PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku!

Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tetap berlaku. 

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, usai bertemu Megawati Soekarnoputri di rumah Megawati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) malam. 

“Ya, masih berlaku,” tegas Said.

Said juga menegaskan, larangan dari Megawati ini merupakan urusan internal partainya dan tidak ada kaitannya dengan absennya kepala daerah dari PDIP dalam kegiatan tersebut. 

"Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDIP, itu saja," ujarnya.

Instruksi penundaan retret tersebut sebelumnya disampaikan Megawati Soekarnoputri melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 pada Kamis (20/2/2025), yang mengacu pada dinamika politik nasional, termasuk penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. 

Megawati mengingatkan dalam surat tersebut bahwa keputusan ini didasarkan pada AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1 yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai. 

Poin penting dalam surat tersebut adalah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berencana mengikuti retret pada 21-28 Februari 2025, untuk menunda perjalanan mereka dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Megawati juga menekankan, agar para kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Tag:  #pdip #larangan #megawati #agar #kepala #daerah #ikut #retret #masih #berlaku