Berani Debat Menteri hingga Sesumbar Tak Bisa Dipenjara, Kini Kades Berjuluk 'Monster' Itu Dibui

– Penuh dengan sesumbar dan keyakinan bahwa tak ada yang bisa menjatuhkannya, termasuk Presiden sekalipun, Kepala Desa Kohod Tangerang Banten, Arsin bin Asip, mulai malam ini merasakan dinginnya jeruji besi. 

Setelah sebelumnya mengklaim bahwa dirinya tak akan pernah dipenjara, kini Arsin justru mendekam di penjara Rutan Bareskrim Polri karena kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan lahan pagar laut di Tangerang.

Arsin yang dikenal arogan dan berani menantang siapa saja, bahkan sempat membuat sekitar 400 warga Desa Kohod membentuk Gerakan Tangkap Arsin (Getar) geram hingga memburunya. 

Berikut perjalanan Kades Kohod Arsin bin Asip hingga akhirnya ditahan:

Arogan hingga Dijuluki Monster, Arsin Sesumbar Tak Bisa Dipenjara

Tribunnews pernah melacak keberadaan Arsin di Kantor Kepala Desa Kohod hingga rumah pribadinya di wilayah Desa Kohod pada 12 Februari 2025 atau saat dirinya belum berstatus tersangka kasus tersebut.

Namun, hari itu tak tampak keberadaan Arsin.

Hanya ada sejumlah orang yang disebut sebagai pengawal Arsin berjaga di Kantor Kepala Desa Kohod dan rumah Arsin.

Setiap orang yang mendekat, termasuk wartawan, langsung diawasi dengan tatapan tajam. Bahkan, penjaga warung di sekitar rumah Arsin mengaku tidak tahu apa-apa mengenai keberadaannya.

Arsin dipandang bak seorang "raja" oleh para pendukungnya, namun sangat berbeda bagi warga yang menentangnya.

Sejak menjabat pada 2021, Arsin dikenal sebagai sosok yang arogan dan tak segan memaksa warga untuk mengikuti perintahnya.

Jika tidak diikuti, Arsin tak segan mengerahkan preman hingga tukang pukul.

"Di mata warga Kohod, Arsin seperti monster. Apa pun yang dia bilang harus diikuti warga. Arogan," kata Henri Kusuma, penasihat hukum warga korban pagar laut, kepada Tribunnnews.

Saking arogannya, Arsin sangat percaya diri tidak akan bisa ditangkap oleh siapapun dalam kasus pagar laut ini.

Hal itu juga dikatakan oleh Arsin dan para antek-anteknya saat menemui Henri dan tim beberapa waktu yang lalu.

“Dia bilang sambil tangan sambil menepuk dada kiri, ‘Enggak ada yang bisa penjarain gue, sekalipun presiden.’ Itu yang dia katakan,” ujar Henri menirukan ucapan Arsin.

Tidak hanya Arsin, para pengawalnya pun bersikap penuh percaya diri.

"Bodyguard-nya bilang begitu juga, 'Iris kuping gue kalau Arsin (bisa) ketangkap. Eh, jangan kuping deh, tapi leher aja, kalau kuping gue belum mati'. Itu kata paspamdesnya tuh," kata Henri sembari menirukan ucapan anak buah Arsin.

Sebelum masalah pagar laut ini muncul, Henri mengatakan dua orang suruhan Arsin sempat mendatanginya dan meminta agar masalah ini tidak dibawa lebih jauh, bahkan menawarkan ganti rugi tanah warga yang terdampak. '

Namun, setelah laporan banyak yang masuk, Arsin dan sekretaris desanya, Ujang Karta, justru menghindar dan menolak bertemu.

"Ketika saya ajak ketemu, mereka tidak mau. Kami sudah lapor ke banyak tempat. Saya bilang, sudah terlambat, sebentar lagi Arsin akan jadi tersangka," tegas Henri.

Hingga berita diturunkan, Tribunnews belum mendapatkan dan masih berusaha meminta tanggapan dari Arsin perihal pengakuan dari Henri Kusuma ini.

