Ungkap Kendala Pindah IKN, Muhadjir: Rapat Masih Pinjam Kantor Kementerian Lain

– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui jika pindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa grasah-grusuh. Butuh waktu untuk menyiapkan infrastruktur, baik inti maupun pendukung.

Ia pun bercerita, jika dirinya yang sempat beberapa kali berkantor di IKN harus meminjam salah satu gedung Kementerian Koordinator lainnya untuk rapat. Sebab kantornya masih belum rampung. Misalnya, saat harus rapat bersama seluruh camat dan dua bupati Penajam Paser Utara (PPU) dan Kertanegara terkait penyiapan SDM sekitar IKN. Di mana nantinya, bakal jadi tulang punggung dari proses administrasi dan birokrasi di IKN.

“Banyak dibutuhkan piranti-piranti pendukung untuk bisa di sana, termasuk kesiapan,” ungkapnya, ditemui usai rapat koordinasi penyaluran bantuan Pemerintah Indonesia untuk Palestina, Yaman, Sudan, dan Vietnam, di Jakarta, Selasa (8/10).

Di sisi lain, apabila harus pindah, maka kementerian dan lembaga teknis yang berada di bawah Kemenko PMK juga harus bergeser ke IKN jika harus bekerja dari sana. Namun, nyatanya masih belum sepenuhnya siap.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas pun menyampaikan, bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN bakal dilakukan pada Januari 2025. Alasannya, menunggu kesiapan infrastruktur agar lebih sempurna.

“Kami tadi malam mendapatkan arahan dari bapak presiden melalui bapak Mensesneg bahwa telah diperintahkan kepada KemenPANRB untuk menyiapkan perpindahan ASN di bulan Januari,” ungkapnya.

Atas perintah tersebut, Anas pun langsung berkoordinasi dengan tim internal hingga Kepala Otoritas IKN mengenai hal tersebut. Menurutnya, Oktober hingga Desember 2024 ini sejumlah infrastruktur sudah siap untuk pemindahan ASN secara bertahap. Apalagi dalam waktu dekat akan ada rumah sakit juga yang bakal diresmikan. “Tetapi jika di Januari tentu sudah sangat siap infrastruktur yang ada di IKN,” sambungnya.

Pemindahan ASN ke IKN sendiri berulang kali mengalami penundaan. Awalnya, pemerintah berencana mulai boyongan kementerian dan pegawainya secara bertahap pada Juli 2024. Lalu, target tersebut kembali diundur September 2024. Hingga akhirnya diputuskan awal tahun depan.

Tag:  #ungkap #kendala #pindah #muhadjir #rapat #masih #pinjam #kantor #kementerian #lain