak dunia.

"Kan Amerika sudah izinkan (pengeboran) Alaska jadi enggak pengaruh ke suplai. Dan ke depan kalau dijalankan peningkatan produksinya, ya akan bagus juga untuk harga minyak dan suplai minyak dunia," jelas Purbaya.

AFP/SAUL LOEB Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat rapat bersama para bos perusahaan minyak di East Room, Gedung Putih, Washington DC, 9 Januari 2026. Trump mengajak para raja minyak AS untuk berinvestasi Rp 1.680 triliun di Venezuela.

Venezuela Bukan Target Terakhir

Meski memiliki dampak kecil untuk Indonesia, bukan berarti pemerintah bisa bersantai-santai menghadapi efek berantai atas serangan tersebut.

Terlebih Donald Trump sudah mengatakan akan melakukan invasi yang lebih luas lagi kepada negara-negara yang tak tunduk dengan Amerika Serikat.

Hal ini diyakini Direktur Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.

Dia mengatakan, serangan ke Venezuela adalah satu bab dalam narasi lebih besar yang diinginkan AS.

"Operasi militer serupa dari Amerika Serikat sangat mungkin diarahkan ke negara atau wilayah lain, yang memiliki nilai strategis energi dan posisi tawar ekonomi-politik untuk penopang jangka panjang ekonomi Amerika, seperti Greenland, Iran, Kolombia, Chile, dan negara lain di Global South,” ujar Umam dalam diskusi yang diselenggarakan Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Universitas Paramadina (9/1/2026).

Umam menegaskan, operasi Amerika Serikat terhadap Venezuela ini juga harus dibaca sebagai demonstrasi kekuatan militer dan politik.

Indonesia harus segera membaca bahwa niatan Amerika Serikat tak lagi sekadar menguasai satu sumber daya, tapi menjadi tukang koreksi hukum internasional versi dirinya sendiri.

"Amerika Serikat sedang menunjukkan bahwa meskipun pengaruh ekonomi-politik internasionalnya relatif menurun, ia tetap mampu memaksakan kehendak melalui kekuatan militer dan tekanan geopolitik," tuturnya.

Pesan yang ingin disampaikan bersifat simbolik namun tegas, di mana tatanan global masih harus berperilaku sesuai kepentingan Amerika Serikat.

"Dalam konteks melemahnya dominasi ekonomi AS, meningkatnya peran Tiongkok, serta fragmentasi Global South, Amerika Serikat sedang mengirim sinyal keras, the world still must behave to the US. Ini adalah upaya mempertahankan kepatuhan global melalui ketakutan dan efek gentar (deterrence by demonstration)," ucapnya.

Tak berharap kekuatan aliansi, harus perkuat diri sendiri

Bagi negara-negara seperti Indonesia, Umam menekankan pentingnya kewaspadaan strategis.

Indonesia harus membaca perkembangan ini dengan jernih dengan cara yang lebih baik seperti melakukan penguatan kedaulatan energi, ketahanan ekonomi, dan konsistensi politik luar negeri bebas aktif menjadi kunci.

"Agar tidak terjebak dalam pusaran konflik kekuatan besar," kata Umam.

KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam berpose seusai program Gaspol, di Kompascom, Palmerah, Selasa (13/9/2022).

Senada tapi tak sama, Pakar Hubungan Internasional Central China Normal University (CCNU), Ahmad Siafuddin Zuhri, lebih menekankan Indonesia agar tak lagi menyandarkan keamanan kawasan kepada forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karena PBB terbukti impoten dalam peristiwa ini, dan Indonesia harus mulai memperkuat posisinya dalam tatanan geopolitik global.

Di sisi lain, Indonesia juga harus memperkuat kekuatan militer internal untuk mengantisipasi langkah kuda Amerika Serikat menginvasi negara yang dianggap tak patuh.

"Indonesia juga perkuat posisinya di internal bagaimana penguatan kekuatan militer menjadi sangat perlu, melihat dari saat ini banyak pelajaran bagaimana negara-negara kuat mengintervensi negara lemah, dan negara lemah tidak mempunyai kapasitas kekuatan militer, ini menjadi salah satu dilema keamanan," katanya.

Di sisi lain, Pakar Hukum Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus mulai menarik diri dari dogma yang dibuat Amerika Serikat.

Karena Amerika Serikat tak bisa lagi dipercaya sebagai penentu kebenaran di dunia hukum internasional, karena secara jelas menyerang Venezuela yang merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Jangan pernah jadikan AS sebagai penentu siapa yang benar dan yang salah, mereka pun bisa melanggar hukum, termasuk hukum internasional," kata Hikmahanto.

ANTARA/Pradita Kurniawan Syah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Dalam peristiwa ini, Hikmahanto juga mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menyeleksi pejabat yang menempati posisi strategis geopolitik.

Dia mengingatkan, pejabat harus benar-benar bisa berjuang dan menjaga kepercayaan negara, bukan menjadi pemberi informasi kepada musuh, seperti yang terjadi dalam sergapan Amerika Serikat ke Venezuela.

"Pejabat harus paham isu-isu geopolitik, sehingga bisa memprediksi setiap perubahan, itu pelajarannya," tuturnya.

Tag:  #aksi #trump #venezuela #dinilai #bikin #takut #bagaimana #harus #bersikap