Kades Kohod Berani Debat Menteri Nusron KADES KOHOD ARSIN - Kepala Desa Kohod, Arsin, menumpangi sepeda motor dengan dikawal sejumlah orang saat menghindari wawancara wartawan usai debat dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025). Terkini, keluarga dan kelompok penentang mengungkap latar belakang hingga hobi Arsin. (Kompas.com/Acep Nazmudin)

Kasus yang menjerat Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bermula dari penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan di sekitar pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lahan tersebut sebelumnya merupakan tambak yang terkena abrasi, sehingga secara fisik tanahnya telah hilang.

Pada 24 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pengecekan langsung ke lokasi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Arsin membantah klaim bahwa lahan tersebut telah hilang akibat abrasi dan tetap bersikukuh bahwa lahan tersebut masih ada. Perdebatan sengit pun terjadi antara Arsin dan Menteri Nusron.

Setelah perdebatan tersebut, Arsin sempat menghilang dari publik. 

Bersamaan itu, rupanya Bareskrim Polri memulai penyelidikan terkait dugaan pemalsuan dokumen SHM dan SHGB di wilayah Desa Kohod.

Pada 10 Februari 2025, tim penyidik Bareskrim Polri pun terjun ke lokasi hingga melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan Kantor Kepala Desa Kohod, tempat Arsin bertugas.

Hasilnya, beberapa alat bukti berhasil disita penyidik yang di antaranya berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod hingga peralatan-peralatan lainnya.

Namun lagi-lagi, para penyidik Bareskrim ini pun langsung disambut kedatangannya oleh beberapa orang preman pengikut Arsin.

Ketua Kelompok Gerakan Tangkap Arsin (Getar), Aman Rizal mengatakan para preman ini berjaga sangat ketat rumah Arsin saat polisi mulai melakukan penggeledahan.

Mereka sudah memetakan orang-orang yang bukan simpatisan Arsin sehingga tak memperbolehkan para warga yang kontra menyaksikan penggeledahan itu.

Padahal, menurut Aman Rizal, proses penggeledahan itu sejatinya bisa disaksikan oleh siapapun dengan alasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Namun, para preman yang disebut jaro ini tak mengizinkan.

Pada 14 Februari 2025 atau setelah Bareskrim Polri melakukan proses hukum kasus ini, akhirnya Arsin muncul ke publik dengan menggelar konferensi pers di rumahnya.

Saat itu, Arsin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia mengakui bahwa dirinya juga menjadi korban dari perbuatan pihak lain dan berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Arsin Cs Tersangka

Pada 18 Februari 2025, akhirnya Bareskrim Polri menetapkan Arsin bin Asip dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM terkait lahan pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Tiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

Keempat tersangka diduga telah memalsukan dokumen seperti girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan surat keterangan tanah antara Desember 2023 hingga November 2024.

Mereka dijerat dengan Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara hingga 8 tahun.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menahan Kades Kohod Arsin dan tiga tersangka lain kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut di Tangerang.

Tiga tersangka lain yakni Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan dua orang lain berinisial SP dan CE. 

Akhirnya Kades Kohod Ditahan KADES KOHOD DITAHAN - Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025). Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menahan Kades Kohod Arsin dan tiga tersangka lain terkait kasus pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang. (Tribunnews.com/ Reynas Abdila)

Pada Senin hari ini, 24 Februari 2025, penyidik Dittipidum Bareskrim memanggil Arsin dan ketiga tersangka lainnya untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta.

Arsin, Ujang Karta, SP dan CE didampingi pengacara masing-masing memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Tak dinyana, usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama sekitar 11 jam, Arsin cs akhirnya ditahan penyidik. 

Keempatnya ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.

"Kepada empat orang tersangka kita putuskan kita laksanakan penahanan," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025) malam.

Djuhandhani menjelaskan, Arsin cs ditahan atas alasan obyektivitas dari tim penyidik.

Yakni agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak melarikan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya.

"Kita takutnya mengulangi perbuatan dengan berbagai kewenangan yang dia miliki," ucapnya.

Selain itu, penahanan dilakukan guna melengkapi berkas yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami terus kembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut sampai tuntas, semoga berkas segera P21," tukasnya.

 

Tag:  #berani #debat #menteri #hingga #sesumbar #bisa #dipenjara #kini #kades #berjuluk #monster #dibui