Kemendagri Akan Surati Kepala Daerah yang Belum Siapkan Lahan untuk Lokasi Dapur MBG

- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir mengancam akan mengirimkan surat klarifikasi kepada kepala daerah yang belum menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan,” ucap Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan, pemda harus mendukung program prioritas nasional khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah MBG.

Sebab itu, Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan lahan tempat pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.

Tomsi berharap agar seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai,” ucapnya.

Adapun instruksi untuk menyiapkan lahan dapur MBG ini pernah disinggung Tomsi pada Kamis (22/5/2025) lalu.

Penyiapan lahan ini penting dilakukan untuk mempercepat jangkauan MBG di seluruh Indonesia.

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa instruksi tersebut merupakan bentuk koordinasi antara lembaga kementerian dalam mensukseskan program ini.

"Nah yang khususnya Kementerian Dalam Negeri itu memang sangat diperlukan penyediaan lahan untuk yang bangun yang tadi, yang 1.542 bangunan (dapur) BGN," ucap Tigor saat ditemui di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).

Dia mengatakan, lahan yang diperlukan BGN untuk membangun dapur harus sesuai dengan kriteria, salah satunya tidak berdekatan dengan SPPG mandiri milik masyarakat.

"Kan misalnya gini, ada satu tempat misalnya daerah agak pegunungan di situ ada 500 siswa. Terus tidak ada dari mitra mandiri yang mau bangun. Nah BGN akan meminta ke Pemda atau desa apakah ada lahan dekat situ. Nanti kalau ada, dipinjam pakaikan ke BGN, kemudian BGN membangun di situ," tandasnya.

Tag:  #kemendagri #akan #surati #kepala #daerah #yang #belum #siapkan #lahan #untuk #lokasi #dapur