Bagaimana Pemerintah Memastikan Danantara Bebas dari Penyimpangan?

- Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

Prabowo juga menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Kemudian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara dan Wakil Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

Sebelum diresmikan banyak pihak meragukan tata kelola badan investasi Danantara lantaran badan investasi baru itu disebut-sebut tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu pihak yang menyatakan Danantara tidak bisa diperiksa KPK dan BPK adalah Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam.

Piter menyebut, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," ujarnya lagi.

Danantara, menurut dia, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.

Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Piter.

Lantas bagaimana memastikan Danantara bebas dari penyimpangan?

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Danantara harus bisa diaudit kapan pun. Dia juga meminta Danantara harus dikelola secara transparan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Peluncuran Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, pengelolaan yang transparan menjadi hal penting guna memastikan Danantara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya.

Danantara ini, kata Kepala Negara, adalah warisan bagi anak cucu bangsa.

"Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar dia.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Kepala Badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani (tengah) menjelaskan konsep Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bisa diaudit KPK dan BPK

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengeklaim bahwa Danantara bakal menjadi badan yang paling banyak diawasi dan dicek secara berkala.

Sebab, menurut Rosan, semua pihak terlibat mengawasi Danantara.

"Menurut saya, Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi, ini paling banyak diawasi," kata Rosan usai peresmian Danantara.

Rosan pun memastikan bahwa KPK dan BPK akan dapat mengaudit lembaga yang dipimpinnya itu.

Jika ada tindak penyelewengan, KPK bisa bertindak. Sedangkan, BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

"Jadi KPK bisa (audit), apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan," ujar Rosan.

Diawasi Prabowo, SBY, Jokowi, hingga Tony Blair

BPI Danantara juga akan diawasi oleh mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

Selain mengusung ketiga nama tokoh tersebut, Danantara juga wajib melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, Presiden RI juga bertanggung jawab atas pengelolaan Danantara.

Rosan pun membenarkan bahwa Tony Blair masuk dalam jajaran pengawas Danantara Indonesia. Namun, dia enggan merinci tokoh-tokoh lainnya.

Saat ditanya soal para mantan presiden RI yang masuk di jajaran penasihat Danantara, Rosan menyatakan semua mantan presiden diajak.

"Semua (mantan presiden) diajak," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, keterlibatan para mantan Presiden bertujuan menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan lembaga ini.

"Nanti mantan-mantan Presiden itu akan diajak menjadi penasihat agar lembaga ini betul-betul dikawal dan dijaga oleh figur-figur yang memiliki integritas dan cinta Indonesia," ujar Hasan.

Kalau korupsi, keterlaluan

Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini menilai, seharusnya Danantara bisa dijamin bebas dari korupsi.

Sebab, Danantara sudah diawasi nama-nama tokoh besar seperti SBY, Jokowi, hingga Tony Blair.

"Di antara dewannya itu ada pengawas global, ya nanti direncanakan mungkin Tony Blair, dan juga di situ kan ikut Pak SBY, Pak Jokowi. Kalau ada nama tiga presiden di situ masih ada korupsi juga, itu keterlaluan," ujarnya dalam diskusi publik, Senin kemarin.

Menurut dia, tokoh-tokoh besar tersebut sangat dibutuhkan Danantara untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor.

Terlebih, Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan bahwa besaran aset yang akan dikelola Danantara sangat besar, yakni lebih dari 900 miliar dollar AS atau setara Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

Ditambah lagi, ada juga kekhawatiran masyarakat yang mau menciptakan aksi tarik tabungan dari bank-bank BUMN yang marak di media sosial beberapa waktu lalu.

"Pembentukan Danantara ini pangkal atau fondasi pentingnya itu adalah trust. Tetapi dalam diskursus ini bahkan ada yang menggerus, 'wah kalau dananya banyak, bank BUMN ada di situ, ada spirit macam-macam', mau tarik dana dan seterusnya, itu harus diselesaikan," kata Rachbini.

Tag:  #bagaimana #pemerintah #memastikan #danantara #bebas #dari #penyimpangan