Pemilik Kapal Bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana Buka Suara, Klaim Tak Ada Kaitan dengan Jokowi

 

- Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan ibu negara Iriana Jokowi. 

Hal ini setelah beredarnya foto kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana dalam pengangkutan nikel di Raja Ampat.

Dalam pernyataan resmi, PT IMC Pelita Logistik yang merupakan pemilik dari kapal tersebut, mengaku pihaknya adalah perusahaan jasa logistik laut yang operasionalnya di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral.

Aktivitas bisnisnya adalah penyewaan kapal kepada berbagai klien di seluruh Indonesia, menggunakan kontrak kerja yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Perseroan ingin menegaskan bahwa tidak memiliki afiliasi, kepemilikan, atau keterlibatan dalam aktivitas pertambangan, termasuk yang berada di wilayah Raja Ampat,” tulis pernyataan resmi PT IMC Pelita Logistik, Rabu (11/6).

PT IMC Pelita Logistik menjelaskan, seluruh armada kapal, termasuk yang disebut dalam pemberitaan belakangan ini merupakan sarana transportasi laut yang dioperasikan oleh pihak penyewa sesuai kebutuhan logistik mereka (perusahaan penyewa jasa).

Karena itu, terkait penamaan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, pihak perusahaan menyatakan bahwa proses penamaan tersebut dilakukan secara internal. Tidak merujuk pada tokoh publik mana pun, termasuk Jokowi dan Iriana.

“Pemberian nama JKW Mahakam karena sebagian kapal tug boat dioperasikan di Kalimantan Timur melintasi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur,” tulis pihak manajemen.

PT IMC Pelita Logistik mengaku, beberapa kapal-kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang banyak beredar di media sosial merupakan dokumentasi lama, namun kembali ramai setelah mencuatnya polemik tambang nikel di Raja Ampat.

"Dokumentasi yang beredar merupakan dokumentasi lama dan tidak mencerminkan kondisi operasional saat ini," lanjutnya.

Sebagai perusahaan terbuka, PT IMC Pelita Logistik Tbk memastikan selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjaga integritas usaha dan akan terus memberikan informasi yang transparan kepada seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menampik kabar yang menarasikan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Pasalnya, terdapat gambar kapal-kapal pengangkut tambang yang lambungnya bertuliskan JKW dan Dewi Iriana, beredar di media sosial.

Bahlil menyatakan tidak ada keterlibatan Jokowi maupun Iriana dalam pusaran pertambangan nikel di Raja Ampat.

"Oh, itu nggak ada itu. Di mana itu," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Ketua Umum Partai Golkar itu menampik bahwa izin usaha pertambangan (IUP) itu keluar pada 2017, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI.

Ia mengklaim, izin usaha tambang nikel di Raja Ampat terbit sejak 2004. Namun, Bahlil memastikan Pemerintah kini telah mencabut izin dari empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat.

Keempat perusahaan itu di antaranya, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pertama (ASP), dan PT Nurham. "Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," pungkasnya.

 

Tag:  #pemilik #kapal #bertuliskan #mahakam #dewi #iriana #buka #suara #klaim #kaitan #dengan #jokowi