Indonesia Telanjang Digital di Depan Cina: Kalau Mereka Matikan Internet Hari Ini, Selesai Kita

Baca 10 detik

Ridho Rahmadi sebut kedaulatan digital RI terancam karena infrastruktur dikuasai perusahaan Cina.
Dominasi ini membuat seluruh data aktivitas digital masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
Solusinya adalah Indonesia harus membangun infrastruktur digital & aplikasi sentral milik sendiri.

Politikus, Ridho Rahmadi, mengingatkan ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia yang kini dinilai berada di bawah bayang-bayang Cina.

Ia menyebut, dominasi perusahaan asal Cina dalam pembangunan infrastruktur digital nasional membuat seluruh aktivitas masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.

“Sekarang ini, Bang, data itu dikatakan the new oil, the new black gold. Yang menguasai data, menguasai masa depan,” ujar Ridho dalam Podcast Refly Harun, dikutip Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, di era digital saat ini, representasi manusia di dunia maya sepenuhnya berupa data, mulai dari aktivitas di WhatsApp, riwayat belanja online, hingga preferensi politik.

Semua itu, katanya, bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang memiliki infrastruktur digital.

“Yang punya infrastruktur digital itu siapa? Sayangnya, Bang, infrastruktur digital kita dikuasai Cina,” tegasnya.

Menurutnya, Tiongkok kini menguasai lebih dari 41 proyek digitalisasi di Indonesia sejak 2022, termasuk pembangunan kabel internet bawah laut, sistem fiber optik, hingga pusat data.

Salah satu contohnya adalah kabel laut Palapa Ring sepanjang 35.000 km, di mana 1.600 km nya dibangun oleh perusahaan asal Cina di simpul timur Indonesia.

“Mereka ngambil simpul paling penting, salah satunya yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara,” katanya.

Selain itu, Cina juga disebut membangun proyek Fiberstar sepanjang 3.000 km dari Jakarta ke Surabaya, yang menghubungkan 95 kota besar.

Hal ini, menurutnya, membuat data seluruh aktivitas digital masyarakat Indonesia dapat diakses dengan mudah oleh pihak luar.

“Ibarat manusia, kita ini udah telanjang di depan Cina,” katanya.

Pakar tersebut mengingatkan bahwa gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini terjadi hanyalah puncak kecil dari masalah besar kedaulatan digital.

“PDN tumbang itu hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita,” ujarnya.

“Bayangkan, Bang, kalau mereka matikan banking, payment, aplikasi belanja online, bahkan internet sekaligus. Tinggal tersampaikan ini semua, Whatsapp mati, belanja online mati, dan itu Cina,” lanjutnya.

Ia menilai hal ini bagian dari strategi geopolitik Tiongkok lewat Belt and Road Initiative (BRI) yang memiliki versi digital bernama Digital Silk Road atau Jalur Sutra Digital.

“Mereka bangun infrastruktur, tidak hanya bangun tapi bisa akses dan bisa operasi. Kalau kita gak mampu bayar, mereka yang full operasi,” ujarnya.

Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya Indonesia memiliki infrastruktur digital mandiri dan aplikasi buatan dalam negeri untuk melindungi data nasional.

“Kita harus punya infrastruktur digital utuh milik kita. Kontrol penuh kita. Aplikasi-aplikasi sentral harus buatan kita,” ujarnya.

Ia mencontohkan, jika pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat (political will), Indonesia bisa membangun aplikasi perpesanan sendiri seperti WhatsApp versi lokal.

“Messaging itu mudah sekali, Bang. Kalau didukung political will, bisa kok. Cina aja bisa pakai WeChat sendiri,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor digital karena menjadi pasar ICT (Information and Communication Technology) terbesar di ASEAN, dengan 80% penduduk aktif di internet selama tujuh jam per hari.

“Orang-orang dunia melihat kita ini pasar yang besar. Tapi ya itu, kita belum punya kedaulatan digital,” jelasnya.