Prabowo Utus Tim Lobi Tarif Impor AS, Komisi I: Jangan Kaitkan dengan Kekosongan Dubes

- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai bahwa kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) di Amerika Serikat, tak bisa dikaitkan dengan upaya negosiasi tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

Hal itu disampaikan Dave saat menanggapi isu kekosongan posisi Dubes Indonesia di Washington DC dan langkah pemerintah mengirimkan delegasi khusus untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Amerika.

“Keberadaan Duta Besar Indonesia di Washington DC dengan mengirim delegasi tingkat tinggi untuk melakukan negosiasi akan kebijakan tarif Trump itu adalah dua hal yang berbeda,” ujar Dave saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/4/2025).

“Jadi, jangan disambung-sambungkan karena fungsi duta besar di sana ada berbagai macam hal,” katanya lagi.

Dave mengakui bahwa keberadaan Dubes Indonesia di AS memang diperlukan. Sebab, salah satu tugas dubes adalah mendiskusikan berbagai kebijakan dengan pemerintah setempat.

Namun, menurut Dave, negosiasi soal kebijakan tarif impor tersebut dianggap perlu ditangani secara khusus oleh delegasi tingkat tinggi yang diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Termasuk Salah satunya memang adalah melakukan negosiasi atau melakukan diskusi untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara setempat,” kata Dave.

“Nah akan tetapi berkaitan dengan tarif ini membutuhkan suatu penanganan khusus dengan suatu tim yang berbeda untuk berfungsi menegosiasikan kebijakan tarif tersebut,” ujarnya lagi.

Politikus Golkar itu pun menegaskan bahwa ketiadaan Dubes di AS, bukan berarti Indonesia tak menganggap penting kemitraan dengan Negeri Paman Sam tersebut.

Menurut Dave, AS justru menjadi mitra penting Indonesia dalam hal perdagangan, bahkan pengembangan sektor pertahanan di Tanah Air.

“Memang kita sudah cukup lama kosong duta besar di sana akan tetapi itu bukan karena kita tidak menganggap Amerika tidak penting. Anggapan itu sangat salah. Amerika adalah satu negara yang amat penting buat kita dan selain menjadi trade partner kita,” kata Dave.

“Amerika juga menjadi kontak kita ataupun juga untuk melakukan kerja sama di berbagai macam hal, seperti pertahanan dan lain lainnya,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, langkah Pemerintah Indonesia yang ingin mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika untuk menegosiasikan tarif timbal balik sebesar 32 persen disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho.

Sebab, saat ini Indonesia tidak memiliki dubes yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat, selama hampir dua tahun.

"Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US (Unites States/Amerika Serikat). Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya," ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).

Diketahui, saat ini posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu sudah hampir dua tahun," ujar Andry.

Padahal, beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.

"Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya," ujar Andry.

Hal tersebut semakin membuatnya skeptis terkait diplomasi yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika dalam menegosiasikan tarif timbal balik sebesar 32 persen.

Apalagi, pemerintah dinilainya tidak memiliki pendirian dalam menanggapi kebijakan tarif impor yang dicetuskan Presiden Donald Trump.

"Jadi memang tidak ada kata yang lebih tepat selain bahwa pemerintah melakukan pengabaian dan juga merasa ini bukan sesuatu yang urgen. Nanti, kita bisa melihat paling nyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita akan jatuh ketika pembukaan pasar," kata Andry.

"Kenapa? Karena investor lagi-lagi kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah diam saja. Jadi tidak punya standpoint yang diberikan oleh Indonesia kepada pihak US," ujarnya menegaskan.

Diketahui, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika, untuk bernegosiasi atas kebijakan tarif impor yang diambil Presiden Donald Trump.

Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk merespons kebijakan kenaikan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," tulis Kemenlu di laman resminya.

Tag:  #prabowo #utus #lobi #tarif #impor #komisi #jangan #kaitkan #dengan #kekosongan #dubes